BERITAALTERNATIF – Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam pidatonya di Universitas MGIMO Rusia mengatakan bahwa Iran telah memutuskan untuk bertahan dan menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya, termasuk kemampuan pertahanan dan rudal. Ia menegaskan bahwa angkatan bersenjata Iran memberikan respons yang tegas. Menurutnya, meskipun sering dikatakan bahwa langit Iran berada di bawah kendali musuh, namun jarang disebutkan bahwa pada saat yang sama langit wilayah pendudukan juga berada dalam jangkauan dan kendali rudal-rudal Iran.
Ia menambahkan bahwa pada akhirnya, berkat ketahanan dan perlawanan rakyat Iran, pihak lawan mundur dari tuntutan penyerahan diri dan berujung pada penerimaan gencatan senjata tanpa syarat. Pengalaman ini, kata Araghchi, menunjukkan bahwa dalam sistem internasional saat ini, negara-negara tidak memiliki pilihan selain menjadi kuat. Inilah salah satu pilar utama kerja sama antara Iran dan Rusia, yaitu dukungan timbal balik dalam menghadapi dominasi dan pemaksaan kekuatan.
Kepala diplomasi Iran itu juga menyampaikan apresiasi kepada Rusia, China, dan banyak negara lain yang selama konflik tersebut memberikan dukungan kepada Iran serta mengecam berbagai agresi. Ia menyebut dukungan ini sebagai titik bersejarah dalam hubungan Iran dan Rusia yang tidak akan pernah dilupakan.
Sedang Berunding dengan Rusia untuk Tahap Lanjutan PLTN Bushehr
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menegaskan bahwa hubungan negaranya dengan Rusia, China, dan sejumlah negara lain terus berkembang. Ia mengatakan bahwa Iran dan Rusia memiliki konsultasi politik yang dekat, pertemuan rutin di berbagai tingkatan, serta proyek-proyek ekonomi besar yang sedang berjalan. Salah satu proyek terpenting adalah Koridor Utara–Selatan, yang akan memainkan peran strategis dalam menghubungkan Rusia dengan Teluk Persia dan Samudra Hindia, sekaligus mempercepat dan menekan biaya pengiriman barang.
Araghchi menambahkan bahwa Rusia telah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Iran di Bushehr, yang kini menjadi simbol penting hubungan kedua negara. Ia juga menyatakan bahwa Iran dan Rusia saat ini sedang melakukan perundingan terkait fase-fase berikutnya dari proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr tersebut.
Kebijakan Luar Negeri “Perdamaian Melalui Kekuatan” AS adalah Hukum Rimba
Dalam bagian lain pidatonya, Seyed Abbas Araghchi mengatakan bahwa sistem internasional saat ini sayangnya sedang bergerak menuju ketidakberaturan. Ia menjelaskan bahwa setelah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara berupaya menciptakan tatanan global yang berbasis pada hukum dan aturan internasional. Namun, realitas yang terlihat hari ini, khususnya dalam kebijakan-kebijakan baru pemerintah Amerika Serikat, justru menunjukkan bahwa hukum dan aturan mulai disingkirkan dan digantikan oleh kekuatan serta paksaan.
Ia menilai bahwa teori kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat bertumpu pada konsep “perdamaian melalui kekuatan”, sementara umat manusia selama puluhan tahun berupaya mewujudkan perdamaian melalui diplomasi dan hukum. Menurut Araghchi, perdamaian melalui kekuatan berarti siapa pun yang memiliki kekuatan lebih besar dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, dan inilah yang ia sebut sebagai “hukum rimba”.
Menteri Luar Negeri Iran itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa saat ini Amerika Serikat menganggap dirinya berhak untuk campur tangan di mana pun di dunia, melakukan serangan, pembunuhan terarah, dan menjatuhkan sanksi. Pada saat yang sama, Washington memberikan kebebasan penuh kepada sekutunya di kawasan Asia Barat untuk bertindak tanpa batas, meskipun bertentangan dengan seluruh aturan hukum internasional. Ia menyinggung bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah menyerang sejumlah negara di kawasan dan puluhan ribu warga Palestina di Gaza telah terbunuh, sementara genosida masih terus berlangsung. Namun, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, menurutnya, justru memilih untuk diam.
Araghchi juga menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir damai Iran, yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional, merupakan salah satu pelanggaran terbesar terhadap hukum internasional. Ia menyebut tindakan-tindakan semacam ini sebagai contoh nyata dari runtuhnya supremasi hukum dalam sistem internasional, yang pada akhirnya mendorong dunia ke arah ketidakamanan yang lebih besar.
Kepala diplomasi Iran itu menambahkan bahwa pada masa lalu setidaknya masih ada upaya untuk memberikan tampilan legal atau pembenaran hukum atas tindakan-tindakan semacam ini. Namun kini, bahkan kedok tersebut telah ditinggalkan, dan penggunaan kekuatan dibicarakan secara terbuka. Ia menegaskan bahwa Iran menyaksikan kenyataan ini dengan jelas dalam perang terbaru yang dialami negaranya. Saat Iran masih berada di meja perundingan, serangan justru dilancarkan, lalu Iran diminta untuk melanjutkan negosiasi dengan dasar penyerahan diri. Bahkan, Presiden Amerika Serikat secara terang-terangan menuntut “penyerahan tanpa syarat”. (*)
Sumber: Fars News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
