BERITAALTERNATIF – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I dan KPPN Sumedang yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Kunjungan yang dilakukan pada Senin ini bertujuan untuk memantau pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 di tingkat daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Wamenkeu Suahasil menegaskan pentingnya peran KPPN sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah tetap menjaga konsistensi pelayanan, akuntabilitas, serta tata kelola APBN hingga akhir tahun anggaran.
Menurut Suahasil, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN di seluruh Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan APBN dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kunjungan lapangan dilakukan tidak hanya untuk memastikan tata kelola berjalan baik, tetapi juga untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada para pegawai yang menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara.
APBN Harus Memberi Dampak Nyata
Wamenkeu Suahasil juga menyoroti bahwa APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan alat negara untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Berbagai program prioritas pemerintah yang didanai APBN diharapkan mampu mendorong pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan APBN di daerah harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Fokus Menyongsong Tahun Anggaran 2026
Menghadapi Tahun Anggaran 2026, Wamenkeu mengarahkan agar pengelolaan APBN di wilayah Jawa Barat tetap difokuskan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kanwil DJPb Jawa Barat sebagai Regional Chief Economist diharapkan mampu memahami dinamika perekonomian regional secara mendalam.
Analisis yang komprehensif dan kontekstual dari Kanwil DJPb diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan fiskal yang tepat, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. (*)
Sumber: Kemenkeu.go.id
Editor: Ali Hadi Assegaf
