BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti keterlambatan pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di desa-desa di Kukar.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, menilai persoalan keterlambatan pembayaran tersebut tidak semestinya berulang, terlebih persoalan serupa sebelumnya juga terjadi pada awal tahun.
“Sebetulnya ini permasalahan yang sama terjadi di awal tahun kemarin. Ada di bulan Januari hingga April kalau tidak salah. Itu kan juga berkaitan dengan BKKD nakes,” katanya kepada awak media Berita Alternatif pada Sabtu (2/10/2026).
Dia mengatakan, tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanan masyarakat sehingga hak mereka yang telah bekerja seharusnya menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, nakes yang telah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tidak semestinya harus menyampaikan keluhan terlebih dahulu agar haknya diproses.
“Jangan sampai orang yang sudah bekerja, berkeringat, melayani masyarakat secara langsung harus mengeluh dulu, baru prosesnya, haknya diterima,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola pembayaran kepada nakes yang bekerja di desa.
“Ketika orang bekerja, itu jangan sampai orang itu teriak terlebih dahulu, baru dicairkan,” katanya.
Zulhansyah menyayangkan apabila pembayaran baru mendapat perhatian setelah persoalan tersebut muncul ke publik.
“Kami menyayangkan saja kenapa harus ada orang ini bersuara dulu. Apalagi ini adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat,” ucapnya.
Dia menegaskan, birokrasi pemerintah seharusnya dapat bekerja secara proaktif dalam memastikan hak masyarakat terpenuhi, bukan menunggu munculnya keluhan.
“Dalam birokrasi bukan seperti ini cara kerjanya, berteriak dulu baru dibayar. Disorot dulu baru dibayar,” tegasnya.
Ia memahami bahwa kondisi keuangan daerah dapat memengaruhi pelaksanaan berbagai program pemerintah. Namun, kondisi tersebut tidak semestinya terus digunakan sebagai alasan tanpa disertai langkah penyelesaian.
“Jangan jadikan juga kondisi keuangan daerah ini untuk menjelaskan apa yang terjadi hari ini,” katanya.
Zulhansyah menyarankan pemerintah mencari solusi terhadap persoalan keuangan daerah agar keterlambatan pembayaran hak masyarakat tidak terus berulang.
“Jangan dikit-dikit karena defisit, karena efisiensi. Akhirnya banyak yang menjadi tumbal atau dikesampingkan,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa masyarakat merupakan bagian utama dari pelayanan pemerintah daerah. Karena itu, persoalan keterlambatan pembayaran BKKD nakes perlu segera mendapat penyelesaian, terlebih kejadian serupa disebut telah berulang.
“Harapan kami jangan sampai tenaga kerja atau yang sudah bekerja untuk hidup masyarakat itu dibungkam atau didiamkan,” katanya.
Ia juga mengimbau nakes maupun pekerja pelayanan publik lainnya untuk tidak takut menyampaikan persoalan apabila hak mereka belum dipenuhi.
“Pesannya untuk tenaga-tenaga kerja yang bekerja untuk masyarakat, jangan sungkan dan jangan takut untuk bersuara,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pemenuhan hak nakes bukan hanya menjadi kepentingan individu yang mengalami keterlambatan pembayaran, tetapi berkaitan dengan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
“Sekarang pada posisinya kita semua harus bersuara untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Zulhansyah berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki mekanisme kerja dan koordinasi antarinstansi agar persoalan pembayaran BKKD nakes tidak kembali berulang.
“Untuk pemerintah, jangan biarkan rakyatmu atau masyarakatmu berteriak dulu, baru kau eksekusi. Berjalanlah sesuai dengan idealnya pemerintah,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
