BERITAALTERNATIF.COM — Fungsionaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Kartanegara (Kukar), Adi Sucipto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kukar.
Hal itu disampaikannya dalam Dialog Lingkungan Hidup bertajuk Sinergi Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat untuk Lingkungan Berkelanjutan di Kutai Kartanegara yang digelar di Pendopo Odah Etam, Jumat (13/2/2026) malam.
Dalam pemaparannya, Adi menyoroti konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tidak hanya kewajiban formal, tetapi harus berlandaskan kesadaran etis dan komitmen keberlanjutan.
Dia mengingatkan kembali teori piramida tanggung jawab sosial perusahaan yang salah satunya diperkenalkan oleh Daniel Carroll. Dalam konsep tersebut, terdapat empat lapisan tanggung jawab, yakni ekonomi, hukum, etika, dan filantropi.
“Yang pertama tanggung jawab ekonomi, perusahaan menjalankan kewajiban karena faktor bisnis. Kedua, tanggung jawab hukum karena ada regulasi yang mengatur. Ketiga, tanggung jawab etika, yaitu kesadaran bahwa ketika perusahaan mengambil sumber daya, maka harus memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan yang paling tinggi adalah filantropi,” ujarnya.
Menurut Adi, pada level filantropi, perusahaan tidak lagi menjalankan tanggung jawab karena tekanan aturan atau kewajiban semata, melainkan atas dasar kesadaran dan komitmen moral terhadap keberlanjutan.
Dia juga menyinggung isu perizinan dan kewenangan daerah dalam pengawasan perusahaan, termasuk dalam konteks transisi energi menuju energi baru terbarukan yang ditargetkan mengalami pergeseran signifikan pada 2030.
“Kenapa seolah-olah daerah dan provinsi tidak memiliki power yang kuat dalam mengontrol? Padahal kita melihat sendiri, masih ada perusahaan yang tingkat kepeduliannya terhadap lingkungan tergolong rendah,” katanya.
Ia menilai kepedulian terhadap lingkungan di Kukar masih menjadi pekerjaan rumah, terlebih jika melihat jumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Adi menyebut kesadaran kolektif perlu diperkuat karena masyarakat Kukar adalah pewaris masa depan daerah.
“Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, anak cucu kita nanti akan melihat apa? Apakah Kutai Kartanegara hanya menjadi cerita tentang sumber daya yang pernah ada?” tegasnya.
Dia juga menyoroti fenomena lingkungan yang mulai dirasakan masyarakat, seperti kejadian banjir di beberapa wilayah yang sebelumnya tidak pernah terdampak.
Hal ini, menurutnya, menjadi alarm bahwa eksploitasi sumber daya memiliki konsekuensi jangka panjang.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemkab Kukar yang mulai membuka ruang hijau, memperbaiki taman-taman kota, serta melakukan pembenahan aliran sungai sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan.
Di akhir penyampaiannya, Adi berharap pemuda dapat dilibatkan secara aktif dalam penyusunan program tanggung jawab sosial perusahaan maupun kebijakan lingkungan lainnya.
“Kami dari kalangan pemuda berharap bisa dilibatkan dalam penyusunan program CSR dan program lingkungan. Banyak program yang sebenarnya bisa disinkronkan agar dampaknya lebih terasa,” ujarnya.
Dia juga mendorong penguatan peran Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan agar lebih transparan dalam menyampaikan data dan program kepada publik.
Dengan begitu, katanya, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap lingkungan dan pembangunan daerah.
“Ke mana kehadiran forum tersebut? Bagaimana kemudian data-data terkait lingkungan tersebut bisa di-expose sehingga masyarakat luas sudah paham dan mengerti,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
