BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Muhammad Ibnu Ridho melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terkait pengelolaan anggaran yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan prioritas masyarakat.
Ridho menyatakan keheranannya terhadap kebijakan Pemkab Kukar dalam mengelola keuangan daerah yang saat ini tengah tertekan akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Dia mengatakan, di tengah kondisi keuangan yang mengalami defisit, Pemkab Kukar justru tetap menggelar berbagai kegiatan yang dinilai tidak mendesak, bahkan dianggap kurang relevan dengan situasi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.
Menurutnya, baik pihak eksekutif maupun legislatif seharusnya menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi dalam menyusun arah pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya, Pemkab Kukar dinilai tidak merespons kondisi defisit ini dengan kebijakan yang bijak dan tepat sasaran.
Ia menilai alokasi anggaran pemerintah daerah masih terlalu banyak difokuskan pada kegiatan seremonial yang minim manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara kebutuhan-kebutuhan dasar publik masih banyak yang belum tersentuh. Salah satu sorotan utama adalah besarnya anggaran untuk perjalanan dinas pada tahun 2025 sebesar Rp 462,82 miliar.
Seharusnya, kata Ridho, anggaran perjalanan dinas yang hanya digunakan untuk keperluan rapat seharusnya dapat diminimalkan atau digantikan dengan sistem daring. Bisa juga rapat digelar di tempat yang tidak memakan biaya besar.
Aktivitas semacam ini dianggap justru membebani anggaran dan bertolak belakang dengan penghematan yang sedang digaungkan oleh pemerintah pusat.
Ridho juga menyoroti keputusan Pemkab Kukar yang tetap melaksanakan agenda hiburan berskala besar seperti konser musik di tengah situasi keuangan yang tidak stabil. Dia mencontohkan penyelenggaraan Kukarland, yang disebut menelan anggaran hingga miliaran rupiah.
“Di balik kemeriahan Kukarland secara bersamaan yang menelan angka miliaran itu masih banyak wilayah di Kukar yang belum merasakan pemerataan pembangunan, khususnya dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan,” jelasnya kepada awak media Berita Alternatif pada Rabu (6/9/2025).
Menurutnya, kebijakan Pemkab Kukar saat ini mencerminkan ketimpangan pembangunan yang masih terpusat di wilayah-wilayah tertentu, sementara daerah pinggiran seolah dianaktirikan.
Padahal, kata Ridho, wilayah Kukar tidak hanya terbatas pada Kota Tenggarong. “Masih terdapat 20 kecamatan di Kukar yang seluruhnya memiliki hak yang sama atas perhatian dan pembangunan dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Kekecewaannya semakin menguat ketika melihat bahwa pemangkasan anggaran justru berdampak pada program-program prioritas. Salah satunya pemotongan anggaran sebesar Rp 30 miliar yang semula dialokasikan untuk pembangunan jalan penghubung Kecamatan Kota Bangun dan Kenohan.
Padahal, sambungnya, jalan tersebut merupakan akses vital bagi empat kecamatan. Namun karena kebijakan efisiensi, rencana pembangunannya terpaksa ditunda. Ironisnya, kegiatan yang kurang mendesak seperti Kukarland tetap dilanjutkan.
“Belum lagi persoalan jalan-jalan berlubang yang belum tuntas karena masih ditemukan di sejumlah kecamatan seperti Tabang, Marangkayu, Samboja, Sebulu, hingga Muara Kaman,” bebernya.
Melihat kondisi tersebut, Ridho mendesak Pemkab Kukar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dalam situasi keuangan yang serba terbatas, menurutnya, Pemkab Kukar harus berani melakukan pembenahan, menyusun ulang prioritas pembangunan, serta memangkas belanja yang tidak tepat sasaran.
Caranya, papar dia, Pemkab Kukar mesti mengalihkan anggaran yang bersifat seremonial kepada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, ia menyatakan bahwa BEM Unikarta akan menindaklanjuti kritik ini dengan melakukan audiensi langsung kepada organisasi perangkat daerah serta pihak-pihak berwenang lainnya.
Ridho berkomitmen menyampaikan aspirasi mahasiswa secara terbuka guna mendorong perbaikan kebijakan anggaran daerah.
Dia menekankan bahwa kritik yang dilontarkan bukan sekadar bentuk penolakan terhadap program tertentu, melainkan berangkat atas kekhawatirannya yang mendalam terhadap arah tata kelola anggaran yang dianggap tidak bijaksana.
“Saya berharap agar Pemkab Kukar tidak menutup mata terhadap ketimpangan yang terjadi, dan mulai menunjukkan keberpihakan nyata melalui kebijakan anggaran yang adil, menyentuh kebutuhan paling mendasar, serta berpihak kepada masyarakat kecil,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
