BERITAALTERNATIF.COM – Analis politik Mesir dan profesor sosiologi politik Mohamed Sayed Ahmed berpendapat bahwa kesepakatan gencatan senjata di Gaza, meskipun penting, hanyalah jeda sementara, bukan penyelesaian atas konflik yang lebih dalam.
Dia mengatakan bahwa gencatan senjata memang menghentikan operasi militer Israel dan memungkinkan bantuan kemanusiaan serta rekonstruksi, tetapi tidak menyentuh masalah utama: penjajahan, pengusiran, dan hak rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri.
Ia juga mengkritik rencana 20 poin Trump yang kontroversial dan menolak usulan administrasi Gaza yang dipimpin Barat, dengan menekankan bahwa kendali harus tetap berada di tangan rakyat Palestina.
Menurutnya, Kairo memainkan peran yang sangat menentukan. Di atas segalanya, dalam wawancara ini ia menegaskan bahwa perjuangan masih akan berlanjut. Ia juga menilai bahwa ini adalah perang untuk keberadaan, bukan sekadar untuk wilayah.
Bagaimana Anda menilai arti penting dari kesepakatan gencatan senjata Gaza setelah hampir dua tahun perang yang menghancurkan?
Saya pikir ini sangat penting karena ini adalah perang terpanjang yang pernah dilancarkan oleh musuh Zionis terhadap rakyat Palestina. Selama dua tahun penuh, ada pengepungan, kehancuran, dan upaya nyata untuk memusnahkan rakyat Palestina. Karena itu, sangat penting untuk menghentikan pertempuran dan menerima kesepakatan ini agar rakyat Palestina—dan kekuatan perlawanan Palestina—dapat bernapas kembali.
Kita tahu betul bahwa perang ini belum berakhir; konflik dengan musuh ini adalah tentang eksistensi, bukan tentang batas wilayah. Gencatan senjata tidak berarti akhir dari konflik, melainkan hanya jeda di dalamnya, dan karena itu sangat penting dilakukan pada saat ini. Saya percaya bahwa rakyat Palestina, bersama dengan perlawanan, telah mengalahkan musuh Zionis hingga tingkat tertentu.
Tujuan-tujuan yang mereka umumkan tidak tercapai: rakyat tidak diusir dan perlawanan tidak dilenyapkan. Hal itu merupakan kemenangan bagi perlawanan dan bagi rakyat Palestina atas musuh Zionis.
Faktor utama apa yang mendorong kedua pihak—Israel dan Hamas—untuk menerima kesepakatan ini?
Musuh Zionis setuju dengan kesepakatan ini karena perang sudah tidak bisa dipertahankan dan ada tekanan baik internasional maupun domestik. Situasi di dalam Israel memburuk secara signifikan. Para pemukim hidup selama dua tahun dalam ketakutan dan ancaman yang terus-menerus, dan moral tentara pendudukan mencapai titik terendah.
Para pemukim berbalik melawan Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya, menegaskan bahwa mereka tidak dapat meraih kemenangan, sehingga perang harus dihentikan. Tekanan internal ini, ditambah kerugian besar di bidang ekonomi, sosial, militer, dan politik, memaksa Israel menghentikan perang.
Opini publik internasional juga memberikan dampak besar—tidak hanya dari pemerintah Barat, tetapi juga dari masyarakat umum. Simpati terhadap rakyat Palestina meningkat, dan kesadaran mengenai perjuangan Palestina meluas.
Narasi bahwa orang Palestina adalah teroris runtuh; sebaliknya, mereka kini dilihat sebagai pihak yang membela tanah air mereka dan menegaskan hak untuk membebaskan wilayah yang diduduki. Sebaliknya, narasi Zionis menjadi lemah.
Adapun Hamas, mereka juga menghadapi tekanan besar dan kerugian berat—baik di lapangan maupun di tingkat kepemimpinan politik dan militer.
Rakyat Palestina di Gaza menderita sangat parah: puluhan ribu tewas, ratusan ribu terluka, kelaparan, pengepungan brutal, dan sekitar 80 persen bangunan hancur. Semua faktor ini menekan Hamas untuk menerima kesepakatan pada tahap ini.
Bagaimana Anda menilai rencana 20 poin Trump yang memicu perdebatan luas di kalangan politik?
Penilaian saya adalah bahwa rencana Trump adalah rencana Zionis. Itu tidak berpihak pada rakyat Palestina atau perlawanan Palestina. Banyak ketentuannya bertujuan untuk membongkar kemampuan perlawanan dan membentuk pemerintahan internasional atau yang dipimpin pihak luar—di bawah tokoh seperti Trump sendiri dan Tony Blair—yang jelas tidak menguntungkan rakyat Palestina.
Respons Hamas sangat cerdas dengan menghindari pembongkaran senjata perlawanan. Respons itu menjaga posisi Hamas sebagai mitra dalam arena Gaza. Saya percaya tujuan Trump tidak sepenuhnya tercapai karena Hamas menolak untuk melucuti senjatanya atau menerima pengelolaan eksternal atas wilayah tersebut.
Hal ini memberikan ruang untuk bernapas dan menata ulang kekuatan, serta menegaskan bahwa Hamas tidak akan menerima pelucutan senjata atau pengelolaan Gaza yang terpisah dari rakyat Palestina sendiri.
Sebagian pihak berpendapat bahwa rencana ini mencoba mendefinisikan ulang isu Palestina tanpa menyentuh akar penjajahan atau hak atas negara Palestina yang merdeka. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini?
Saya setuju. Rencana ini tidak menyentuh masalah pada akarnya dan tidak memberikan rakyat Palestina hak untuk mendirikan negara. Ini hanyalah solusi sementara untuk menghentikan pertumpahan darah dan memberi ruang bernapas. Konflik dengan musuh Zionis ini akan terus berlanjut, meski dalam fase yang berbeda.
Kita harus menggunakan waktu ini untuk membangun kembali Gaza, menstabilkan rakyatnya, menata kembali perlawanan dan faksi-faksi Palestina, serta mencari persatuan. Perlawanan tetap menjadi satu-satunya solusi untuk menghadapi musuh ini, karena ini adalah pertempuran untuk eksistensi, bukan tentang batas.
Musuh masih menggaungkan slogan ekspansionis—dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat—dan berusaha mengusir tidak hanya rakyat Palestina, tetapi juga bangsa Arab secara lebih luas.
Mereka melihat ini sebagai misi suci, jadi mereka tidak akan dengan mudah membiarkan terbentuknya negara Palestina, meski hukum internasional dan 157 dari 193 negara anggota PBB mendukung kemerdekaan Palestina.
Keputusan pembagian wilayah PBB tahun 1947 tidak menghasilkan negara Arab Palestina bahkan setelah hampir delapan dekade; pembebasan, sayangnya, tidak akan terjadi kecuali melalui perlawanan bersenjata. Perlawanan harus menata ulang dan bersiap menghadapi putaran perjuangan berikutnya setelah kekuatannya pulih.
Rencana itu disebut-sebut menunjuk Tony Blair untuk mengawasi administrasi pascaperang di Gaza. Bagaimana proposal ini dipandang di Mesir dan dunia Arab?
Peran Tony Blair dalam mengelola Gaza sepenuhnya ditolak oleh Mesir dan dunia Arab. Mesir memainkan peran besar dalam membentuk respons Hamas dan membantu menolak ide ini.
Nasib Gaza, menurut Mesir, harus ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri, termasuk semua faksi Palestina. Hamas dengan tegas menolak administrasi eksternal, dan dengan demikian usulan itu batal begitu bagian pertama dari kesepakatan mulai dijalankan. Donald Trump menerima respons Hamas yang secara tegas menolak pengelolaan eksternal atas Jalur Gaza.
Apakah Anda percaya pengawasan Barat dapat melemahkan peran Arab atau mengganggu kedaulatan regional dalam mengelola isu Gaza?
Saya tidak percaya pengawasan Barat akan memperkuat peran Arab; sebaliknya, itu akan melemahkannya. Gaza adalah inti dari perjuangan Palestina. Jika Hamas menyetujui administrasi Barat dan pelucutan senjata, maka perjuangan Palestina akan terpinggirkan.
Tujuan utama perang Gaza—pengusiran rakyat Palestina, pemukiman di wilayah Mesir di Sinai, dan penghancuran Hamas—tidak tercapai. Akibatnya, proyek Palestina tetap hidup dan perlawanan tetap ada. Perjuangan dapat berlanjut menuju pembebasan penuh atas seluruh tanah Palestina yang diduduki.
Mesir telah lama menjadi mediator antara Israel dan faksi-faksi Palestina. Bagaimana Anda menilai peran Kairo dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata terbaru ini?
Peran Kairo sangat penting—jauh melampaui sekadar mediator. Menyebut Mesir hanya sebagai mediator tidak menggambarkan kontribusinya secara adil. Mesir tidak pernah berhenti berupaya; mereka aktif dan berperan penting dalam mencapai kesepakatan ini.
Pada awal perang, ketika Benjamin Netanyahu berbicara tentang memindahkan sementara rakyat Palestina dan menempatkan mereka di Sinai, hal itu secara efektif merupakan deklarasi perang terhadap Mesir.
Mesir menolak rencana itu dan mengerahkan pasukan di Sinai, siap menghadapi setiap ancaman. Israel memahami kekuatan Mesir dan potensi konfrontasi yang lebih luas, sehingga hal itu mencegah eskalasi lebih lanjut. Mesir telah berdiri di sisi rakyat Palestina dan tidak akan membiarkan tanahnya dilanggar; ia menjadi mitra teguh bagi Gaza dalam menghadapi musuh Zionis ini.
Apakah Anda pikir kesepakatan ini bisa membuka jalan menuju penyelesaian politik yang langgeng, atau hanya merupakan gencatan senjata sementara sebelum putaran eskalasi berikutnya?
Saya percaya kesepakatan ini tidak mungkin menghasilkan penyelesaian politik permanen. Solusi dua negara yang abadi tidak akan diterima oleh musuh Zionis, menurut pandangan saya. Apa yang kita miliki saat ini hanyalah solusi sementara sebelum kemungkinan babak baru eskalasi.
Perlawanan Palestina bersikeras pada pembebasan seluruh tanah Palestina yang diduduki; konflik kita dengan musuh ini adalah tentang eksistensi, bukan batas wilayah. Karena itu, saya melihat kesepakatan saat ini sebagai jeda, bukan penyelesaian akhir. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
