BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Muhammad Husni Fahruddin berkomitmen untuk memperjuangkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kaltim agar bisa dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda).
“Alur Sungai Mahakam itu kita tidak mau ambil masalah pengolahannya aja. Kita tidak mau ambil masalah tambatnya. Kita bicara daerah aliran sungainya,” kata dia saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim baru-baru ini.
Menurut Ayub, sapaan akrab Husni, wilayah Kaltim memiliki banyak DAS strategis yang selama ini belum optimal dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.
“Beberapa daerah ada sungai, misalnya Das Mahakam, Das Berau dan segala macamnya. Jadi, semua das-das se-Kaltim itu kita akan perjuangkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa terdapat regulasi yang mendukung kebijakan ini. Komunikasi aktif dengan Kementerian Perhubungan juga dapat dibangun Pemprov Kaltim, termasuk untuk pengambilalihan pengelolaan Stasiun Tambat Sandar (STS) yang selama ini dikuasai oleh pihak swasta seperti PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB).
“STS-nya yang hari ini dikuasai PT PTB, kita ingin Perusda yang ambil alih. Bukan dikuasai oleh segelintir orang,” tegasnya.
Jika dikelola oleh Perusda, kata Ayub, hasilnya akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kemudian penggolongannya bukan hanya Pelindo yang menguasai, tapi Perusda kita yang menguasai,” jelasnya.
Dia menekankan bahwa aset daerah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kaltim, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
“Cara berpikirnya, semua aset daerah yang masuk di wilayah Kalimantan Timur itu mendatangkan PAD dan akhirnya bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Komisi II, kata dia, sudah melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan. Mereka akan melanjutkan kunjungan ke Sumatera dan Kementerian Perhubungan untuk mendorong pengalihan pengelolaan DAS tersebut.
“Dalam waktu dekat kita ke Jembatan Amperan di Sumatera. Nah, dalam waktu dekat lagi kita ke Kementerian Perhubungan. Kita sudah bicara dengan Kepala KSOP. Kepala KSOP sudah menghubungkan kita dengan Menteri Perhubungan; dengan Dirjen Hubla,” jelasnya.
Ia optimis bahwa pengambilalihan aset daerah tersebut bisa terealisasi dalam waktu dekat. Hanya saja pemerintah daerah harus menjalankan tahapan-tahapannya.
“Nanti teman-teman DPRD Kaltim bersama Gubernur komunikasi dengan Dirjen Hubla. Kita akan atur mekanisme pengambilalihan pengelolaan Das Mahakam, Das Berau dan lain sebagainya ini kepada Pemerintah Kaltim,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ali
Editor: Ufqil Mubin
