BERITAALTERNATIF.COM – Peluncuran terbaru sebuah mekanisme bertajuk Dewan Perdamaian Gaza pada awal tahun 2026 menunjukkan upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sekutu Baratnya untuk mengelola fase pascakrisis di Jalur Gaza melalui “rekayasa politik”.
Berdasarkan dokumen dan pernyataan yang dipublikasikan, tujuan resmi dewan ini adalah mempercepat rekonstruksi infrastruktur yang hancur, membentuk struktur administratif teknokratik dan sipil, serta pada akhirnya mewujudkan apa yang disebut sebagai “normalisasi kondisi kehidupan”.
Namun, menurut para analis, pembentukan dewan semacam ini umumnya memiliki fungsi ganda. Di permukaan, ia merupakan respons terhadap tekanan opini publik global untuk mengakhiri bencana kemanusiaan, tetapi di lapisan tersembunyi, ia berfungsi sebagai alat untuk melembagakan tatanan yang diinginkan oleh kekuatan pendudukan. Struktur dewan ini dirancang tanpa jaminan eksekutif apa pun untuk mengendalikan mesin perang “Bibi” (Benjamin Netanyahu) atau memaksa rezim tersebut mundur ke perbatasan sebelum pecahnya konflik.
Pada kenyataannya, arsitektur dewan ini lebih berfokus pada konsep “perdamaian ekonomi” dan perlucutan senjata perlawanan ketimbang pemenuhan hak-hak fundamental rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri.
Sejarah hubungan internasional menunjukkan bahwa lembaga mediasi yang tidak memiliki instrumen sanksi terhadap pihak agresor pada akhirnya membantu mempertahankan status quo yang menguntungkan aktor yang lebih kuat. Karena itu, dalam struktur saat ini, Dewan Perdamaian Gaza tidak memiliki kapasitas maupun kehendak untuk menghentikan mesin ekspansi teritorial rezim Zionis.
Di sisi lain, di balik retorika diplomatik seputar Dewan Perdamaian Gaza, terdapat realitas lapangan dan ideologis yang menguasai pemerintahan rezim Zionis serta para pendukung Amerikanya. Hal ini tampak jelas dalam wawancara terbaru Mike Huckabee, Duta Besar AS untuk Israel, dengan Tucker Carlson. Dalam percakapan tersebut, Huckabee secara terbuka membela gagasan “Israel Raya” dan menolak secara mendasar prospek pembentukan negara Palestina merdeka.
Pernyataannya—yang berakar pada keyakinan Zionisme Kristen dan kalangan kanan ekstrem—bukan sekadar pandangan pribadi, melainkan cerminan doktrin besar dan tak tertulis dari koalisi penguasa di Tel Aviv dan sebagian signifikan pembuat kebijakan di Washington. Penekanan Huckabee pada klaim historis dan religius Yahudi atas seluruh wilayah “dari sungai hingga laut” menunjukkan bahwa strategi besar rezim Zionis bukanlah koeksistensi damai, melainkan penyerapan bertahap wilayah Palestina yang tersisa, perluasan tanpa henti permukiman di Tepi Barat, dan perubahan demografi di Jalur Gaza.
Wawancara kontroversial ini membuka tabir realitas strategis: ketika komunitas internasional disibukkan dengan inisiatif seperti Dewan Perdamaian Gaza, para perancang kebijakan utama di poros Washington–Tel Aviv justru mendorong proyek pembersihan etnis dan ekspansi teritorial. Kesesuaian pernyataan tersebut dengan dokumen dan publikasi lembaga pemikir Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa proyek “Israel Raya” bukan teori konspirasi, melainkan agenda operasional yang menunggu momentum geopolitik untuk direalisasikan.
Ketidakmampuan Menghentikan Mesin Perang Israel
Pertentangan antara pembentukan lembaga kompromistis bernama Dewan Perdamaian Gaza dan pada saat yang sama pengungkapan doktrin Israel Raya secara terbuka oleh pejabat diplomatik senior Amerika menggambarkan sebuah paradoks strategis yang penting untuk memahami masa depan Timur Tengah. Dari perspektif ilmu politik, situasi ini merupakan contoh penggunaan diplomasi secara instrumental untuk membeli waktu dan menutupi tindakan keras di lapangan.
Dewan Perdamaian Gaza secara praktis berperan sebagai “peredam” untuk mengurangi sensitivitas internasional dan tekanan hak asasi manusia, sementara mesin ekspansi Zionis melanjutkan proyek aneksasi di bawah bayang-bayang ketenangan relatif tersebut.
Studi akademik mengenai konflik asimetris menegaskan bahwa ketika sebuah rencana perdamaian mengabaikan akar utama krisis—dalam hal ini pendudukan dan apartheid—maka rencana itu justru menjadi bagian dari masalah dan memperpanjang krisis. Karena itu, Dewan Perdamaian Gaza bukan hanya tidak menjadi penghalang bagi ekspansionisme Israel, tetapi dengan mereduksi persoalan Palestina dari krisis identitas dan teritorial menjadi sekadar isu kemanusiaan dan ekonomi, secara efektif mempermudah terwujudnya impian kalangan kanan ekstrem yang diwakili Huckabee.
Dalam kerangka ini, dewan tersebut dipandang sebagai jebakan diplomatik yang berupaya, melalui janji rekonstruksi, mendorong kelompok Palestina menerima struktur keamanan yang dipaksakan dan menganggap perlawanan terhadap perluasan wilayah pendudukan sebagai tindakan tidak sah.
Dari Gaza ke Israel Raya, Munculnya Ancaman Baru di Timur Tengah
Pemahaman atas dinamika ini memiliki kaitan mendalam dengan kepentingan nasional Iran dan doktrin keamanan regional Poros Perlawanan. Dari sudut pandang strategis Teheran, pernyataan Mike Huckabee mengenai Israel Raya merupakan dokumen paling berharga untuk membuktikan kebenaran wacana perlawanan selama beberapa dekade terakhir.
Iran secara konsisten menekankan bahwa rezim Zionis adalah entitas tanpa batas tetap dan memiliki karakter ekspansionis inheren. Wawancara duta besar AS tersebut menunjukkan bahwa tujuan akhir Tel Aviv melampaui Gaza dan Tepi Barat, yakni membangun hegemoni regional menyeluruh yang secara langsung mengancam keamanan nasional Iran dan negara-negara kawasan lainnya.
Akibatnya, inisiatif seperti Dewan Perdamaian Gaza oleh Poros Perlawanan dinilai bukan sebagai peluang perdamaian, melainkan sebagai “kuda Troya” untuk penetrasi intelijen, pelucutan senjata lunak, dan perubahan kalkulasi geopolitik demi kepentingan Amerika dan Israel. Mempertahankan kemampuan militer penangkal dan memperkuat solidaritas di berbagai front dipandang sebagai satu-satunya respons yang sah dan rasional terhadap koalisi yang memanfaatkan diplomasi untuk mendorong agenda ekspansionisnya.
Penutup
Menjawab pertanyaan kunci apakah Dewan Perdamaian Gaza dapat menghentikan ekspansionisme Zionis, jawaban tegas berdasarkan bukti ilmiah dan pengalaman historis adalah “tidak”. Selama struktur kekuasaan dalam sistem internasional memungkinkan AS bertindak sebagai pendukung tanpa syarat kejahatan dan ekspansionisme rezim Zionis, dan para duta besarnya secara terbuka meremehkan hukum internasional terkait larangan aneksasi wilayah pendudukan, tidak ada dewan perdamaian yang mampu mengubah perilaku Tel Aviv.
Dewan Perdamaian Gaza, dalam skenario terbaik, hanyalah lembaga birokratis untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan; dalam skenario terburuk, ia menjadi lengan eksekutif Israel untuk mengelola wilayah pendudukan dengan biaya murah.
Tugas media, elite, dan pengambil keputusan di Iran serta geografi perlawanan pada momen sensitif tahun 2026 ini adalah mengungkap dualitas dan kontradiksi tersebut. Harus ditegaskan dalam ruang media dan akademik bahwa perdamaian berkelanjutan tidak akan pernah tercapai melalui lembaga-lembaga yang dipaksakan dan dengan mengabaikan hak pembelaan diri yang sah.
Satu-satunya elemen yang dapat menghadapi gagasan destruktif Israel Raya adalah menjaga dan meningkatkan “keseimbangan ancaman” serta membebankan biaya strategis kepada pihak pendudukan, karena sejarah Timur Tengah menunjukkan bahwa rezim ekspansionis hanya berhenti di hadapan kekuatan keras dan daya tangkal nyata, bukan resolusi dan dewan perdamaian tanpa dukungan nyata. (*)
Sumber: Mehr News
