BERITAALTERNATIF – Amerika Serikat dalam strategi keamanan nasional terbarunya yang diterbitkan pada Desember 2025 secara terbuka menjabarkan tujuan-tujuan utama serta instrumen untuk mencapainya—mulai dari tekanan keras hingga operasi militer di berbagai kawasan dunia. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah bagaimana China dan Rusia akan merespons tantangan-tantangan yang secara eksplisit diarahkan kepada mereka ini.
Strategi keamanan nasional Amerika Serikat merupakan dokumen terpenting dari tiga dokumen utama perencanaan strategis negara tersebut. Setelah dokumen ini dipublikasikan pada Januari tahun berjalan, strategi pertahanan nasional Amerika Serikat juga dirilis, dan satu dokumen lain terkait energi nuklir dijadwalkan menyusul. Banyak pengamat menilai strategi keamanan nasional versi Donald Trump sebagai dokumen yang berbeda dari pendahulunya. Sejumlah pakar di Rusia, meski dengan kehati-hatian, bahkan menyampaikan pandangan yang relatif positif. Sebagian besar isi strategi ini masih berlandaskan asumsi-asumsi lama, tetapi dalam beberapa isu—terutama yang berkaitan dengan Rusia—terlihat adanya langkah mundur tertentu yang membuatnya dipandang berbeda oleh Moskow.
Warisan Apa yang Ditinggalkan Trump?
Pentagon, dalam strategi pertahanannya, secara tegas menolak filosofi hipokrit Amerika tentang “tatanan dunia berbasis aturan” yang sebelumnya secara formal didukung oleh lawan-lawan politik Trump. Komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional juga ditolak secara terbuka. Dalam dokumen ini, ideologi liberal yang dianggap gagal—yakni proyek “nation-building” melalui “perubahan rezim” dan rekonstruksi masyarakat negara lain berdasarkan model demokrasi Barat—juga ditinggalkan. Karena praktik perubahan rezim dan nation-building terbukti melahirkan perang-perang tanpa akhir, seperti konflik Afghanistan selama 20 tahun, pendekatan semacam itu tidak lagi menjadi bagian dari strategi Trump.
Penolakan-penolakan ini secara alami mengarah pada pengurangan ambisi global Amerika Serikat, sesuatu yang dinilai lebih realistis dalam kondisi dunia multipolar saat ini. Di bawah kepemimpinan Trump, Pentagon menekankan perlunya memusatkan sumber daya pada bidang-bidang kunci dan, sejalan dengan prinsip “America First”, menolak komitmen berlebihan terhadap sekutu dan mitra yang berujung pada ketergantungan. Dalam kerangka ini, sekutu Amerika Serikat dituntut menanggung beban dan biaya tambahan, tetapi tidak diberi jaminan hak atau kebebasan yang lebih besar. Lalu, apa yang ditawarkan Trump sebagai gantinya?
Strategi Pentagon tampak mengusung “akal sehat”, tetapi pada dasarnya bertumpu pada filosofi supremasi militer Amerika Serikat—negara yang oleh Trump disebut sebagai bangsa terbesar dalam sejarah umat manusia. Tujuan yang dinyatakan adalah memaksakan perdamaian dari posisi kekuatan unggul, posisi yang diyakini masih dimiliki Amerika Serikat. Pendekatan ini murni bersifat militer, tanpa menyertakan konsep-konsep seperti “demokrasi” atau “Barat”.
Amerika Serikat sama sekali tidak bergerak menuju isolasionisme atau menarik diri ke dalam batas wilayahnya sendiri. Yang terjadi adalah perubahan bentuk intervensi. Kekhawatiran akan hilangnya hegemoni mendorong Washington menafsirkan ulang batas-batas geografis kepentingannya. Amerika Serikat mengakui munculnya pusat-pusat kekuatan lain di dunia, terutama China dan Rusia, tetapi tetap memposisikan dirinya sebagai kutub utama yang berhak memaksakan kehendaknya. Perubahan rezim dan rekayasa sosial secara formal disebut “dihentikan”, namun penggulingan rezim secara kekerasan—seperti yang terlihat di Venezuela atau dalam upaya menciptakan kekacauan di Iran—serta penjatuhan pemerintah melalui tekanan ekonomi ekstrem, sebagaimana dialami Kuba, tidak hanya ditoleransi, tetapi juga direncanakan dan dijalankan. Inilah gambaran “dunia multipolar” versi Trump.
Bagi Trump dan timnya, ideologi tidak terlalu penting ketika berhadapan dengan musuh utama. Namun, hal ini berubah ketika menyangkut sekutu. Sekutu diwajibkan mengikuti pola dan kebijakan Amerika Serikat. Instrumen utama untuk “mendisiplinkan” sekutu adalah kebijakan tarif dan pembatasan ekonomi.
Gagasan Trump bahwa perang panjang adalah beban yang melelahkan tidak berarti penolakan total terhadap perang. Bukan tanpa alasan Departemen Pertahanan Amerika Serikat kembali disebut sebagai “Departemen Perang”. Pada tahun pertama masa jabatan keduanya, Trump berulang kali memerintahkan operasi militer jangka pendek di berbagai belahan dunia, menggunakan rudal dan serangan udara besar-besaran tanpa pendudukan wilayah. Sasaran operasi tersebut mencakup Afghanistan, Venezuela, Iran, Yaman, Nigeria, dan Suriah.
Penetapan Prioritas ala Trump
Keamanan wilayah nasional menjadi prioritas utama bagi setiap negara. Strategi baru Pentagon menegaskan prinsip ini. Keamanan Belahan Barat—wilayah dekat Amerika Serikat—dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional AS. Doktrin Monroe versi Trump mengusung kebangkitan dominasi militer absolut Amerika Serikat di benua Amerika. Upaya ini mencakup penguasaan penuh atas fasilitas dan wilayah strategis seperti Terusan Panama, Teluk Meksiko, dan Greenland, serta pencegahan kehadiran militer kekuatan nonregional. Pendekatan ini juga jelas diarahkan untuk membendung pengaruh ekonomi China melalui inisiatif Sabuk dan Jalan di Amerika Latin.
Dalam setahun terakhir, Amerika Serikat berhasil menyingkirkan perusahaan-perusahaan China dari pengelolaan Terusan Panama. Pada awal tahun ini, Washington melancarkan operasi militer di Venezuela yang turut merugikan kepentingan China. Kini, Amerika Serikat berupaya memaksa pemerintah Venezuela tunduk pada kepentingannya atau menggantinya dengan pemerintahan pro-Washington. Tekanan juga diarahkan ke Kuba melalui pengepungan ekonomi dengan tujuan menjatuhkan pemerintah Havana setelah hampir 75 tahun. Nicaragua dan Kolombia diperkirakan akan menghadapi tekanan serupa.
Amerika Serikat juga memastikan kendali strategis atas Greenland melalui tekanan besar terhadap Denmark dan Eropa, terutama untuk kepentingan pembangunan sistem pertahanan rudal “Golden Dome”. Kanada pun ditekan agar membatasi hubungan ekonominya dengan China. Trump bahkan secara terbuka mengejek Ottawa dengan wacana penggabungan Kanada ke Amerika Serikat, sementara Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, memicu sentimen separatis di provinsi kaya minyak Alberta. Terungkap bahwa pejabat pemerintahan Trump menggelar pertemuan rahasia dengan kelompok separatis Alberta, yang bahkan mengajukan permintaan jalur kredit senilai 500 miliar dolar AS untuk mendanai potensi kemerdekaan provinsi tersebut.
Penguatan militer Amerika Serikat juga diwujudkan melalui percepatan pembangunan pangkalan dan kompleks industri-militer, dengan fokus pada produksi senjata, inovasi, dan teknologi. Militerisasi bukan hanya ciri kebijakan luar negeri Trump, tetapi juga instrumen politik domestiknya.
China dan Rusia dalam Peta Baru Keamanan Global
Setelah mengamankan Belahan Barat, prioritas kedua strategi keamanan nasional Amerika Serikat adalah membendung China. Washington menargetkan keseimbangan kekuatan yang menguntungkan di kawasan Indo-Pasifik, wilayah yang menyumbang lebih dari separuh PDB global. Tujuannya adalah mencegah China memperlemah dominasi Amerika Serikat, terutama melalui isu Taiwan dan pengaruh regional dari Jepang hingga Filipina. Meski Trump menyatakan ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Beijing, Amerika Serikat tetap bernegosiasi dari posisi kekuatan, pendekatan yang kecil kemungkinannya memuaskan China.
Prioritas ketiga adalah pengalihan beban kepada sekutu. Amerika Serikat menuntut negara-negara Eropa meningkatkan belanja militer hingga 5 persen dari PDB dan sepenuhnya mengikuti garis kebijakan Washington, termasuk pembatasan hubungan ekonomi dengan China. NATO tetap dipertahankan, tetapi makna aliansi itu sendiri mengalami redefinisi.
Dalam dokumen ini, Rusia disebut sebagai ancaman yang dapat dikelola, terutama bagi negara-negara di sayap timur NATO. Amerika Serikat berupaya memindahkan tanggung jawab utama menghadapi Rusia kepada sekutu Eropanya, agar dapat lebih fokus pada China. Iran dan Korea Utara juga tetap menjadi target utama. Amerika Serikat menegaskan tidak akan membiarkan Iran melanjutkan program nuklirnya, sementara Korea Utara dipandang sebagai ancaman yang terus berkembang.
Implikasi bagi China dan Rusia
Di bawah Trump, Amerika Serikat berusaha membalikkan tren pelemahan kekuatannya dalam dua dekade terakhir. Trump ingin memperkuat basis nasional kekuatan Amerika Serikat, menguasai Belahan Barat sepenuhnya, dan mengoptimalkan hubungan dengan sekutu melalui tekanan. Dalam kerangka ini, China dan Rusia “diizinkan” eksis, tetapi hanya jika mengakui superioritas Amerika Serikat. Prinsip kesetaraan tidak diakui sebagai norma baru.
Bagi Rusia, Amerika Serikat akan tetap menjadi musuh geopolitik dalam jangka panjang. Kerja sama pragmatis mungkin terjadi, tetapi hanya dalam isu terbatas. Oleh karena itu, penangkal nuklir tetap menjadi pilar utama kebijakan Rusia. China kemungkinan akan menempuh pendekatan serupa. Kedua negara diperkirakan akan memperkuat kerja sama strategis, termasuk di kawasan Arktik, Asia Barat, dan Amerika Latin, guna menyeimbangkan tekanan Washington. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
