BERITAALTERNATIF.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menemukan penolakan masyarakat dalam proses Sensus Ekonomi 2026 akibat anggapan bahwa pendataan tersebut dapat memengaruhi desil atau posisi masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pelaksana Tugas Harian Kepala BPS Kukar, Khairil Anwar, mengatakan informasi tersebut berkembang di masyarakat ketika petugas BPS sedang melakukan pendataan.
Padahal, menurutnya, Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan perubahan desil masyarakat.
“Informasi sekarang kan sedang berkembang bahwa hasil gara-gara pendataan sensus ekonomi, DTSEN mereka meningkat, desil mereka meningkat,” ujar Khairil kepada awak media Berita Alternatif di kantornya pada Rabu (9/9/2026).
Dia menegaskan bahwa anggapan tersebut keliru karena hasil Sensus Ekonomi 2026 sendiri hingga kini masih dalam proses pendataan dan pengolahan.
“Padahal kan seperti diketahui sensus ekonomi ini kan sedang berjalan. Data pun juga kita belum melakukan pengolahan apa-apa. Kok sudah desil meningkat? Kan nggak masuk akal,” katanya.
Ia mengatakan munculnya informasi tersebut ikut berdampak pada petugas di lapangan. Sebagian masyarakat menjadi khawatir dan menolak memberikan data karena mengira pendataan Sensus Ekonomi akan membuat posisi desil mereka berubah.
“Antipati duluan. Petugas kami yang mendapatkan dampaknya. Mereka menolak untuk berdata karena merasa setelah didata sensus kok desilnya meningkat,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPS Kukar harus memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui perangkat desa, kepala desa maupun ketua RT.
Menurut Khairil, sebagian masyarakat akhirnya memahami bahwa kedua hal tersebut tidak berkaitan. Namun, masih ada warga yang tetap menolak memberikan data.
Dia menjelaskan bahwa perubahan atau pemutakhiran desil bukan dilakukan melalui Sensus Ekonomi.
Ia menegaskan, pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkala oleh kementerian terkait. Masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai juga memiliki mekanisme untuk mengajukan pemutakhiran.
Khairil menyebut masyarakat dapat melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui portal Cek Bansos melalui kantor desa maupun portal DTSEN.
“Jika masyarakat merasa bahwa desilnya tidak sesuai, maka dia bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri,” katanya.
Dia menambahkan, pemutakhiran tersebut tidak serta-merta mengubah desil setelah masyarakat memasukkan data. Informasi yang diberikan tetap melalui proses verifikasi.
Selain persoalan desil, Khairil menyebut masih ada persepsi lain yang berkembang di masyarakat, yakni mengaitkan Sensus Ekonomi dengan pajak.
Dia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 ditujukan untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, bukan untuk menentukan perubahan desil maupun kepentingan perpajakan.
“Dan secara ekonomi tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya sama sekali. Itu sampai sekarang pun masih salah persepsi masyarakat, dikaitkan dengan pajak,” ujarnya.
Ia menyebut Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun. Data yang dihasilkan digunakan untuk melihat struktur ekonomi secara makro dan menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan untuk jangka panjang.
“Dengan melihat struktur ekonomi secara makro, kita bisa melakukan kebijakan-kebijakan untuk 10 tahun ke depan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Devi Nila Sari
