BERITAALTERNATIF.COM – Pembangunan jembatan, perbaikan jalan lingkungan, hingga pemerataan akses listrik menjadi aspirasi utama warga RT 54, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong.
Berbagai kebutuhan tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, saat melaksanakan reses di Jalan Triyu 1, Senin (9/11/2026).
Anggota DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Tenggarong itu mengatakan, seluruh aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap usulan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut Desman, Ketua RT setempat menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian pemerintah kabupaten, terutama pembangunan jembatan dan perbaikan jalan.
“Kami akan cek kembali usulan yang disampaikan, terutama pembangunan jembatan dan perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mekanisme pengajuan pembangunan saat ini memiliki sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Setiap usulan perlu dilengkapi proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta dokumen pendukung lainnya.
Karena itu, pihaknya akan kembali menyampaikan ketentuan tersebut kepada Ketua RT dan masyarakat agar usulan yang diajukan dapat diproses sesuai mekanisme.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Desman juga menerima aspirasi mengenai warga yang belum mendapatkan akses listrik. Persoalan tersebut akan diperiksa lebih lanjut, termasuk mencari peluang penanganan melalui program di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kebutuhan listrik juga akan kami cek, termasuk kemungkinan penanganannya melalui program di luar APBD,” katanya.
Desman mengakui, realisasi setiap usulan belum dapat dipastikan dalam waktu dekat. Sebab, pembahasan APBD murni 2027 belum dilakukan sehingga proses pengawalan terhadap usulan masyarakat masih akan terus berjalan.
Ia juga mendorong pemerintah agar lebih aktif mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui berbagai program pembangunan, termasuk mengoptimalkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Ketika kami turun langsung ke masyarakat, ternyata masih banyak kebutuhan yang belum terakomodasi oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Menurut dia, kegiatan reses menjadi salah satu ruang bagi DPRD untuk membawa persoalan masyarakat ke tingkat pemerintah daerah. Dengan begitu, kebutuhan pembangunan di lingkungan RT yang belum tersentuh program pemerintah dapat kembali diperjuangkan.
“Kami menjadi kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa masih ada sejumlah lingkungan RT yang membutuhkan perhatian dan perbaikan,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
