BERITAALTERNATIF.COM — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2026 yang dijadwalkan pada 29 Juli 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar dan kawasan sekitarnya.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Bengkirai DLHK Kukar itu dihadiri perwakilan Forum TJSL dan PKBL, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.
Pelaksana Tugas Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, mengatakan rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh persiapan dapat diselesaikan sebelum hari pelaksanaan, mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar sepuluh hari.
Slamet meminta seluruh panitia dan instansi yang terlibat untuk menyampaikan perkembangan kesiapan masing-masing agar tidak ada kendala saat kegiatan berlangsung.
“Kami meminta seluruh panitia yang memiliki tanggung jawab pada saat pelaksanaan nanti menyampaikan kesiapannya, sehingga pada hari pelaksanaan kita tidak lagi kelabakan karena masih ada pekerjaan yang belum selesai,” ujarnya.
Menurut dia, koordinasi yang intensif sangat diperlukan mengingat pelaksanaan Musrenbang TJSL dan PKBL melibatkan banyak pihak, baik pemerintah daerah, perusahaan, maupun pelaku UMKM.
Selain mempersiapkan teknis penyelenggaraan, rapat juga menjadi momentum untuk memastikan program-program yang diusulkan perangkat daerah dapat diakomodasi melalui program TJSL atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia mengakui kondisi dunia usaha saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penurunan produksi hingga efisiensi operasional yang berdampak terhadap besaran anggaran CSR.
Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi harapan agar perusahaan tetap menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
“Kondisi perusahaan memang sedang tidak mudah. Tetapi sekecil apa pun program TJSL atau CSR yang dapat diberikan, tentu tetap memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan,” katanya.
Slamet berharap daftar usulan program yang telah dihimpun dari perangkat daerah dapat menjadi acuan perusahaan dalam menyusun program CSR, sehingga kebutuhan masyarakat yang bersifat prioritas tetap dapat terakomodasi.
Dia juga mendorong kolaborasi antarperusahaan dalam mendukung program pembangunan yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Kalau ada kegiatan yang sifatnya monumental atau benar-benar dibutuhkan masyarakat, kami berharap perusahaan bisa berkolaborasi sehingga manfaatnya lebih besar dan tidak hanya dilakukan oleh satu perusahaan saja,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, peserta juga membahas konsep umum pelaksanaan Musrenbang yang akan dipadukan dengan ekspo dan bazar UMKM sebagai wadah promosi produk binaan perusahaan.
Konsep yang dipaparkan mencakup penataan kawasan kegiatan, mulai dari area bazar, panggung utama, lokasi talkshow, ruang penandatanganan komitmen kemitraan, hingga alur kunjungan tamu undangan.
Berdasarkan rancangan awal, pembukaan kegiatan masih menunggu finalisasi, yakni apakah dilaksanakan di area luar atau langsung di dalam Gedung Bappeda. Apabila pembukaan dilakukan di area ekspo, Bupati Kukar dijadwalkan membuka kegiatan, menyaksikan penandatanganan komitmen kemitraan antara pemerintah dan perusahaan, meninjau stan UMKM, kemudian melanjutkan agenda Musrenbang di dalam gedung.
Sementara itu, sesi talkshow direncanakan berlangsung secara terpisah di area luar dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah, perusahaan, perbankan, serta pelaku UMKM binaan yang telah berhasil mengembangkan usahanya.
Dalam forum tersebut juga disampaikan rencana penyediaan sekitar 50 tenda bazar, yang dibagi pada dua sisi kawasan kegiatan. Sebanyak 24 stan di antaranya akan diisi oleh UMKM binaan perusahaan sebagai bentuk implementasi program TJSL dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Talkshow juga akan membahas pengembangan UMKM, termasuk akses pembiayaan melalui program Kredit Kukar Idaman bersama Bankaltimtara, sehingga pelaku usaha kecil memperoleh informasi mengenai peluang peningkatan kapasitas usaha dan akses permodalan.
Selain itu, peserta rapat turut menyepakati pembagian tugas antar-OPD sesuai bidang masing-masing.
Dinas Perhubungan akan menangani rekayasa lalu lintas dan parkir, DLHK bertanggung jawab terhadap kebersihan kawasan, sedangkan perangkat daerah lainnya mendukung penyelenggaraan ekspo, bazar, hingga kelancaran rangkaian acara.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap Musrenbang TJSL dan PKBL Tahun 2026 tidak hanya menjadi forum penyelarasan program antara pemerintah dan perusahaan, tetapi juga memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui optimalisasi program CSR, pemberdayaan UMKM, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
