BERITAALTERNATIF.COM – PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) Perseroda mengusulkan sejumlah perubahan substansi dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) untuk memperkuat hak daerah penghasil dalam pengelolaan sumber daya energi.
Usulan tersebut mencakup kewenangan pemerintah daerah, keterlibatan dalam pengembangan lapangan, prioritas kebutuhan energi, hingga kepastian pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Direktur PT MGRM Perseroda, Efri Novianto, menjelaskan usulan tersebut disiapkan sebagai masukan dalam pembahasan perubahan UU Migas yang kembali didorong pemerintah. MGRM bersama sejumlah daerah penghasil berupaya memastikan regulasi baru memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh manfaat dari kekayaan migas di wilayahnya.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian ialah perubahan Pasal 16 mengenai penetapan wilayah kerja migas. MGRM menghendaki agar pemerintah melibatkan pemerintah daerah melalui mekanisme konsultasi, bukan hanya koordinasi.
Menurut Efri, konsultasi diperlukan agar penetapan wilayah kerja mempertimbangkan kondisi dan kepentingan daerah yang wilayah administrasinya mencakup kawasan migas tersebut.
Dia menilai, keterlibatan pemerintah daerah sejak awal dapat mencegah persoalan tumpang tindih lahan maupun perbedaan kepentingan antarlembaga yang berpotensi menghambat proses penawaran wilayah kerja.
“Daerah harus dilibatkan dalam penetapan wilayah kerja. Jangan sampai keputusan diambil tanpa mempertimbangkan kondisi dan kepentingan daerah yang menjadi lokasi kegiatan migas,” jelasnya.
Selain penetapan wilayah kerja, MGRM mengusulkan perubahan Pasal 25 yang mengatur persetujuan Menteri terhadap rencana pengembangan lapangan migas pertama yang akan diproduksikan.
Dalam usulan tersebut, pemerintah daerah provinsi perlu dilibatkan melalui konsultasi sebelum rencana pengembangan lapangan ditetapkan.
Efri menilai keterlibatan daerah pada tahap perencanaan penting agar kebutuhan dan kepentingan wilayah penghasil dapat diperhitungkan sejak awal, bukan setelah kegiatan pengembangan berjalan.
Perhatian berikutnya menyangkut pemenuhan kebutuhan energi di daerah penghasil. Melalui usulan perubahan Pasal 26, MGRM mendorong agar kebijakan pemenuhan minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri turut memberikan prioritas kepada daerah penghasil.
Menurut Efri, daerah yang memberikan kontribusi terhadap produksi migas nasional semestinya mendapatkan perhatian dalam pembagian alokasi energi sesuai kebutuhan masyarakatnya.
Dia mencontohkan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, meskipun merupakan salah satu daerah penghasil migas.
“Kenapa BBM itu antre, padahal daerah penghasil? Bisa jadi karena pembagian alokasinya tidak mengikuti kebutuhan masing-masing wilayah dan masih menggunakan data lama,” jelasnya.
Karena itu, MGRM mengusulkan adanya hak prioritas bagi daerah penghasil dalam kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), yakni kewajiban pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi di dalam negeri.
Dia berharap, prioritas tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan BBM, tetapi juga alokasi gas bumi bagi daerah penghasil.
Efri mengungkapkan, MGRM saat ini sedang mengupayakan alokasi gas dari Wilayah Kerja North Ganal yang diproyeksikan mulai beroperasi pada awal atau pertengahan 2028.
Gas tersebut dinilai dapat dikelola BUMD melalui MGRM untuk dikembangkan menjadi produk energi, seperti Compressed Natural Gas (CNG) maupun Liquefied Natural Gas (LNG).
Namun, proses memperoleh alokasi gas masih bergantung pada kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan MGRM mendorong adanya pengaturan khusus bagi daerah penghasil dalam RUU Migas.
Menurut Efri, daerah penghasil perlu memiliki posisi yang lebih kuat dalam memperoleh alokasi gas, baik dari sisi volume maupun harga. Dengan demikian, BUMD dapat mengembangkan pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan energi daerah.
MGRM juga menekankan pentingnya kepastian pengelolaan PI 10 persen oleh BUMD agar daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan usaha hulu migas dan memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.
Efri berharap berbagai usulan tersebut dapat diakomodasi dalam pembahasan RUU Migas sehingga daerah penghasil tidak hanya berkontribusi terhadap produksi energi nasional, tetapi juga mendapatkan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan energi.
“Sebagai daerah penghasil, kita meminta hak istimewa. Jangan sampai prosesnya sama persis seperti bisnis ke bisnis pada umumnya, baik dari sisi harga maupun jumlah kuota,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin











