BERITAALTERNATIF.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan pembayaran insentif guru honorer non-ASN untuk periode Juli hingga November 2026 segera direalisasikan.
Pencairan ditargetkan mulai dilakukan pekan depan setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menuntaskan verifikasi dan validasi (verval) data penerima, khususnya guru tingkat SMP.
Kepastian tersebut telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar terkait penyaluran dan penetapan insentif guru honorer non-ASN dan guru agama, Kamis (12/11/2026), di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kukar.
Rapat dipimpin Anggota Komisi IV DPRD Kukar, M. Andi Faisal, didampingi Mohammad Idham. Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Disdikbud, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, Kementerian Agama Kukar, serta organisasi profesi guru.
Andi Faisal mengatakan, RDP digelar setelah banyak guru non-ASN menyampaikan keluhan mengenai keterlambatan pembayaran insentif dalam dua hingga tiga minggu terakhir.
Kata dia, aspirasi tersebut disampaikan melalui pertemuan langsung, pesan WhatsApp, telepon hingga kegiatan reses anggota DPRD.
Dari hasil pembahasan, pihaknya memastikan persoalan keterlambatan bukan disebabkan oleh ketersediaan anggaran. Surat keputusan (SK) dari Disdikbud telah terbit pada 2 November, sedangkan BPKAD juga sudah menyatakan kesiapan anggaran untuk membayar insentif.
“Kami ingin memastikan apa yang menjadi penyebab keterlambatan ini. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang setiap tahun,” ujar Andi Faisal.
Ia menjelaskan, kendala utama saat ini berada pada kelengkapan administrasi penerima. Proses verval data guru SD dan PAUD telah rampung, sedangkan data guru SMP masih membutuhkan penyelesaian.
Komisi IV sempat menawarkan agar pembayaran insentif guru TK, PAUD, dan SD yang administrasinya telah selesai dapat dilakukan lebih dahulu. Namun, perwakilan guru menginginkan pencairan dilakukan secara bersamaan.
Menanggapi hal tersebut, Andi Faisal meminta Dinas Pendidikan mempercepat penyelesaian data guru SMP agar seluruh penerima bisa memperoleh insentif dalam waktu berdekatan.
“Kalau dari sisi keuangan tidak ada masalah. Anggarannya tersedia, tinggal bagaimana Dinas Pendidikan menyelesaikan data yang belum lengkap agar pembayaran bisa segera dilakukan,” katanya.
Selain persoalan guru non-ASN, RDP juga membahas insentif bagi guru agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tetapi bertugas di Kukar.
Andi Faisal menyebut, pembayaran insentif kelompok tersebut masih memerlukan kajian regulasi. Disdikbud belum berani mengambil keputusan sebelum terdapat kepastian dasar hukum agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi pembayaran ganda apabila penerima sudah memperoleh tunjangan kinerja (tukin), tetapi juga menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Untuk menuntaskan persoalan itu, Komisi IV menginginkan pertemuan lanjutan dengan melibatkan Inspektorat dan Bagian Hukum. Pembahasan tersebut ditargetkan berlangsung pekan depan bersama Disdikbud dan pihak terkait.
“Kita ingin persoalan guru agama ini dibahas secara menyeluruh. Jangan sampai keputusan pembayaran justru menimbulkan masalah baru karena dasar hukumnya belum jelas,” ungkapnya.
Di sisi lain, Komisi IV juga meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran insentif. Sebab, keterlambatan pembayaran disebut telah berulang dalam beberapa tahun terakhir, bahkan Andi Faisal mengaku sudah beberapa kali memimpin rapat khusus untuk membahas persoalan tersebut.
Ia meminta perbaikan administrasi dilakukan sejak awal agar penyaluran insentif pada 2027 tidak kembali mengalami keterlambatan. Satuan pendidikan juga didorong lebih disiplin melengkapi dokumen dan memastikan kesesuaian data, baik melalui sistem elektronik maupun berkas fisik.
“Kami berharap tahun depan tidak ada lagi persoalan seperti ini. Guru harus mendapatkan kepastian waktu pembayaran karena insentif tersebut berkaitan dengan kesejahteraan mereka,” tutup Andi Faisal. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
