Oleh: Habib Abdullah al-Uraidli al-Hinduan*
Bismillahirrahmanirrahim
“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan kepada mereka.” (QS. Ali Imran: 105)
Segala puji bagi Allah Swt yang menjadikan sejarah sebagai ruang bagi manusia untuk mengambil pelajaran. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, seorang Rasul yang mengajarkan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh posisi seseorang di hadapan kekuasaan, melainkan oleh keteguhan memegang kebenaran.
Kehadiran Presiden Republik Islam Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi di New York dalam rangka Sidang Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dapat dibaca semata-mata sebagai agenda diplomatik rutin. New York bukan sekadar kota tempat berdirinya markas PBB. Ia juga merupakan salah satu pusat kekuatan politik, ekonomi, media, dan keuangan dunia. Karena itu, setiap langkah Iran di tempat tersebut memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar hubungan bilateral Iran-Amerika Serikat.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya apa yang disampaikan Iran di podium PBB, tetapi juga: mengapa Iran memilih hadir, apa yang hendak dibuktikan, kepada siapa pesan itu ditujukan, dan bagaimana kehadiran tersebut dapat memengaruhi konfigurasi politik Asia Barat dan hubungan antara negara-negara Global South dengan kekuatan besar dunia?
Pintu Diplomasi yang Tetap Terbuka
Kehadiran delegasi Iran di PBB memperlihatkan satu paradoks dalam hubungan internasional. Di satu sisi, AS dan Iran berada dalam hubungan yang sangat tegang. Di sisi lain, sistem internasional tetap membutuhkan ruang diplomasi agar komunikasi antarpihak tidak sepenuhnya terputus.
PBB menjadi salah satu ruang tersebut. Inilah salah satu fungsi penting diplomasi multilateral: bahkan ketika dua negara memiliki perselisihan yang sangat serius, mereka masih dapat bertemu di dalam forum yang lebih luas dan berbicara di hadapan komunitas internasional.
Dalam konteks Iran, kehadiran di PBB mempunyai setidaknya tiga tujuan diplomatik: menyampaikan posisi Iran secara langsung kepada negara-negara lain; membangun legitimasi politik melalui forum internasional; dan mencegah agar narasi mengenai konflik Iran tidak sepenuhnya ditentukan oleh Washington, Tel Aviv, atau media Barat.
Dengan demikian, podium PBB dapat dipandang sebagai medan diplomasi yang berbeda dari medan militer. Jika medan militer menentukan kemampuan sebuah negara untuk bertahan secara material, maka medan diplomasi menentukan kemampuan sebuah negara untuk menjelaskan tindakannya kepada dunia.
New York sebagai Ruang Kontradiksi
Ada sebuah simbolisme penting dalam kehadiran Iran di New York. Iran datang ke sebuah kota yang berada di jantung sistem politik AS, tetapi menggunakan forum internasional untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan AS dan sekutunya.
Iran datang membawa berbagai persoalan: sanksi ekonomi, konflik regional, persoalan nuklir, keamanan Teluk Persia, Palestina dan Gaza, hubungan Iran dengan negara-negara Arab, serta perdebatan mengenai penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.
Kehadiran Iran di PBB dapat dibaca sebagai usaha untuk memindahkan sebagian pertarungan dari ruang bilateral ke ruang multilateral. Dalam hubungan bilateral, AS mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap Iran. Tetapi dalam forum PBB, Iran dapat berbicara kepada puluhan bahkan ratusan negara.
Abbas Araghchi dan Diplomasi Yang Berbasis Hukum
Peran Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menjadi penting dalam konteks ini. Diplomasi Iran selama bertahun-tahun tidak hanya menggunakan bahasa politik, tetapi juga bahasa hukum internasional.
Iran memahami bahwa apabila konflik hanya dibicarakan sebagai persoalan kekuatan militer, maka negara dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar akan memiliki keunggulan naratif. Namun apabila konflik dibawa ke dalam bahasa Piagam PBB, kedaulatan negara, hukum internasional, hak rakyat sipil, dan larangan penggunaan kekuatan secara tidak sah, maka ruang perdebatan menjadi lebih luas.
Iran dapat mengajukan pertanyaan: jika hukum internasional berlaku untuk semua negara, apakah negara besar juga terikat oleh hukum yang sama? Jika kedaulatan merupakan prinsip dasar sistem internasional, bagaimana seharusnya dunia merespons penggunaan kekuatan terhadap negara berdaulat? Jika perlindungan warga sipil merupakan prinsip universal, bagaimana masyarakat internasional harus bersikap terhadap korban perang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut memungkinkan Iran membawa persoalan dari konflik Iran-Amerika menjadi persoalan konsistensi sistem internasional.
Selat Hormuz dan Dimensi Geopolitik Energi
Salah satu faktor terpenting dalam posisi strategis Iran adalah Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur energi paling penting di dunia. Letaknya menghubungkan kawasan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian Samudra Hindia.
Karena itu, Hormuz tidak hanya mempunyai arti bagi Iran. Ia berkaitan langsung dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Irak, Oman, India, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, negara-negara Eropa, dan pasar energi global.
Bagi Iran, geografi memberikan sebuah keunggulan strategis. Iran tidak harus menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia untuk mempunyai pengaruh terhadap keamanan energi global. Letak geografisnya sendiri memberikan kemampuan untuk memengaruhi kalkulasi negara-negara lain.
Namun setiap gangguan terhadap lalu lintas energi tidak hanya berdampak kepada AS atau Israel. Dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara lain melalui kenaikan harga minyak, biaya transportasi, inflasi, biaya produksi, dan tekanan terhadap perekonomian negara-negara pengimpor energi.
Iran dan Pertarungan Narasi
Pertempuran geopolitik modern tidak hanya berlangsung melalui rudal, kapal perang, pesawat, dan sanksi ekonomi. Ia juga berlangsung melalui narasi. Setiap pihak berusaha menentukan siapa yang disebut korban, siapa yang disebut agresor, siapa yang disebut pembela diri, dan siapa yang disebut pelanggar hukum internasional.
Dalam situasi seperti ini, sebuah pidato di PBB dapat memiliki nilai strategis. Pidato tersebut akan dikutip oleh media, diterjemahkan, dibicarakan oleh pemerintah negara lain, kemudian masuk ke ruang akademik dan menjadi bahan perdebatan di masyarakat.
Iran memahami bahwa perang persepsi tersebut sangat penting. Karena itu, kehadiran Pezeshkian dan Araghchi dapat dibaca sebagai upaya untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Iran ingin berbicara dengan menggunakan bahasanya sendiri dan tidak ingin seluruh persoalan mengenai dirinya didefinisikan oleh pihak lain.
Palestina dan Dimensi Moral Diplomasi Iran
Isu Palestina menjadi bagian penting dari politik luar negeri Iran. Bagi Teheran, persoalan Palestina bukan hanya persoalan hubungan Arab-Israel atau konflik regional. Iran menempatkannya sebagai persoalan kolonialisme, pendudukan, hak menentukan nasib sendiri, dan ketidakadilan internasional.
Di sinilah terdapat dimensi moral dalam diplomasi Iran. Iran berusaha menghubungkan konflik Palestina dengan pertanyaan yang lebih besar: apakah hukum internasional benar-benar berlaku secara universal?
Pertanyaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada AS. Ia sebenarnya ditujukan kepada seluruh sistem internasional.
Israel Dan Perubahan Konfigurasi Asia Barat
Konflik Iran-Israel juga tidak dapat dipisahkan dari perubahan struktur Asia Barat. Selama beberapa dekade, keamanan kawasan banyak ditentukan oleh hubungan antara AS, Israel, dan negara-negara Arab Teluk.
Namun dalam beberapa tahun terakhir muncul perubahan. Arab Saudi dan Iran melakukan proses rekonsiliasi diplomatik. Tiongkok meningkatkan keterlibatannya di Asia Barat. Rusia mempertahankan pengaruhnya di Suriah. Turki semakin aktif memainkan peran regional. Negara-negara Teluk juga mulai melakukan diversifikasi hubungan luar negeri.
Perubahan ini menunjukkan bahwa Asia Barat tidak lagi dapat dijelaskan hanya melalui hubungan Washington dan sekutunya. Kawasan tersebut sedang bergerak menuju struktur yang lebih kompleks.
Global South dan Ruang Diplomasi Baru
Salah satu aspek menarik dari diplomasi Iran adalah upayanya membangun hubungan dengan negara-negara Global South. Banyak negara berkembang memiliki pengalaman sejarah yang berbeda dengan negara-negara Barat. Sebagian memiliki pengalaman kolonial, sebagian mengalami tekanan ekonomi, dan sebagian menghadapi konflik mengenai kedaulatan dan intervensi asing.
Karena itu, bahasa seperti kedaulatan, kemerdekaan, non-intervensi, dan hak menentukan nasib sendiri mempunyai resonansi yang kuat di banyak negara berkembang.
Namun dukungan diplomatik tidak selalu berarti persetujuan terhadap seluruh kebijakan Iran. Negara-negara dapat bekerja sama dengan Iran dalam satu isu, tetapi berbeda pandangan dalam isu lainnya. Inilah sifat diplomasi internasional.
Tiga Skenario Perkembangan ke Depan
Skenario pertama, de-eskalasi diplomatik. Dalam skenario ini, tekanan militer secara bertahap dikurangi dan ruang negosiasi diperluas. Negosiasi dapat mencakup keamanan kawasan, sanksi ekonomi, program nuklir, kebebasan pelayaran, pertukaran tahanan, dan mekanisme komunikasi militer.
Keuntungan utama skenario ini adalah berkurangnya risiko konflik langsung. Namun persoalannya adalah tingkat kepercayaan yang sangat rendah antara pihak-pihak yang berkonflik.
Skenario kedua, konflik berlarut dengan intensitas terkendali. Dalam skenario ini, perang besar tidak terjadi, tetapi ketegangan tidak benar-benar berakhir. Serangan terbatas dapat terus terjadi, sanksi tetap diberlakukan, perang proksi dapat meningkat atau menurun, serangan siber dapat berlangsung, dan ketegangan di jalur energi tetap tinggi.
Situasi semacam ini sulit diselesaikan karena tidak ada titik akhir yang jelas. Masing-masing pihak dapat mengklaim bahwa mereka belum kalah, tetapi juga belum memperoleh hasil yang menentukan.
Skenario ketiga, eskalasi regional. Skenario paling serius terjadi apabila konflik Iran-Israel-Amerika berkembang menjadi perang yang melibatkan lebih banyak negara dan wilayah. Dampaknya dapat menjalar ke Irak, Suriah, Lebanon, Yaman, Laut Merah, Teluk Persia, dan jalur perdagangan internasional.
Jika hal itu terjadi, persoalan tidak lagi menjadi konflik bilateral, melainkan krisis keamanan regional. Konsekuensi ekonominya juga dapat meluas karena terganggunya perdagangan dan energi.
Apa Yang Sebenarnya Dipertaruhkan?
Pada akhirnya, persoalan Iran dan AS bukan sekadar mengenai siapa yang lebih kuat. Ada pertanyaan yang lebih besar: model hubungan internasional seperti apa yang akan terbentuk?
Apakah dunia akan terus bergerak menuju sistem yang didominasi beberapa kekuatan besar? Ataukah akan muncul sistem multipolar dengan lebih banyak pusat kekuatan? Apakah sanksi ekonomi akan terus menjadi instrumen utama tekanan politik? Apakah negara-negara Global South akan semakin berusaha membangun sistem pembayaran, perdagangan, dan keamanan yang lebih independen? Apakah PBB mampu memainkan peran yang lebih efektif?
PBB: Antara Idealisme dan Realitas Kekuasaan
PBB dibangun dengan gagasan bahwa negara-negara dapat menyelesaikan konflik melalui hukum dan diplomasi. Namun dalam praktiknya, PBB juga merupakan tempat bertemunya kepentingan negara-negara besar.
Dewan Keamanan mempunyai lima anggota tetap dengan hak veto. Akibatnya, terdapat perbedaan antara idealitas sistem internasional dan realitas distribusi kekuasaan.
Iran berusaha menggunakan PBB untuk memperlihatkan kontradiksi tersebut. Tetapi Iran sendiri juga harus menghadapi pertanyaan yang sama mengenai konsistensi kebijakan luar negerinya. Karena itu, PBB bukan sekadar panggung bagi Iran untuk mengkritik pihak lain. PBB juga merupakan ruang di mana seluruh negara dapat diminta mempertanggungjawabkan tindakannya.
Makna Diplomasi Pezeshkian
Kehadiran Presiden Pezeshkian membawa dimensi lain. Pezeshkian dapat menggunakan bahasa diplomasi yang menekankan dialog, kerja sama regional, dan hubungan dengan masyarakat internasional.
Hal tersebut memberikan Iran kesempatan untuk menyampaikan dua pesan sekaligus: Iran tidak menerima tekanan yang dianggap mengancam kedaulatannya, dan Iran tetap membuka ruang untuk diplomasi apabila terdapat mekanisme yang dianggap adil dan saling menghormati.
Sebuah negara tidak selalu harus memilih antara berperang atau menyerah. Dalam diplomasi terdapat banyak ruang di antara keduanya.
Diplomasi sebagai Perpanjangan Perlawanan
Dalam perspektif Iran, diplomasi tidak harus dipahami sebagai lawan dari perlawanan. Diplomasi justru dapat menjadi salah satu bentuk perlawanan.
Perlawanan tidak selalu berbentuk senjata. Ia dapat berbentuk negosiasi, diplomasi, perdagangan, pembangunan teknologi, ketahanan ekonomi, pembentukan aliansi, pertukaran budaya, dan perang narasi.
Dengan demikian, kehadiran Iran di New York dapat dibaca sebagai upaya membawa persoalan yang sebelumnya berada di medan konflik menuju medan argumentasi internasional.
Pelajaran bagi Dunia Islam
Negara-negara Muslim memiliki kepentingan yang sangat beragam. Mereka tidak selalu mempunyai pandangan yang sama mengenai Iran, Israel, AS, Rusia, Tiongkok, maupun persoalan Palestina.
Namun terdapat sejumlah persoalan yang memiliki dimensi bersama: keamanan kawasan, kedaulatan negara, stabilitas ekonomi, perdagangan, energi, dan masa depan Palestina.
Persatuan tidak harus berarti keseragaman. Persatuan dapat berarti kemampuan untuk bekerja sama dalam persoalan yang mempunyai kepentingan bersama meskipun terdapat perbedaan dalam persoalan lainnya.
Potensi Indonesia Membangun Dunia yang Lebih Berdaulat
Dalam perubahan geopolitik tersebut, Indonesia memiliki posisi yang khas. Indonesia tidak harus menjadi pusat kekuatan baru yang menggantikan satu hegemoni dengan hegemoni lainnya. Potensi Indonesia justru dapat diarahkan untuk membangun tatanan internasional yang lebih berimbang, di mana setiap bangsa mempunyai ruang untuk menentukan masa depannya sendiri.
Sebagai negara kepulauan yang berada di persilangan Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia mempunyai posisi geografis penting dalam jalur perdagangan dan energi dunia. Indonesia juga memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam, bonus demografi, serta posisi penting dalam ASEAN dan Global South.
Modal tersebut dapat dikembangkan melalui beberapa bidang.
Pertama, diplomasi bebas aktif. Indonesia dapat terus mempertahankan politik luar negeri bebas aktif dengan membangun komunikasi kepada berbagai pusat kekuatan tanpa menjadi satelit salah satu blok.
Posisi ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjadi jembatan dialog ketika hubungan antarnegara mengalami ketegangan.
Kedua, memperkuat ASEAN. Indonesia dapat mendorong ASEAN menjadi kawasan yang mempunyai kemampuan menentukan kepentingannya sendiri. Kemandirian kawasan bukan berarti menutup diri dari kekuatan besar, melainkan memastikan bahwa kerja sama dengan AS, Tiongkok, Jepang, India, Eropa, Rusia, dan negara lainnya tidak menghilangkan kepentingan strategis Asia Tenggara.
Ketiga, kedaulatan ekonomi dan teknologi. Kemandirian politik membutuhkan fondasi ekonomi. Hilirisasi sumber daya, industri nasional, ketahanan pangan dan energi, penguasaan teknologi strategis, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat mengurangi ketergantungan struktural kepada negara lain.
Keempat, memperkuat kerja sama Global South. Indonesia dapat memperluas kerja sama Selatan-Selatan dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, teknologi, energi, pangan, dan pembangunan. Dengan demikian, hubungan internasional tidak hanya berputar pada hubungan antara negara berkembang dengan negara maju, tetapi juga menciptakan jaringan kerja sama langsung antarnegeri berkembang.
Kelima, diplomasi perdamaian. Pengalaman Indonesia dalam politik bebas aktif dapat digunakan untuk memperluas ruang dialog bagi negara-negara yang sedang berkonflik. Indonesia dapat menawarkan diri sebagai jembatan ketika pihak-pihak yang bertikai membutuhkan ruang komunikasi yang relatif netral.
Keenam, memperjuangkan hukum internasional. Indonesia dapat terus mendorong prinsip kedaulatan, kemerdekaan bangsa-bangsa, penghormatan terhadap hukum internasional, dan penyelesaian konflik melalui diplomasi. Konsistensi pada prinsip tersebut akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berbicara mengenai kepentingannya sendiri, tetapi juga mengenai tata dunia.
Indonesia tidak harus menjadi hegemon baru untuk ikut membentuk dunia pasca-hegemoni. Kekuatan Indonesia justru dapat terletak pada kemampuannya menjadi jembatan, penghubung, dan pengimbang, sambil membangun kemandirian ekonomi dan teknologi di dalam negeri.
Dengan modal Pancasila, politik luar negeri bebas aktif, posisi geografis, sumber daya, dan jaringan diplomatik, Indonesia memiliki ruang untuk ikut mendorong tatanan dunia yang lebih multipolar—di mana tidak ada satu kekuatan yang menentukan nasib bangsa-bangsa lain secara sepihak.
Penutup: Di Mana Nurani Dunia?
Kehadiran Pezeshkian dan Araghchi di New York pada akhirnya bukan hanya mengenai Iran. Ia merupakan bagian dari pertanyaan yang lebih besar mengenai arah dunia.
Apakah konflik akan terus diselesaikan dengan kekuatan? Apakah sanksi akan menggantikan diplomasi? Apakah negara-negara kecil akan memiliki ruang yang cukup untuk menentukan kebijakannya sendiri? Apakah hukum internasional akan diterapkan secara konsisten? Dan apakah PBB mampu menjadi tempat di mana negara yang kuat maupun negara yang lemah dapat menyampaikan tuntutannya?
Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya oleh satu negara. Ia menjadi tanggung jawab komunitas internasional.
Iran datang ke forum PBB dengan sejarah konfliknya sendiri, kepentingannya sendiri, dan agenda politiknya sendiri. AS juga datang dengan kepentingan dan perspektifnya. Israel mempunyai kepentingan keamanan dan politiknya. Negara-negara Arab memiliki kepentingan stabilitas dan ekonomi. Eropa mempunyai kepentingan energi dan keamanan. Tiongkok mempunyai kepentingan perdagangan dan stabilitas kawasan. Rusia memiliki kepentingan strategisnya sendiri.
Di antara seluruh kepentingan tersebut terdapat satu hal yang seharusnya menjadi perhatian bersama: jangan sampai rakyat biasa menjadi pihak yang membayar harga paling mahal dari pertarungan geopolitik para pemegang kekuasaan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukan hanya seberapa keras sebuah negara berbicara. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah diplomasi mampu mengurangi penderitaan manusia, menjaga kedaulatan, mencegah perang yang lebih luas, dan membuka jalan bagi penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.
Karena itu, diplomasi di New York bukanlah akhir dari sebuah pertarungan. Ia hanyalah salah satu bab dari proses panjang perebutan pengaruh, legitimasi, keamanan, dan masa depan tatanan dunia.
Apakah dunia akan menuju tatanan yang semakin didominasi oleh kekuatan, atau menuju tatanan internasional yang memberikan ruang lebih besar bagi hukum, kedaulatan, dan keseimbangan antarbangsa?
Jawabannya tidak hanya berada di Washington, Teheran, Tel Aviv, Beijing, Moskow, atau New York. Jawabannya juga sedang dibentuk oleh keputusan negara-negara lain dan oleh arah masyarakat internasional secara keseluruhan. Wallahu a’lam bish-shawab. (*Cendekiawan Muslim)
