Search

MGRM Minta PI 10 Persen untuk BUMD Dipertegas dalam RUU Migas

Direktur PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) Perseroda, Efri Novianto. (Berita Alternatif/Ulwan Murtadho)

BERITAALTERNATIF.COM – PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) Perseroda meminta pemerintah mempertegas ketentuan Participating Interest (PI) 10 persen bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Kepastian aturan tersebut dinilai penting agar PI benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan perusahaan daerah, bukan dialihkan menjadi hibah atau pembagian keuntungan kepada pemerintah daerah.

Direktur PT MGRM Perseroda, Efri Novianto, menjelaskan pihaknya mengusulkan perubahan Pasal 27 RUU Migas, terutama mengenai kewajiban kontraktor menawarkan PI sebesar 10 persen kepada BUMD.

Menurut Efri, ketentuan tersebut perlu dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai pihak yang berhak menerima PI maupun bentuk manfaat yang diberikan.

Dia menilai pemberian PI memiliki filosofi untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian BUMD dalam kegiatan usaha hulu migas. Melalui kepemilikan tersebut, perusahaan daerah memiliki kesempatan terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperoleh pengalaman bisnis di sektor energi.

“Kalau bentuknya kemudian diserahkan langsung ke pemerintah daerah, apa bedanya dengan dana bagi hasil? Filosofi awal PI itu pemberdayaan BUMD,” ujarnya.

Ia mempertanyakan apabila manfaat PI justru diberikan dalam bentuk hibah langsung kepada pemerintah daerah. Sebab, selama ini pemerintah daerah telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, PI dan DBH memiliki kedudukan serta tujuan berbeda. DBH merupakan penerimaan daerah dari pembagian pendapatan negara, sedangkan PI memberikan kesempatan kepada BUMD untuk menjadi bagian dari kegiatan usaha hulu migas.

Karena itu, Efri menginginkan agar ketentuan dalam RUU Migas tidak memperluas mekanisme pemberian PI menjadi hibah, pembagian keuntungan, atau bentuk lainnya yang berpotensi mengaburkan kedudukan BUMD sebagai penerima hak tersebut.

Dia menegaskan, perusahaan daerah tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat secara administratif. Lebih dari itu, keterlibatan melalui PI dapat menjadi sarana membangun kemampuan perusahaan daerah agar mampu berkembang sebagai pelaku usaha di sektor migas.

Selain memperjelas mekanisme penerimaannya, MGRM juga mengusulkan agar besaran PI ditetapkan secara pasti sebesar 10 persen di seluruh wilayah kerja migas Indonesia.

Menurut Efri, ketegasan angka tersebut diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai besaran PI yang selama ini berpotensi dimaknai kurang atau lebih dari 10 persen.

“Kalau selama ini PI bisa dimaknai boleh kurang atau lebih dari 10 persen, kita ingin ditetapkan saja. Seluruh PI di wilayah Indonesia sebesar 10 persen, tidak lebih dan tidak kurang,” tegasnya.

Ia menyebut penguatan ketentuan PI bukan hanya menjadi kepentingan MGRM, tetapi juga daerah-daerah penghasil migas lainnya yang menginginkan keterlibatan lebih besar BUMD dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dia berharap perubahan UU Migas dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan daerah untuk memperoleh dan mengelola PI. Dengan begitu, daerah penghasil memiliki peluang lebih besar membangun kapasitas ekonomi melalui keterlibatan langsung dalam industri migas.

Efri menilai penguatan peran BUMD menjadi bagian penting untuk memastikan kekayaan migas tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah penghasil.

“Kita ingin menghilangkan istilah kutukan daerah penghasil migas. Migas yang diusahakan harus dioptimalkan untuk kemakmuran masyarakat, khususnya di daerah penghasil,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

BACA JUGA

This error message is only visible to WordPress admins

Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..

Domain code: global
Reason code: badRequest

Error: No videos found.

Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.

This error message is only visible to WordPress admins

Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..

Domain code: global
Reason code: badRequest

Error: No videos found.

Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA