BERITAALTERNATIF – Departemen Keuangan AS pada Senin menyatakan bahwa pihaknya akan menghentikan penegakan sanksi-sanksi Caesar Act selama enam bulan, menggantikan pengecualian sebelumnya yang dikeluarkan pada bulan Mei.
Langkah tersebut, yang dikemas sebagai bentuk “keringanan sanksi”, secara efektif melonggarkan kerangka hukuman yang selama bertahun-tahun menjerat perekonomian Suriah dengan dalih melindungi warga sipil.
Menurut Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS, penangguhan ini menghentikan sanksi baru dalam Caesar Act kecuali yang terkait dengan Rusia atau Iran—sebuah pengecualian yang jelas disengaja untuk mempertahankan pengaruh Washington sambil menampilkan kelonggaran yang selektif.
Lembaga itu menyatakan bahwa pembatasan tetap diberlakukan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “yang terburuk dari yang terburuk,” termasuk mantan presiden Bashar al-Assad dan lingkaran dekatnya, meskipun peninjauan terhadap status Suriah sebagai State Sponsor of Terrorism sedang berlangsung.
“Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung Suriah yang stabil, bersatu, dan damai,” klaim Departemen Keuangan—retorika klasik yang selama ini digunakan untuk membenarkan kebijakan koersif yang justru memperdalam keruntuhan kemanusiaan di Suriah.
Undang-Undang Perlindungan Warga Sipil Suriah Caesar, yang disahkan pada 2019, menjadi pusat kampanye perang ekonomi Washington terhadap Damaskus.
Undang-undang itu mengisolasi Suriah dari keuangan dan investasi internasional, memperpanjang masa pemulihan pascaperang dan menghalangi upaya rekonstruksi.
Tekanan tersebut pada dasarnya berakhir setelah kejatuhan Assad pada Desember lalu dan naiknya Ahmed al-Sharaa, mantan komandan al-Qaeda, sebagai pemimpin baru negara itu.
Perubahan sikap ini muncul ketika Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani mengumumkan bahwa AS telah mencabut seluruh pembatasan hukum terhadap kedutaan Suriah di Washington—suatu pembalikan total dari penutupan yang diberlakukan era Obama pada 2014.
“Keputusan ini memulihkan kemampuan Suriah untuk menjalankan peran diplomatiknya secara bebas di AS,” ujar al-Shaibani di platform X, seraya merayakan apa yang ia sebut sebagai “kemenangan strategis bagi kedaulatan Suriah.”
Pengumuman itu bertepatan dengan kunjungan bersejarah al-Sharaa ke Washington, di mana ia bertemu Presiden AS Donald Trump, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Wakil Presiden JD Vance—kunjungan pertama seorang kepala negara Suriah sejak 1946.
Kunjungan tersebut menandai perubahan drastis dalam retorika AS terhadap Damaskus.
Trump memuji al-Sharaa sebagai “pemimpin yang sangat kuat” dan berjanji untuk “melakukan segala yang kami bisa agar Suriah berhasil.”
Ia menggambarkan presiden baru Suriah itu sebagai “pria tangguh dari tempat yang juga tangguh,” memuji kedekatannya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan menyatakan bahwa Suriah dapat menjadi “bagian penting dari Timur Tengah yang berfungsi.”
Namun di balik nada rekonsiliatif tersebut, sikap hangat Washington terhadap sosok yang dulu diburu oleh militernya sendiri mengungkap perhitungan strategis yang lebih dalam.
Al-Sharaa, mantan komandan al-Qaeda yang pernah menjadi target buruan senilai 10 juta dolar oleh AS, kini menjadi mitra yang lumayan nyaman bagi Gedung Putih yang ingin menulis ulang kegagalannya di Suriah dan mendapatkan kembali pengaruhnya di kawasan tersebut.
Keputusan pemerintahan Trump untuk melonggarkan sanksi dan membuka kembali jalur diplomatik merupakan langkah mundur historis—pengakuan tersirat bahwa kampanye isolasi, bombardir, dan perubahan rezim selama satu dekade gagal membuat Suriah tunduk pada kendali Amerika.
Bagi Damaskus, pelonggaran sanksi dan pemulihan kehadiran diplomatik di AS bukan sekadar kemenangan simbolis—tetapi menjadi sinyal bahwa tatanan koersif Washington di Timur Tengah mulai perlahan-lahan runtuh. (*)
Sumber: Tasnim News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
