BERITAALTERNATIF.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2025 bakal mengalami penurunan.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menjelaskan bahwa dalam APBD Murni 2025, pemerintah daerah menetapkan anggaran Rp 12 triliun.
Namun, setelah dilakukan penyesuaian, proyeksi anggaran dalam APBD Perubahan turun menjadi Rp 11,6 triliun.
“Jadi, ada pengurangan sekitar Rp 300 sampai Rp 400 miliar. Itu masih jumlah yang besar, bukan kecil,” ucapnya kepada awak media di Kantor DPRD Kukar, Selasa (9/9/2025).
Meskipun di akhir tahun perencanaan akan mengalami perubahan karena ada pemotongan dari dana transfer dan komponen lain, pihaknya bakal terus memastikan pelaksanaan APBD Perubahan berjalan dengan baik.
“Walaupun sebenarnya kita maunya DPRD itu ya konsisten. Kalau Rp 12 triliun, ya Rp 12 triliun. Tetapi, karena itu kondisi yang tidak memungkinkan karena dana transfer, ya mungkin harapan kita ya mengikuti trend pengurangan yang telah diatur oleh negara,” katanya.
Meski begitu, lanjut dia, DPRD Kukar akan tetap mengawal agar alokasi anggaran tidak mengurangi hak-hak dasar masyarakat.
Kata Yani, APBD Perubahan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus menyelesaikan berbagai kewajiban pemerintah daerah yang tertunda sejak tahun sebelumnya.
Dia menegaskan bahwa APBD Perubahan bukan sekadar instrumen teknis, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak.
Karena itu, pihaknya memastikan agar semua kebutuhan prioritas benar-benar terakomodasi. Ia menginginkan seluruh utang pemerintah dilunasi dan tak ada lagi proyek mangkrak.
“Kemudian juga semuanya, termasuk beasiswa itu harus klir semua di situ; harus terbayarkan dan tidak boleh ada pemotongan,” tegasnya.
Yani menegaskan bahwa tunjangan guru, dokter, dan tenaga medis yang sempat bermasalah harus terakomodasi di APBD Perubahan.
“Supaya APBD Perubahan ini mencerminkan suasana pemerataan; suasana masyarakat yang menggunakan itu bisa sampai ke masyarakat,” tuturnya.
Dia menjelaskan, DPRD Kukar konsisten memperjuangkan agar tidak ada lagi keterlambatan pembayaran atau pemotongan hak masyarakat.
Selain itu, bantuan-bantuan untuk petani, nelayan, serta program pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas dalam penganggaran ini.
Ia menerangkan bahwa salah satu isu besar dalam APBD Perubahan ini adalah penyelesaian berbagai kewajiban utang, mulai dari proyek tahun 2024 hingga pembiayaan pilkada dan pemungutan suara ulang.
“Kita pastikan semua kepentingan masyarakat di situ terakomodir,” ujarnya.
Dengan waktu pembahasan yang terbatas, Yani berharap APBD Perubahan 2025 bisa segera disahkan bulan ini.
“APBD Perubahan itu kita pastikan bahwa itu akan kita selesaikan secepatnya karena waktunya juga tinggal bulan ini,” tutupnya. (*)
Penulis: M. As’ari
Editor: Ufqil Mubin
