BERITAALTERNATIF.COM — Forum Kontraktor Kutai Kartanegara (FKK) menilai skema pinjaman daerah melalui perbankan dapat menjadi solusi paling realistis untuk mempercepat pembayaran pekerjaan kontraktor tahun anggaran 2025 yang hingga kini belum direalisasikan oleh Pemkab Kukar.
Ketua FKK, Andi Husri Makkasau, mengatakan opsi tersebut bukan hal baru. Skema serupa bahkan telah beberapa kali diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya, meski dengan pola yang berbeda.
“Ini sebenarnya bukan hal baru. Tahun 2022, 2023, sampai 2024 juga pernah kita lakukan,” ujar Husri kepada awak media Berita Alternatif usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar pada Rabu (31/12/2025).
Dalam RDP tersebut, direksi Bankaltimtara turut hadir dan menyampaikan kesiapan institusinya jika pemerintah daerah memutuskan menggunakan mekanisme pembiayaan perbankan.
Menurut dia, keterlibatan langsung perbankan menjadi sinyal bahwa solusi teknis sejatinya terbuka, tinggal bagaimana keberanian dan kecepatan pemerintah mengambil keputusan. “Artinya secara teknis memungkinkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perbedaan utama skema yang kini ditawarkan pemerintah daerah dengan pola sebelumnya terletak pada beban bunga.
Pemerintah, kata Husri, berencana menggunakan pendekatan baru yang tidak memberatkan kontraktor.
“Pak Bupati tidak mau kontraktor terbebani bunga. Makanya kemarin disampaikan akan memakai gaya baru, bunganya tidak dibebankan ke kontraktor dan pengaturannya lebih terarah,” jelasnya.
Meski demikian, dia mengakui bahwa mekanisme pinjaman pemerintah ke bank memiliki sejumlah aturan yang harus dipenuhi.
Secara umum, terdapat tiga pola pinjaman, mulai dari jangka panjang, jangka pendek, hingga pinjaman khusus untuk kebutuhan tertentu.
“Kalau kebutuhannya misalnya Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar khusus untuk bayar kontraktor, itu bisa dibuat pengakuan utang dan di-lock, tidak boleh dipakai untuk pembayaran lain,” ujarnya.
Dia menyebut skema pinjaman khusus untuk pembayaran kontraktor tersebut dinilai paling memungkinkan karena tidak memerlukan proses perizinan yang panjang hingga ke tingkat kementerian, selama peruntukannya jelas dan spesifik.
“Itu sangat mungkin dan tidak perlu persetujuan Menteri Dalam Negeri atau Menteri Keuangan kalau memang khusus untuk itu,” katanya.
FKK juga menilai dukungan DPRD Kukar menjadi faktor kunci untuk mempercepat realisasi solusi tersebut.
Ketua DPRD Kukar, lanjutnya, telah menyatakan komitmen untuk ikut mendorong percepatan pencairan apabila skema tersebut disepakati.
“Pak Ketua DPRD tadi menyampaikan akan langsung berkoordinasi bersama-sama. Saya rasa itu bisa mendorong pencairan lebih cepat,” ucapnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa selama ini sebagian kontraktor terpaksa mencari solusi sendiri dengan meminjam ke bank tanpa difasilitasi pemerintah daerah.
Dalam pola tersebut, kontraktor menanggung sendiri risiko dan beban pembiayaan. “Alternatif yang pernah kita lakukan itu person, sendiri-sendiri. Tidak difasilitasi pemerintah. Hanya difasilitasi untuk meyakinkan, semacam jaminan,” katanya.
Pola dan skema tersebut, menurutnya, sudah berkali-kali dilakukan oleh kontraktor Kukar. Bahkan, setelah dana proyek cair, pihak bank langsung memotong kewajiban pinjaman dari rekening kontraktor.
“Sudah sering. Tiga kali, empat kali malah. Begitu dana masuk, langsung Bankaltimtara memotong,” ungkapnya.
FKK berharap, melalui fasilitasi resmi pemerintah daerah, beban kontraktor dapat diminimalkan dan pembayaran hak dapat dilakukan lebih cepat.
Mereka menegaskan, solusi keuangan harus segera diputuskan agar persoalan tidak berlarut dan berdampak lebih luas pada sektor jasa konstruksi dan tenaga kerja. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
