BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih memperjuangkan sekitar Rp 2,2 triliun dana kurang salur dari pemerintah pusat yang tercatat sebagai hak daerah dan telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, total dana kurang salur yang tercatat mencapai sekitar Rp 3 triliun. Sementara itu, terdapat dana lebih salur sekitar Rp 600 miliar, sehingga setelah memperhitungkan penyaluran yang telah diterima, masih terdapat sekitar Rp 2,2 triliun yang perlu diperjuangkan.
“Kalau ditotal ada selisih sekitar Rp 2,4 triliun. Kemarin sempat tersalurkan Rp 136 miliar,” kata Aulia kepada awak media di Tenggarong pada Minggu (20/9/2026).
Dengan demikian, kata dia, masih terdapat sekitar Rp 2,2 triliun dana kurang salur yang tercatat dan telah memiliki dasar hukum melalui PMK.
Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Kukar terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar dana tersebut dapat segera disalurkan.
Upaya itu dinilai penting karena tambahan dana kurang salur tersebut berpotensi memperkuat kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar, khususnya untuk tahun anggaran 2027.
“Kita terus berupaya melakukan komunikasi agar dana ini bisa turun sehingga menambah potensi anggaran pendapatan dan belanja daerah kita di tahun 2027,” ujarnya.
Selain menunggu penyaluran, pemerintah daerah juga tengah menjajaki sejumlah opsi yang ditawarkan pemerintah pusat.
Salah satunya melalui skema pinjaman kepada Sarana Multi Infrastruktur maupun perbankan pemerintah dengan menjadikan dana kurang salur sebagai dasar penjaminan.
Namun, Aulia mengatakan, pihaknya masih mempelajari aspek regulasi dari opsi tersebut.
“Peraturannya masih kami jajaki. Akan tetapi kami terus berupaya untuk memastikan bahwa dana-dana yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana ini merupakan hak warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, tetap terus kita perjuangkan,” tegasnya.
Terkait rencana pertemuan dengan Menteri Keuangan, dia mengatakan agenda tersebut belum terlaksana karena masih menunggu jadwal. Kondisi itu juga berkaitan dengan adanya pergantian Menteri Keuangan.
Ia mengaku menaruh harapan terhadap Suahasil Nazara yang kini disebutnya memiliki pemahaman mengenai kondisi fiskal daerah.
Menurutnya, Suahasil pernah memberikan materi mengenai kekuatan fiskal daerah saat dirinya mengikuti kursus peningkatan kapasitas kepala daerah.
“Kita berharap besar dengan beliau menjadi Menteri Keuangan, maka kondisi keuangan daerah bisa semakin membaik,” pungkas Aulia. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
