BERITAALTERNATIF.COM – Seleksi Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (KSDE) Kukar harus dilakukan secara profesional.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan pentingnya profesionalisme dalam proses seleksi BUMD ini.
Menurutnya, posisi strategis di perusahaan daerah yang bergerak di sektor kelistrikan tidak boleh diisi oleh orang yang hanya bermodal kedekatan politik.
“Ingat, bukan tim sukses yang menjadi direktur, tetapi orang yang benar-benar profesional dan mampu mengelola BUMD,” tegasnya saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kukar pada Selasa (9/9/2025).
Dia menyebut PT KSDE mengelola bisnis yang memiliki modal besar serta kompleksitas tinggi.
Karena itu, tegasnya, syarat utama seorang Dirut adalah memiliki keahlian serta pengalaman di bidang terkait.
“Harus ada ahlinya di situ. Karena itu modalnya sangat besar, sangat luar biasa besar, sehingga tidak boleh orang sembarangan, apalagi orang yang tidak berpengalaman,” katanya.
Ia mendorong seleksi dilakukan melalui mekanisme fit and proper test yang ketat, bukan sekadar formalitas.
Sesuai peraturan perundang-undangan, kata Yani, DPRD Kukar harus dilibatkan dalam proses seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan.
Dia menyayangkan selama ini pendapat DPRD Kukar kurang dianggap penting dalam penentuan direktur BUMD.
“Padahal, mestinya calon direktur itu harus mendapatkan persetujuan DPRD. Kalau tidak layak, DPRD bisa menolak. Ini penting agar prosesnya tidak terkesan hanya formalitas,” jelasnya.
Yani juga memperingatkan agar seleksi tidak terkontaminasi kepentingan politik serta harus dikelola secara independen dan profesional.
Dia menegaskan bahwa penentuan dirut KSDE tak boleh dibumbui nepotisme dan keberpihakan, serta tak berasal dari tim sukses kepala daerah.
Proses rekrutmen, lanjutnya, mesti membuka peluang bagi orang-orang profesional di daerah dan nasional.
“Siapa pun yang mampu, silakan, tanpa harus memandang dari mana asalnya, daerahnya di mana, sukunya apa,” tambahnya.
Jika tidak ada SDM yang mumpuni di dalam negeri, opsi merekrut tenaga profesional dari luar negeri juga bisa dipertimbangkan.
“Itu kalau misalnya tidak ada, karena ini adalah bisnis kelistrikan dan sumber daya energi. Tapi, kalau ada ya orang nasional saja, apalagi kalau ada orang daerah,” pungkasnya. (*)
Penulis: M. As’ari
Editor: Ufqil Mubin
