BERITAALTERNATIF.COM – Dalam laporannya, Foreign Policy membahas tantangan utama yang mengadang tahap lanjutan dari rencana perdamaian Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, di Gaza. Hal ini terjadi setelah tercapainya kesepakatan awal antara rezim Zionis dan Gerakan Perlawanan Islam Hamas.
Laporan itu menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengakhiri perang dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 67 ribu warga Palestina, namun kondisi politik dan keamanan saat ini berpotensi menghambat negosiasi lanjutan dan menggagalkan tercapainya solusi permanen.
Pertama, pelucutan senjata. Menurut laporan tersebut, isu pelucutan senjata Hamas menjadi hambatan paling besar dalam kemajuan kesepakatan. Hamas hingga kini belum menyetujui hal tersebut, sementara pihak Zionis menjadikannya syarat mutlak untuk menjalankan gencatan senjata.
Majalah itu menjelaskan bahwa rencana yang diusulkan menawarkan “pengampunan bersyarat” bagi sebagian pejuang Hamas jika mereka bersedia menyerahkan senjata mereka. Namun, Hamas menolak langkah itu karena konflik masih berlangsung dan rasa saling percaya antara kedua pihak hampir tidak ada.
Beberapa laporan menyebut bahwa Hamas mungkin bersedia melakukan pelucutan sebagian senjata, namun hal itu tidak akan diterima oleh Israel yang menginginkan penghancuran total kelompok tersebut. Dengan posisi yang sangat berseberangan ini, peluang tercapainya kesepakatan penuh masih sangat kecil.
Kedua, penarikan pasukan Israel dari Gaza. Laporan Foreign Policy juga menyebut bahwa rencana Trump menekankan penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza, tetapi hingga kini belum ada kejelasan mengenai batas wilayah dan waktu penarikan tersebut.
Hamas menginginkan penarikan total militer Israel untuk memastikan tidak ada lagi pertempuran di masa depan. Namun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak keras ide tersebut dan menegaskan bahwa opsi itu “tidak ada di atas meja.” Perbedaan pandangan ini menjadi salah satu titik paling rumit yang dapat menghambat kemajuan tahap berikutnya.
Ketiga, pemerintahan Gaza di masa depan. Dalam rancangan Trump, disebutkan akan dibentuk pemerintahan teknokrat Palestina untuk mengelola Jalur Gaza di bawah pengawasan internasional, dengan sebuah Dewan Perdamaian Internasional yang dipimpin langsung oleh Presiden AS.
Meski Hamas telah menyatakan kesediaan awal untuk menyerahkan administrasi Gaza, kelompok tersebut belum sepenuhnya melepaskan peran politiknya. Hal ini ditentang oleh Israel dan AS yang bersikeras agar Hamas dihilangkan sama sekali dari struktur kekuasaan di masa depan.
Foreign Policy menekankan bahwa masa depan pemerintahan di Gaza adalah persoalan yang sangat rumit, terutama karena Netanyahu juga menolak setiap bentuk keterlibatan Otoritas Palestina maupun gagasan tentang pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Keempat, penolakan dari kaum Zionis ekstrem. Majalah itu juga menyoroti penentangan keras dari faksi sayap kanan Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata. Netanyahu menghadapi ancaman langsung dari para menteri garis keras di kabinetnya.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Itamar Ben Gvir telah memperingatkan akan keluar dari koalisi pemerintahan jika kesepakatan dijalankan. Langkah ini bisa menjatuhkan kabinet Netanyahu dan memaksa digelarnya pemilihan umum lebih awal.
Situasi tersebut membuat posisi Netanyahu semakin sulit, karena di satu sisi ia berada di bawah tekanan dari dalam negeri, sementara di sisi lain ia juga ditekan oleh Washington agar mempercepat proses perdamaian.
Kelima, lebih sulit dari perang itu sendiri? Foreign Policy, partai oposisi Israel saat ini menawarkan dukungan sementara kepada Netanyahu agar kesepakatan bisa disahkan, tetapi mereka berencana menggulingkannya setelahnya.
Sementara itu, Trump dikabarkan memberi tekanan langsung kepada Netanyahu karena ingin mengklaim keberhasilan ini sebagai pencapaian pribadi dalam mengakhiri perang Gaza.
Laporan tersebut menutup analisisnya dengan menyimpulkan bahwa pelaksanaan gencatan senjata ini mungkin jauh lebih rumit dibandingkan perang itu sendiri. Kompleksitas isu politik, keamanan, dan perbedaan tujuan antar pihak membuat masa depan perdamaian di Gaza masih sangat tidak pasti.
Meski dunia internasional berharap kesepakatan ini bisa menjadi langkah menuju stabilitas jangka panjang, berbagai hambatan yang disebutkan Foreign Policy menunjukkan bahwa proses menuju perdamaian di Gaza akan berlangsung panjang dan penuh tantangan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
