BERITAALTERNATIF – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan dukungan konkret bagi keberlangsungan program Sekolah Rakyat melalui penyediaan layanan internet di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 26 Makassar, Sulawesi Selatan. Dukungan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menekankan sinergi lintas kementerian dalam membangun akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar, Anna Puspasari, menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, tetapi juga melibatkan kolaborasi kementerian lain, termasuk Komdigi.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Sosial. Ada dukungan dari kementerian dan lembaga lain. Komdigi misalnya, berperan besar dalam penyediaan layanan internet dan jaringan. Kami juga memiliki CCTV dengan jumlah cukup banyak untuk mencegah perundungan dan kekerasan. Jadi, dukungan Komdigi ini sangat luar biasa,” ujar Anna di sela kunjungan di SRMA 26 Makassar, Jumat (24/10/2025).
Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan komitmen kementeriannya untuk terus mendukung program Sekolah Rakyat, terutama dalam bidang konektivitas dan komunikasi digital antarinstansi.
“Kalau ada kebutuhan tambahan dari pihak sekolah, bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Koordinasi kami dengan kementerian lain, terutama Kementerian Sosial, berjalan sangat baik. Sesuai arahan Menteri Komdigi Ibu Meutia Hafidz, dukungan kami bersifat penuh—silakan disampaikan apa yang dibutuhkan,” tutur Fifi.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial dalam melaksanakan Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Tujuannya, memperluas akses pendidikan formal dan karakter bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui sistem sekolah berasrama.
SRMA 26 Makassar menjadi salah satu sekolah percontohan yang menampung enam rombongan belajar (rombel) dengan masing-masing kelas berisi 25 siswa. Sekolah ini memiliki 17 guru serta 26 tenaga kependidikan dan pendukung, meliputi wali asuh, wali asrama, staf tata usaha, bendahara, operator, serta petugas keamanan dan kebersihan.
Hingga tahun 2025, terdapat 165 titik Sekolah Rakyat Rintisan di seluruh Indonesia, termasuk 16 lokasi di wilayah Sulawesi Selatan. Program ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya generasi emas Indonesia 2045 yang berkarakter, mandiri, dan memiliki akses pendidikan yang setara.
“Dengan dukungan lintas kementerian seperti dari Komdigi, kami yakin Sekolah Rakyat akan menjadi ruang belajar yang aman, inklusif, dan membentuk generasi masa depan yang lebih baik,” pungkas Anna. (*)
Sumber: Indonesia.go.id
Editor: Ali Hadi Assegaf
