BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Mohammad Idham, mendorong pemerintah daerah mencari solusi agar guru honorer atau non-ASN serta guru agama yang bertugas di sekolah negeri bisa mendapatkan insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Idham, persoalan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi salah satu perhatian DPRD. Hal itu kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar terkait penyaluran dan penetapan insentif bagi guru honorer/non-ASN dan guru agama,di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026)
Dia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu segera dituntaskan adalah pemberian insentif bagi guru agama di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang ditugaskan mengajar di sekolah negeri.
Idham menyebut, pembahasan mengenai persoalan tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak 2024 melalui konsultasi dengan pemerintah provinsi.
Kata dia, saat itu, terdapat informasi bahwa pemerintah provinsi memiliki peluang memberikan insentif kepada guru agama yang bertugas di SMA maupun SMK negeri.
Namun, skema hibah kepada Kemenag yang sempat disiapkan belum bisa direalisasikan karena adanya kekhawatiran pembayaran ganda atau double account. Akibatnya, dana yang telah disiapkan dikembalikan.
“Pada prinsipnya, DPRD akan selalu memperjuangkan hak dan kesejahteraan para guru. Karena itu, persoalan insentif ini harus dicarikan jalan keluar agar mereka mendapatkan perhatian,” ujar Idham.
Untuk tahun 2026, DPRD Kukar mendorong adanya skema pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) dari pemerintah kabupaten bagi guru agama tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap harus didukung kajian hukum yang jelas.
Dia menyerahkan pembahasan payung hukum kepada Biro Hukum dan Inspektorat agar kebijakan yang nantinya diambil tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum.
Ia menilai, penyaluran melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan lebih efektif dibandingkan menggunakan mekanisme hibah seperti sebelumnya. Dengan pola tersebut, bantuan dapat disalurkan langsung kepada masing-masing guru.
“Kami ingin ada kajian yang jelas sehingga Dinas Pendidikan bisa mengeksekusi kebijakan ini. Jangan lagi menggunakan skema hibah karena prosesnya lebih rumit,” katanya.
Sebagai bahan pertimbangan, DPRD Kukar juga akan mempelajari mekanisme pemberian insentif yang diterapkan daerah lain, di antaranya Samarinda dan Sangatta. Referensi tersebut diharapkan dapat membantu menemukan dasar hukum yang tepat untuk merealisasikan kebijakan.
Dari sisi kemampuan keuangan daerah, Idham menilai Kukar masih memiliki peluang untuk mengalokasikan anggaran bagi kebutuhan tersebut pada tahun mendatang. Terlebih, penyesuaian kebutuhan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga perlu diperhitungkan dalam perencanaan anggaran.
“Kalau melihat kemampuan anggaran Kukar, insyaallah memungkinkan. Saya rasa masih ada ruang anggaran yang bisa dikaji dan dialokasikan untuk kebutuhan tersebut,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
