BERITAALTERNATIF – Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali mencapai titik tinggi. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, berulang kali melontarkan tuduhan kontroversial tanpa bukti yang menyatakan bahwa Venezuela telah “mencuri minyak, tanah, dan aset milik Amerika” dan kini harus mengembalikannya. Pernyataan semacam ini disampaikan di tengah situasi yang justru menunjukkan bahwa sejarah industri minyak Venezuela dan hubungan internasional menggambarkan realitas yang sama sekali berbeda.
Sejarah Industri Minyak Venezuela dan Peran Amerika
Untuk memahami klaim terbaru tersebut, perlu menelusuri akar sejarah industri minyak di Venezuela. Negara ini memiliki salah satu kawasan minyak paling kaya di dunia, dan sejak awal abad ke-20 industri minyaknya telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar internasional. Perusahaan seperti Creole Petroleum Corporation, yang didirikan pada dekade 1920-an dan dimiliki oleh korporasi minyak besar Amerika, selama bertahun-tahun menguasai porsi signifikan dari produksi minyak Venezuela.
Hingga tahun 1975, banyak perusahaan asing—termasuk perusahaan-perusahaan Amerika—masih aktif beroperasi di berbagai sektor industri minyak Venezuela. Namun, pada akhir dekade 1970-an, pemerintah Venezuela melalui pengesahan undang-undang nasionalisasi industri minyak memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh atas sumber daya alamnya. Pada 1 Januari 1976, kebijakan nasionalisasi tersebut resmi dilaksanakan, dan negara mengambil tanggung jawab atas eksplorasi, produksi, pemurnian, serta ekspor minyak. Langkah ini sepenuhnya sah secara hukum, berada dalam kerangka kedaulatan nasional, dan sejalan dengan tren yang ditempuh banyak negara produsen minyak pada masa itu. Keputusan Venezuela merupakan bagian dari gerakan global nasionalisasi sumber daya alam dan penguasaan kembali kekayaan publik, bukan tindakan “pencurian” atau “perampasan” dari Amerika Serikat.
Klaim Trump dan Pernyataan yang Menyimpang dari Fakta
Donald Trump dan sejumlah pejabat Gedung Putih, termasuk Stephen Miller, mengklaim bahwa nasionalisasi industri minyak Venezuela oleh pemerintah negara tersebut merupakan bentuk “pencurian” terhadap Amerika. Miller bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa “keringat, inovasi, dan kerja keras orang-orang Amerika telah membangun industri minyak Venezuela, dan penyitaannya merupakan pencurian terbesar atas aset Amerika yang pernah tercatat.”
Pernyataan ini bertentangan dengan fakta sejarah. Perusahaan-perusahaan Amerika beroperasi di Venezuela sebagai investor asing di sektor energi, tetapi mereka tidak pernah memiliki hak kepemilikan penuh atas sumber daya minyak. Yang mereka miliki hanyalah izin eksplorasi dan eksploitasi, bukan kepemilikan atas tanah atau minyak itu sendiri. Nasionalisasi industri minyak berarti mengembalikan kepemilikan sumber daya alam kepada rakyat Venezuela dan menegaskan hak kedaulatan negara atas wilayah dan kekayaannya, bukan mencuri milik Amerika Serikat.
Arbitrase Internasional dan Klaim Hukum
Setelah nasionalisasi beberapa sektor industri minyak, sejumlah perusahaan Amerika mengajukan gugatan terhadap pemerintah Venezuela di lembaga arbitrase internasional terkait kompensasi yang dianggap belum dibayarkan. Pada tahun 2014, Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID) memutuskan bahwa pemerintah Venezuela harus membayar sekitar 1,6 miliar dolar AS kepada ExxonMobil terkait nasionalisasi sejumlah proyek. Putusan-putusan semacam ini merupakan bagian dari mekanisme hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa antara investor asing dan negara, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh Venezuela melakukan pencurian sumber daya nasional. Ini adalah sengketa hukum mengenai kompensasi, bukan vonis atas “pencurian” minyak atau aset. Selain itu, banyak dari kompensasi tersebut hingga kini belum dibayarkan bukan karena Venezuela “mencuri” aset Amerika, melainkan akibat krisis ekonomi, tekanan sanksi, dan masalah keuangan berat yang dihadapi negara tersebut.
Respons Venezuela terhadap Tuduhan dan Tindakan Amerika
Pemerintah Venezuela berulang kali menegaskan bahwa tuduhan Amerika Serikat bersifat tidak berdasar dan bermotif politik. Setelah Angkatan Laut AS menyita kapal tanker minyak Venezuela di kawasan Karibia, Caracas menyebut tindakan tersebut sebagai “pembajakan laut internasional” dan secara resmi mengecamnya.
Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, juga menyatakan bahwa kebijakan Washington terhadap negaranya semata-mata didorong oleh hasrat untuk menguasai minyak dan sumber daya alam Venezuela. Menurutnya, isu seperti perang melawan narkoba atau terorisme hanya dijadikan kedok untuk menekan Caracas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Venezuela melihat persoalan tersebut bukan sekadar sengketa hukum terbatas, melainkan sebagai bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan kedaulatan ekonomi dan politik negara.
Blokade Minyak dan Tekanan Militer Amerika
Langkah-langkah Amerika Serikat tidak berhenti pada tuduhan verbal. Pada Desember 2025, Trump memerintahkan blokade penuh terhadap kapal tanker yang terkena sanksi dan masuk atau keluar dari Venezuela. Washington mengklaim kebijakan ini ditujukan untuk menegakkan sanksi dan memerangi penyelundupan narkoba. Namun, blokade tersebut disertai kehadiran militer besar-besaran di Karibia dan telah berujung pada penyitaan kapal, aksi militer, serta kematian puluhan orang. Para pengkritik menilai tindakan ini melampaui batas hukum internasional dan dapat ditafsirkan sebagai agresi terhadap negara berdaulat—bukan untuk memberantas narkoba, melainkan untuk menekan pemerintah Caracas secara ekonomi dan politik.
Ideologi Minyak dan Kedaulatan Ekonomi
Dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, Venezuela merupakan negara strategis dalam pasar energi global. Sumber daya ini seharusnya dapat menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, kombinasi kebijakan ekonomi, sanksi internasional, dan tekanan eksternal membuat Venezuela sulit memanfaatkan kekayaan tersebut secara optimal. Meski demikian, upaya negara untuk mengendalikan sumber dayanya merupakan bagian dari hak kedaulatan dan kemandirian ekonomi, yang diakui dalam hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Analisis Hukum dan Politik atas Tuduhan
Tuduhan “pencurian” sumber daya oleh Venezuela tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi sejarah maupun hukum internasional. Minyak di wilayah Venezuela adalah milik rakyat negara tersebut, dan keputusan pemerintah untuk menasionalisasi sektor energi merupakan tindakan sah dalam kerangka kedaulatan nasional. Perusahaan asing, termasuk dari Amerika Serikat, tidak pernah memiliki hak kepemilikan penuh atas minyak Venezuela, melainkan hanya izin operasional yang kemudian diubah atau dicabut oleh negara. Selain itu, tekanan ekonomi terbaru seperti blokade minyak, penyitaan kapal tanker, dan pemaksaan pengurangan ekspor minyak di tengah kondisi ekonomi yang rapuh justru berpotensi merusak kedaulatan ekonomi Venezuela dan kehidupan masyarakat sipil, bukan memulihkan “hak” Amerika.
Penutup
Pada akhirnya, perlu ditegaskan bahwa klaim Donald Trump yang menyebut Venezuela telah “mencuri minyak dan aset Amerika” tidak memiliki dasar hukum maupun fakta. Nasionalisasi industri minyak Venezuela pada dekade 1970-an dan perluasannya di tahun-tahun berikutnya merupakan keputusan sah yang bersumber dari hak kedaulatan nasional, bukan tindakan pencurian.
Sengketa hukum terkait kompensasi yang belum dibayarkan juga tidak dapat dijadikan pembenaran atas tuduhan tersebut. Langkah-langkah Amerika Serikat terhadap Venezuela—mulai dari penyitaan kapal tanker hingga blokade laut—lebih menyerupai tekanan politik dan ekonomi terhadap negara berdaulat daripada upaya melindungi hak perusahaan Amerika. Tekanan ini bukan hanya melanggar hak Venezuela, tetapi juga berisiko memperparah krisis ekonomi dan kemanusiaan yang dihadapi rakyatnya. Pada dasarnya, apa yang digambarkan Trump dan sekutunya sebagai “pengambilan kembali aset” mencerminkan pola lama hasrat kekuatan imperialis terhadap sumber daya negara lain, sebuah pola yang dalam sejarah hubungan Amerika dengan negara-negara seperti Iran, Irak, dan kini Venezuela, telah berulang kali terlihat. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
