BERITAALTERNATIF.COM — Forum Kontraktor Kutai Kartanegara (FKK) menyuarakan kegelisahan serius atas belum dibayarkannya pekerjaan mereka oleh Pemerintah Kabupaten Kukar untuk tahun anggaran 2025.
Kegelisahan itu muncul dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kukar yang digelar sebagai upaya mencari jalan keluar sebelum persoalan berujung pada aksi besar-besaran.
Ketua FKK, Andi Husri Makkasau, menyampaikan bahwa forum sejatinya telah berada di ambang aksi demonstrasi. Namun, difasilitasinya RDP oleh DPRD Kukar menjadi alasan forum menahan diri, sembari berharap ada solusi konkret dari pemerintah daerah.
“Kami sebenarnya mau demo. Tukang-tukang kami itu kalau datang ke sini harus bermalam, itu repot. Tapi karena difasilitasi hari ini, paling tidak kegusaran teman-teman bisa teredam,” ujar Husri usai RDP di Kantor DPRD Kukar pada Rabu (31/12/2025).
Dia menegaskan, kesabaran forum bukan tanpa batas. Bahkan, di internal forum, muncul sikap keras agar pimpinan DPRD tidak sekadar memfasilitasi pertemuan tanpa hasil nyata.
“Tadi di forum kami sampaikan dengan tegas, kalau Pak Ketua DPRD tidak mampu memberikan solusi, kami suruh mundur. Ini tidak main-main,” katanya.
Dalam RDP tersebut, forum menerima janji bahwa pada 5 Januari mendatang akan dihadirkan pihak-pihak kunci pengambil keputusan, mulai dari Bupati Kukar atau Wakil Bupati jika berhalangan, Sekretaris Daerah hingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Bagi FKK, kehadiran para pejabat tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan penentu arah langkah lanjutan yang akan mereka ambil.
Husri menyebut, setelah pertemuan lanjutan itu, forum akan mengeluarkan pernyataan sikap khusus.
“Nanti setelah tanggal 5 itu, kami akan buat satu pernyataan khusus. Dan harapan kami, ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya,” tegasnya.
Dia menjelaskan, pemerintah daerah sejauh ini menawarkan dua opsi penyelesaian, salah satunya skema pinjaman bank yang difasilitasi pemerintah. Namun, opsi tersebut dinilai belum menjawab kebutuhan mendesak para kontraktor.
“Pernah dijanjikan bulan tiga, tapi bagi kami itu terlalu lama. Ada kewajiban-kewajiban lain yang harus diselesaikan, terutama upah tukang. Semakin lama, semakin berat,” ungkapnya.
FKK mencatat, jumlah kontraktor yang belum menerima pembayaran tergolong besar. Dalam internal forum saja, jumlahnya mencapai ratusan, dengan dominasi kontraktor lokal.
“Kalau di forum kami sendiri, sekitar seratus lebih kontraktor lokal. Belum termasuk yang dari luar daerah yang sudah pulang kampung karena tidak sempat bergabung,” bebernya.
Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan semata soal nilai proyek, tetapi keberlangsungan hidup para pekerja yang bergantung pada sektor jasa konstruksi.
Bahkan, kata Husri, kontraktor dengan nilai pekerjaan kecil pun akan terdampak secara signifikan.
Dia menyebut ketegangan antara pihaknya dan pemerintah dipastikan akan meningkat jika pertemuan lanjutan kembali berujung tanpa keputusan konkret.
FKK menyatakan siap mengambil langkah lebih tegas. “Kalau tanggal 5 nanti Bupati, Sekda, atau Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak hadir juga, kami akan bermalam dan kami akan paksa. Ini menyangkut hak kami,” tegasnya.
Meski demikian, Husri menegaskan bahwa forum tetap mengedepankan solusi terbaik dan tidak serta-merta memilih jalur konfrontatif.
“Tapi kalau tidak ada solusi, kami akan paksa. Kami akan demo, catat itu,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
