BERITAALTERNATIF.COM – Iran, China, dan Rusia kembali bersatu untuk mencegah pemberlakuan kembali sanksi-sanksi PBB sebelum perjanjian nuklir JCPOA terhadap Teheran, yang secara resmi diberlakukan kembali bulan lalu namun belum menunjukkan dampak nyata karena meningkatnya penolakan internasional.
Inggris, Prancis, dan Jerman memicu mekanisme yang disebut snapback pada 28 Agustus, yang memulai proses selama 30 hari untuk mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran. Mekanisme snapback ini merupakan bagian dari kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA), yang memberi wewenang kepada negara penandatangan non-Iran untuk mengembalikan sanksi PBB jika mereka menilai Iran tidak mematuhi komitmennya.
Dalam surat yang dikirim pada Sabtu, 18 Oktober 2025, kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, perwakilan Iran, Rusia, dan China di PBB menyatakan bahwa keputusan Eropa untuk memicu mekanisme snapback tidak memiliki dasar hukum apa pun.
“Upaya tiga negara Eropa untuk mengaktifkan mekanisme ‘snapback’ itu cacat secara hukum dan tidak memiliki dasar hukum,” tulis surat itu yang juga ditujukan kepada Vassily Nebenzia, perwakilan Rusia yang saat ini memegang jabatan presidensi bergilir Dewan Keamanan PBB.
“Tiga negara Eropa tersebut, yang justru telah melanggar komitmen mereka sendiri berdasarkan Resolusi 2231 dan menolak mematuhi mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati, tidak berhak untuk merujuk pada ketentuan resolusi tersebut,” lanjut surat itu.
JCPOA yang ditandatangani oleh Iran, Jerman, Inggris, Prancis, China, Rusia, dan Amerika Serikat, dirancang untuk membatasi aktivitas nuklir Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Embargo yang menekan ekonomi Iran sejak tahun 2006 mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Barack Obama tahun 2012.
Namun ketika Donald Trump dari Partai Republik menggantikan Obama, AS keluar dari perjanjian tersebut dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.
Pada 2018, Trump juga menambahkan sanksi sekunder yang menimbulkan tekanan ekonomi luar biasa terhadap rakyat Iran. Meski negara-negara Eropa berulang kali berjanji akan menyelamatkan kesepakatan itu, mereka gagal mengurangi dampak sanksi AS dalam beberapa tahun berikutnya.
Iran mulai mengurangi sebagian komitmennya terhadap JCPOA pada 2020, setelah jelas bahwa pihak Barat tidak berniat memenuhi janji mereka. Sementara itu, Iran terus melakukan beberapa putaran negosiasi, menyatakan bahwa jika sanksi dicabut, pihaknya siap membatasi kembali aktivitas nuklirnya.
Upaya diplomatik terakhir Iran gagal pada Juni 2025, ketika Israel dan AS melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir, sipil, dan militer Iran, hanya beberapa hari sebelum putaran pembicaraan baru dengan AS dijadwalkan di Oman.
Selain alasan bahwa Iran terpaksa menangguhkan sebagian komitmennya setelah pihak Barat meninggalkan perjanjian, Iran, Rusia, dan China juga menegaskan dalam surat mereka kepada Sekjen PBB bahwa berakhirnya masa berlaku Resolusi 2231 menjadi alasan kuat mengapa sanksi PBB tidak bisa diberlakukan kembali. Resolusi 2231, yang menjadi dasar hukum JCPOA, resmi berakhir pada 18 Oktober setelah berlaku selama sepuluh tahun.
“Berdasarkan klausul operatif 8 Resolusi 2231, seluruh ketentuannya berakhir setelah 18 Oktober 2025. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa berakhirnya secara penuh Resolusi 2231 menandai berakhirnya pembahasan isu nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB, sesuatu yang akan memperkuat kewenangan dewan sekaligus kredibilitas diplomasi multilateral,” tulis surat tersebut.
Selain dukungan dari dua kekuatan besar dunia, Rusia dan China, setidaknya 120 negara lain juga menyatakan dukungannya kepada Iran dalam sengketa nuklir ini. Anggota Gerakan Non-Blok (NAM) menyatakan dukungan mereka terhadap Republik Islam Iran dalam pertemuan tingkat menteri yang diadakan di Uganda pekan lalu.
“Kita jelas melihat adanya perpecahan dalam tatanan internasional,” kata Shuaib Bahman, seorang ilmuwan politik. “Program nuklir Iran telah menjadi salah satu titik perselisihan terbesar antara kekuatan dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Situasi dan persepsi terhadap Iran kini sangat berbeda dibanding tahun 2012, ketika sebagian besar dunia mendukung cara Obama menangani isu nuklir tersebut.”
Bahman menambahkan bahwa komitmen Iran terhadap diplomasi, serta ketidakpatuhan terang-terangan Barat terhadap perjanjian internasional selama satu dekade terakhir, telah mengubah pandangan banyak negara.
“Rusia dan China, dengan kekuatan besar yang mereka miliki di Dewan Keamanan PBB, masih bisa menghambat penerapan praktis mekanisme snapback, meskipun secara hukum mereka tidak bisa mencegah pemicuan mekanisme tersebut. Akibatnya, banyak negara lain juga enggan menegakkan sanksi PBB ketika menyangkut hubungan bilateral mereka dengan Iran,” jelasnya. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
