Oleh: Latifah Nur Aprilyani*
Indonesia adalah negara yang sangat luas. Dari kota besar hingga pelosok desa, pembangunan terus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan yang saat ini banyak diperbincangkan adalah Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Pemerintah mendorong keberadaan koperasi ini hingga ke berbagai desa sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat.
Tujuan tersebut tentu merupakan sesuatu yang baik. Masyarakat desa memang membutuhkan fasilitas ekonomi yang dapat membantu mereka mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, di balik pembangunan tersebut, ada satu pertanyaan yang menurut saya cukup menarik untuk direnungkan: jika pembangunan fasilitas ekonomi dapat didorong hingga ke berbagai pelosok negeri, mengapa fasilitas pendidikan di sebagian daerah masih belum memiliki kondisi yang sama?
Pertanyaan ini bukan berarti saya menganggap pembangunan Kopdes tidak penting. Justru koperasi dan pendidikan seharusnya berjalan bersama. Sebuah koperasi membutuhkan manusia yang mampu mengelolanya. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan mengatur keuangan, memahami teknologi, serta memiliki kejujuran dan tanggung jawab. Semua kemampuan tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi salah satunya dibentuk melalui pendidikan.
Persoalan fasilitas pendidikan di Indonesia sendiri masih cukup besar. Kemendikdasmen mencatat terdapat sekitar 196.022 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya revitalisasi. Pada 2026, pemerintah menargetkan sekitar 71.000 satuan pendidikan mendapatkan dukungan revitalisasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian terhadap pendidikan. Namun, besarnya jumlah sekolah yang masih membutuhkan penanganan menunjukkan bahwa pekerjaan rumah dalam bidang pendidikan masih sangat besar. Di sinilah masyarakat berhak untuk bertanya: apakah pembangunan ekonomi dan pendidikan sudah berjalan dengan keseimbangan yang seharusnya?
Kita sering mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Namun, investasi tersebut tentu membutuhkan tempat yang layak. Bagaimana seorang anak dapat belajar dengan nyaman jika ruang kelasnya rusak, fasilitas belajarnya terbatas, atau lingkungan sekolahnya belum memadai?
Hal ini menjadi semakin menarik jika dilihat dari perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI). Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Saw bahkan diawali dengan perintah “Iqra’”, yang berarti membaca. Ini menunjukkan bahwa belajar dan mencari ilmu memiliki kedudukan yang penting dalam Islam.
Allah Swt juga berfirman dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Artinya, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan mendapatkan pekerjaan atau meningkatkan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari pembentukan manusia yang berilmu dan berakhlak.
Selain ilmu, persoalan ini juga dapat dikaitkan dengan konsep keadilan atau ‘adl dalam Islam. Anak yang lahir di kota besar maupun anak yang lahir di pelosok desa sama-sama memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Tempat tinggal seharusnya tidak menentukan apakah seorang anak mendapatkan ruang kelas yang nyaman atau justru harus belajar dalam kondisi yang terbatas.
Islam juga mengajarkan konsep amanah. Setiap tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pembangunan, anggaran dan sumber daya negara merupakan amanah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan seharusnya tidak hanya mengejar sesuatu yang terlihat secara fisik, tetapi juga memperhatikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan manusia.
Di sinilah kita perlu mengubah cara pandang terhadap pembangunan. Membangun koperasi memang penting, tetapi membangun manusia yang mampu mengelola koperasi tersebut jauh lebih penting.
Membangun fasilitas ekonomi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini, sedangkan membangun pendidikan mempersiapkan masyarakat untuk menciptakan manfaat di masa depan.
Bayangkan jika sebuah desa memiliki bangunan koperasi yang kokoh dan fasilitas ekonomi yang semakin lengkap, tetapi sekolahnya masih kekurangan fasilitas dasar. Bukankah ada sesuatu yang perlu kita renungkan? Bukan karena koperasinya salah, tetapi karena pembangunan seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fisik.
Saya berharap pemerintah dapat terus memperhatikan keduanya secara seimbang. Kopdes tetap perlu dikembangkan karena perekonomian masyarakat memang penting. Namun, sekolah juga harus mendapatkan perhatian yang sama seriusnya, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas.
Pada akhirnya, pembangunan Indonesia tidak hanya tentang seberapa banyak bangunan yang berhasil didirikan, tetapi juga tentang seberapa banyak manusia yang berhasil dibangun.
Dalam perspektif PAI, pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan yang menghasilkan kesejahteraan secara materi, tetapi juga pembangunan yang menghadirkan keadilan, amanah, kemaslahatan, ilmu, dan akhlak.
Jadi, pertanyaannya bukan Kopdes atau sekolah? Kita membutuhkan keduanya. Pertanyaannya adalah: Jika kita mampu membangun pusat ekonomi hingga ke pelosok negeri, bisakah kita memastikan setiap anak di pelosok negeri juga memiliki tempat yang layak untuk belajar?
Karena pada akhirnya, desa yang benar-benar maju bukan hanya desa yang memiliki bangunan ekonomi yang kokoh, tetapi desa yang mampu melahirkan generasi yang kokoh dalam ilmu, iman, dan akhlak. (*Mahasiswa Fakultas Agama Islam Unikarta)
