BERITAALTERNATIF – Dalam sebuah surat terbuka pada Kamis lalu yang ditujukan kepada rakyat Lebanon serta tiga pemimpin tertinggi negara, Hizbullah menegaskan penolakannya terhadap upaya yang kembali dimunculkan untuk menyeret Lebanon masuk ke dalam pembicaraan tidak langsung dengan entitas Zionis.
“Setiap negosiasi politik dengan Israel,” yang secara resmi masih berada dalam kondisi perang dengan Lebanon, “tidak melayani kepentingan nasional,” demikian isi pernyataan tersebut.
Hizbullah juga menegaskan kembali komitmennya terhadap stabilitas dan persatuan nasional Lebanon, serta menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam membangun sikap bersama menghadapi pelanggaran berulang Israel terhadap perjanjian gencatan senjata yang dicapai tahun lalu antara kelompok perlawanan dan Israel.
Pemerintah Lebanon selama ini berpegang ketat pada perjanjian gencatan senjata tersebut, namun Israel terus melanggar kesepakatan itu melalui serangan darat dan udara, serta upaya menekan Beirut agar memberikan konsesi yang sejalan dengan kepentingan strategisnya di kawasan, seperti dikutip dari Press TV.
Gerakan perlawanan itu juga memperingatkan bahwa Israel secara aktif berupaya melemahkan Lebanon secara keseluruhan dan menghancurkan segala kemampuan perlawanan yang ada.
“Kami menegaskan hak sah kami untuk melawan pendudukan dan agresi serta berdiri bersama tentara dan rakyat kami demi melindungi kedaulatan negara kami,” bunyi pernyataan Hizbullah.
Hizbullah menekankan bahwa mereka menjalankan hak untuk mempertahankan diri terhadap “musuh yang memaksakan perang atas negara kami, tidak menghentikan serangannya, dan terus berupaya menundukkan negara kami.”
Mengkritik sikap pemerintah terkait kebijakan “monopoli negara atas kepemilikan senjata,” Hizbullah menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah dimanfaatkan oleh musuh untuk menuntut perlucutan senjata Perlawanan—sesuatu yang tidak pernah tercantum dalam perjanjian gencatan senjata dan secara tegas ditolak oleh Hizbullah.
Israel melancarkan agresinya terhadap Lebanon pada Oktober 2023 sebagai respons terhadap serangan udara pro-Palestina yang dilakukan Hizbullah terhadap wilayah pendudukan.
Namun rezim tersebut akhirnya menyetujui gencatan senjata setelah gagal menghentikan operasi perlawanan dan gagal melumpuhkan Hizbullah sebagaimana yang mereka rencanakan.
Sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 27 November 2024, Israel telah melanggarnya ratusan kali, menewaskan lebih dari 300 orang dan melukai hampir 600 lainnya di Lebanon.
Rezim Tel Aviv juga terus menduduki lima titik strategis di Lebanon selatan yang memberikan keunggulan posisi tembak dan kendali pandang yang luas terhadap wilayah sekitarnya.
Dengan rangkaian pelanggaran yang terus terjadi, Hizbullah menilai bahwa setiap pembicaraan politik dengan Israel pada saat ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga berpotensi mengancam kepentingan nasional Lebanon.
Gerakan perlawanan itu menegaskan bahwa musuh tengah berupaya mengeksploitasi kondisi politik dalam negeri untuk memaksakan agendanya melalui tekanan militer, diplomatik, dan intelijen.
Hizbullah kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap Lebanon hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan nasional, ketegasan terhadap pelanggaran Israel, serta memastikan bahwa hak negara untuk membela diri tidak dilemahkan oleh tekanan eksternal ataupun kesepakatan politik yang merugikan. (*)
Sumber: Tasnim News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
