BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya dari sektor minyak, gas, dan batu bara.
“Memang ketergantungan kita terhadap dana bagi hasil itu sangat tinggi. Dana dari migas, batu bara, dan hasil alam lainnya seperti hutan dan sawit masih mendominasi komposisi pendapatan kita,” ujar Bupati Aulia kepada awak media di Kantor DPRD Kukar pada Senin (21/7/2025).
Dia mengingatkan bahwa tren penurunan harga batu bara global saat ini membawa dampak serius bagi perekonomian Kukar. Sejumlah perusahaan telah menghentikan produksi karena tak lagi ekonomis, yang kemudian berdampak pada menurunnya setoran royalti ke pemerintah daerah.
“Ketika produksi turun, otomatis royalti juga turun. Ini berimbas langsung pada turunnya dana bagi hasil yang kita terima. Dan karena PAD kita sendiri masih rendah, ini tentu jadi tantangan berat,” jelasnya.
Guna menanggulangi permasalahan tersebut, Pemkab Kukar merancang sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.
Pertama, kendaraan berplat Kukar. Pemkab mendorong seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar agar menggunakan kendaraan berplat Kukar.
Hal ini penting karena berpotensi meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah.
Kedua, Delivery Order (DO) bahan bakar untuk Kukar. Pemkab juga meminta agar DO untuk pembelian bahan bakar dilakukan atas nama Kukar, demi mengamankan porsi pendapatan dari distribusi energi.
Ketiga, pengembangan sektor non-ekstraktif. Aulia menekankan penguatan sektor non-ekstraktif seperti pariwisata, UMKM, dan pertanian.
Pemkab Kukar baru saja meluncurkan program Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak fiskal desa.
“Dengan koperasi ini, kita berharap desa-desa memiliki kekuatan fiskal sendiri, menjadi lebih mandiri. Ini juga akan mengurangi beban APBD karena dana ADD cukup besar—wajib 10% dari total APBD,” tegasnya.
Bupati Aulia menggarisbawahi dua rumus utama yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi daerah:
Pertama, bawa orang masuk ke Kukar. Hal ini meningkatkan kunjungan wisatawan atau pelaku usaha dari luar daerah.
Selain itu, langkah ini akan meningkatkan perputaran uang lokal dan memperkuat daya beli per kapita.
Kedua, bawa barang Kukar keluar. Langkah ini mendorong ekspor produk lokal melalui jalur udara dan laut.
Dengan adanya penerbangan langsung ke Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dari Balikpapan, Kukar kini memiliki potensi lebih besar untuk meningkatkan nilai ekspor.
“Kami sedang menginventarisasi potensi ekspor dari desa, kelurahan, dan kecamatan. Apa saja produk yang bisa kita dorong ke pasar luar negeri,” ujarnya.
Langkah-langkah ini, menurut Aulia, bukan hanya upaya jangka pendek, tetapi bagian dari transformasi ekonomi Kukar menuju kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan.
Ia mengajak seluruh pihak—dari pemerintah desa hingga pelaku usaha—untuk bahu membahu mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.
“Harapan kita, pendapatan per kapita masyarakat kuat, fiskal desa kuat, dan pada akhirnya Produk Domestik Regional Bruto Kukar bisa tumbuh berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
