BERITAALTERNATIF.COM – Kebutuhan air bersih, pemasangan listrik bagi warga kurang mampu, hingga dukungan terhadap kelompok usaha masyarakat menjadi sejumlah aspirasi yang diperhatikan Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, saat melaksanakan reses di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Selasa (10/11/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Rumah Jahit Alda tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, fasilitas keagamaan, dan pengembangan ekonomi warga.
Desman mengatakan, dirinya berupaya memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat sejak dilantik sebagai anggota DPRD Kukar pada 2024.
Kata dia, aspirasi tersebut didorong agar dapat masuk dalam program pembangunan pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya ialah akses listrik bagi keluarga kurang mampu.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan PLN untuk mengupayakan pemasangan listrik tanpa membebani anggaran daerah.
“Listrik gratis sudah ada, warga-warga yang kurang mampu kita upayakan ke PLN, tanpa APBD, tanpa anggaran,” katanya.
Menurut Desman, masih terdapat masyarakat di Tenggarong yang belum menikmati layanan listrik.
Dia bilang, jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan orang dan masih berpotensi bertambah apabila dilakukan pendataan lebih menyeluruh.
Selain listrik, akses air bersih juga menjadi persoalan yang perlu ditangani. Ia menyebut masih ada warga di Kelurahan Loa Ipuh yang belum mendapatkan layanan air bersih secara memadai.
Di bidang ekonomi, Desman turut mendorong dukungan pemerintah terhadap kelompok masyarakat, termasuk kelompok pembudidaya ikan yang menjalankan usaha keramba. Bantuan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga.
Dia juga menaruh perhatian terhadap kelompok pengajian dan kegiatan keagamaan yang membutuhkan dukungan fasilitas melalui program pemerintah.
Sementara di sektor infrastruktur, sejumlah kebutuhan yang telah diperjuangkan meliputi perbaikan jalan, pembangunan jembatan, parit, pengerasan jalan, hingga pengaspalan.
Desman menjelaskan, anggota DPRD memiliki fungsi menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat diakomodasi dalam kebijakan serta program pemerintah daerah.
Dia menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Anggota Dewan hanya mendorong, hanya memperjuangkan. Selebihnya dinas terkait yang melakukan proses eksekusinya, pekerjaannya,” ujarnya.
Ia menyebutkan, aspirasi yang belum mendapatkan penanganan pemerintah harus terus disuarakan agar memperoleh perhatian dan dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia.
Desman juga mengingatkan bahwa tanggung jawab anggota DPRD tidak hanya mencakup masyarakat di daerah pemilihan, tetapi seluruh warga Kabupaten Kukar.
“Anggota Dewan ini hanya sebatas menyerap, mendengarkan, dan memperjuangkan untuk bisa masuk ke dalam program-program pemerintah daerah. Khususnya yang belum di-cover, yang belum diakomodir oleh pemerintah daerah, itu yang kita perjuangkan,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Devi Nila Sari
