BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa sejumlah proyek strategis berskala besar di Kukar tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
Yani menyebut, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi hal penting untuk memastikan proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan Jembatan Sebulu dan jalan penghubung Kukar-IKN Nusantara.
“Itu juga butuh anggaran besar. Kita harap itu di-support oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, dukungan lintas pemerintahan menjadi bentuk sinergi yang penting agar beban pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya ditanggung oleh daerah.
“Sehingga bukan hanya mengandalkan APBD Kutai Kartanegara, tetapi ada substitusi dari penganggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kukar berperan aktif dalam memastikan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat.
“Supaya ketika melakukan konsultasi, itu adalah fokus bagaimana menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan infrastruktur pembangunan yang kita butuhkan. Dan itu pasti kita minta untuk dibiayai oleh APBN maupun APBD provinsi,” terangnya.
Yani menanggapi soal nilai APBD Kukar tahun 2026 yang disampaikan melalui nota keuangan sebesar Rp 7,5 triliun.
Menurutnya, meskipun anggaran mengalami penyesuaian, program prioritas tetap akan berjalan.
“Kita tidak mungkin melaksanakan 100% program Kukar Idaman Terbaik. Itu pasti ada batas-batasnya,” ujarnya.
Namun, dia memastikan komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjaga pelaksanaan program prioritas tetap berjalan sesuai arah pembangunan.
“Anggaran Kukar Idaman Terbaik yang memang sudah dijanjikan itu akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun itu lambat. Karena anggaran yang mesti harus diatur,” jelasnya.
Salah satu contoh yang disampaikan Yani adalah program bantuan untuk Rumah Tangga (RT), yang disebutnya tetap dianggarkan dan tidak terdampak oleh efisiensi APBD.
“Bisa terkaver semua bantuan atau pembiayaan setiap RT sekitar Rp 150 juta. Itu sah-sah saja. Dan itu tidak ada masalah karena ketika kita hitung, itu no problem,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa program tersebut tidak mengganggu pos anggaran utama lain seperti gaji pegawai, anggaran pendidikan dan kesehatan.
“Jadi, silakan saja berjalan. Dan kita support dan kita bisa bersepakat,” tegasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin
