BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Mohammad Jamhari, angkat bicara terkait keluhan masyarakat Desa Sungai Payang Ilir dan Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, mengenai berbagai persoalan infrastruktur dan layanan dasar yang tak kunjung terselesaikan.
Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa pihaknya bersama anggota legislatif lainnya telah berupaya memperjuangkan kebutuhan warga.
Namun, ia mengakui beberapa kendala muncul karena tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait hadir atau responsif terhadap aspirasi yang sudah disampaikan.
“Ini sebenarnya menjadi beban juga bagi kami. Sulit kalau kita membahas persoalan, tetapi dinas atau OPD yang bertanggung jawab tidak hadir,” ujarnya saat mengikuti RDP di DPRD Kukar baru-baru ini.
Jamhari menambahkan bahwa DPRD Kukar telah berulang kali menyampaikan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme penganggaran, namun banyak keputusan akhir berada di ranah eksekutif.
Menurutnya, hal ini kerap membuat dewan menjadi pihak yang disalahpahami masyarakat.
“Kita punya sembilan orang di dapil ini, dan sudah memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan warga. Tapi kalau di eksekutif tidak jalan, kami juga sulit. Malu juga rasanya ketika masyarakat datang ke kantor DPRD, tetapi yang terjadi tidak sesuai harapan,” ucapnya.
Dia juga menyinggung soal alokasi anggaran yang tidak selalu sesuai usulan.
Ia memberi contoh adanya pembagian bantuan atau program tertentu yang hanya diberikan sangat sedikit, sehingga tidak merata bagi masyarakat.
“Kita dikasih dua RT saja untuk puluhan orang, itu kan sangat minim. Ini yang membuat pembagian bantuan sering tidak bisa menjangkau semua warga yang membutuhkan,” tegasnya.
Meski begitu, Jamhari memastikan bahwa dirinya dan anggota DPRD lainnya tidak tinggal diam dan akan terus memperjuangkan kebutuhan warga Sungai Payang.
Dia juga menyampaikan kekecewaan pribadi terhadap lambatnya respons pemerintah daerah.
“Kami bukan tidur, bukan tidak memperjuangkan. Tapi banyak kebijakan yang tidak bisa kami kendalikan. Jujur saja, kami pun kecewa dengan pemerintah,” katanya.
Jamhari memastikan bahwa DPRD akan turun langsung ke lapangan pada masa sidang berikutnya yang dijadwalkan pada Januari 2026.
Dia berharap kunjungan tersebut dapat menghasilkan keputusan yang lebih konkret.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran langsung, ada hal-hal yang bisa segera dibuat untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifai
Editor: Ufqil Mubin
