BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Kalimantan Timur Fitriyana menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya berbasis produk lokal untuk memperkuat ekonomi daerah dan membuka peluang bagi petani serta pelaku usaha kecil.
Menurutnya, penggunaan bahan baku lokal bukan hanya soal kemandirian pangan, tetapi juga bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat.
“Sebenarnya, program MBG ini idealnya memang berbasis produk lokal,” ujar Fitri saat ditemui di Tenggarong pada Selasa (14/10/2025).
Namun, kata dia, penerapan program berbasis bahan lokal masih menghadapi tantangan besar di lapangan, terutama dari sisi edukasi petani dan koordinasi antarpihak.
Ia menyebut saat ini baru sekitar 30 persen hingga 40 persen kebutuhan pangan seperti sayur dan beras di Kaltim yang bisa dipenuhi dari wilayah sendiri, sementara sisanya masih harus didatangkan dari luar daerah.
“Bahan baku sebenarnya bisa dicari di sekitar kita, tapi realitanya belum cukup. Petaninya perlu pendampingan dan edukasi. Kalau ini diperkuat, peluangnya besar sekali,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu penyebab belum maksimalnya pemanfaatan produk lokal adalah minimnya sistem koordinasi dan kontrak yang jelas antara petani, koperasi, dan dapur penyedia makanan.
Dia mencontohkan ada koperasi seperti Koperasi Merah Putih yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak luar daerah karena memiliki sistem yang rapi dan terorganisir.
“Kalau kita mengambil langsung ke petani lokal, seringkali harga jadi lebih tinggi dan prosesnya rumit. Padahal kalau ada sistem kontrak yang baik antara koperasi dan penyedia jasaboga, rantai pasok bisa stabil dan saling menguntungkan,” tambahnya.
Fitri juga menekankan pentingnya pengaturan teknis penanaman agar produksi tidak menumpuk pada satu komoditas.
Dia mencontohkan, jika semua petani menanam kangkung pada waktu bersamaan, harga akan jatuh saat panen melimpah, lalu pasokan akan kosong pada bulan berikutnya.
“Idealnya, satu dapur itu punya petani binaan sendiri dengan pola tanam bergilir. Misalnya hari ini tanam bayam di lahan pertama, minggu depan di lahan kedua. Jadi, pasokan tidak putus dan petani tetap punya penghasilan rutin,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya menyesuaikan produksi dengan kebutuhan konsumsi masyarakat lokal.
Fitri menekankan bahwa jangan sampai program gizi memaksakan bahan makanan yang tidak sesuai dengan selera dan kebiasaan masyarakat setempat.
“Kami prinsipnya sederhana: gunakan bahan yang biasa dimakan masyarakat. Jangan paksakan makanan yang tidak familiar, seperti hamburger atau makanan Barat. Lebih baik pakai ikan, sayur, ayam kampung, yang memang biasa dikonsumsi warga,” ujarnya.
Dalam operasional dapur MBG, lanjut dia, tantangan juga muncul dari karakter bahan segar seperti bayam yang hanya bisa bertahan beberapa jam setelah dimasak. Hal ini membuat manajemen dapur harus benar-benar disiplin dalam proses memasak dan penyajian agar gizi dan kualitas tetap terjaga.
“Bayam itu contohnya, hanya tahan empat jam. Kalau lewat dari itu, kualitasnya turun. Ini hal teknis yang harus dipahami, supaya bahan segar tidak terbuang percuma,” katanya.
Ia menilai peluang ekonomi di balik program MBG sebenarnya sangat besar. Satu dapur saja, kata Fitri, bisa membutuhkan beberapa ton bahan pangan setiap hari.
“Satu petani bisa kewalahan melayani satu dapur. Bayangkan kalau semua petani bisa terhubung, itu membuka lapangan usaha baru yang luar biasa,” ungkapnya.
Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk lebih aktif menjembatani kolaborasi antara dapur jasaboga, petani, dan koperasi.
Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, dan Dinas Perikanan perlu duduk bersama untuk membangun sistem rantai pasok yang terintegrasi.
“Pemerintah harus jadi perantara antara BGN, petani, dan peternak. Jangan biarkan petani jalan sendiri tanpa pasar. Koperasi bisa jadi jembatan, dan pemerintah harus hadir sebagai fasilitator,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan studi kelayakan (feasibility study) dan pembentukan koperasi berbasis kebutuhan pangan daerah. Dengan adanya studi tersebut, koperasi bisa mengajukan dukungan pembiayaan dan memastikan suplai berkelanjutan bagi program MBG.
Menurutnya, sistem rantai pasok yang kuat tidak hanya menjamin pasokan bahan baku bagi dapur, tetapi juga meningkatkan standar kebersihan dan kualitas hasil pertanian. Setiap bahan yang masuk ke dapur harus memenuhi standar higienis dan layak olah.
“Kalau supply chain ini dibangun dengan baik, dapur tidak kekurangan bahan, petani punya pasar tetap, dan semua diuntungkan. Yang penting, kualitas dan kebersihan tetap dijaga,” ujarnya.
Fitri berharap, dengan sinergi yang baik antara pemerintah, koperasi, dan penyedia jasa boga, program MBG dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan serta mendorong kemandirian pangan di Kaltim. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
