BERITAALTERNATIF.COM – Dengan meningkatnya konflik antara Arab Saudi dan Ansarullah Yaman serta meningkatnya serangan terhadap wilayah Saudi, perhatian tertuju pada kesepakatan pertahanan Mekkah dan komitmen Turki, Saudi, serta Pakistan satu sama lain.
Kesepakatan yang ditandatangani oleh ketiga negara di Mekkah pada 7 Agustus 2026 ini menekankan penguatan kerja sama pertahanan dan keamanan serta pembentukan daya tangkal kolektif. Berdasarkan pengumuman resmi ketiga negara, serangan bersenjata terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Mengingat pemberitaan luas media Turki, termasuk Sabah, Hürriyet, dan Yeni Şafak, mengenai pentingnya dan dampak kesepakatan Mekkah, serta peringatan para pejabat Ansarullah kepada Turki agar tidak terlibat dalam perang Yaman, kini muncul pertanyaan apakah Ankara, jika konflik semakin meningkat, akan memasuki perang untuk kepentingan Saudi atau tidak?
Dengan kata lain, mengapa Turki, meskipun memiliki kesepakatan pertahanan Mekkah, sejauh ini menghindari keterlibatan langsung dalam perang Yaman? Jawaban atas pertanyaan ini dapat dikaji melalui tiga hal utama:
Pertama, implementasi kesepakatan Mekkah belum disetujui di Parlemen Turki. Hal yang paling penting adalah status hukum kesepakatan tersebut di dalam Turki. Kesepakatan Mekkah ditandatangani pada 7 Agustus, tetapi proses ratifikasinya di parlemen Turki masih belum selesai. Dalam sistem hukum Turki, ratifikasi perjanjian internasional dan masalah pengiriman angkatan bersenjata ke luar negeri juga tunduk pada mekanisme hukum dan peran parlemen.
Berdasarkan Konstitusi Turki, Pasal 90 mengatur peran parlemen dalam ratifikasi beberapa perjanjian internasional dan Pasal 92 memberikan kewenangan untuk menyatakan perang serta mengizinkan pengiriman angkatan bersenjata ke luar negeri, dalam kasus-kasus yang ditentukan, kepada parlemen.
Oleh karena itu, penandatanganan kesepakatan Mekkah saja tidak berarti bahwa militer Turki dalam setiap konflik militer Saudi berkewajiban mengirim pasukan. Hal ini bergantung pada bagaimana kesepakatan tersebut diselesaikan dalam struktur hukum Turki dan juga keputusan-keputusan parlemen selanjutnya.
Dari sudut pandang ini, situasi saat ini harus lebih dipandang sebagai komitmen politik-pertahanan yang sedang terbentuk daripada sebuah izin yang jelas dan otomatis bagi pasukan Turki untuk memasuki perang Yaman.
Kedua, opini publik Turki: perang Yaman tidak seperti Suriah. Faktor kedua berkaitan dengan opini publik Turki. Perang Yaman, tidak seperti kasus Suriah, tidak memiliki hubungan langsung dengan keamanan perbatasan negara ini bagi Turki. Masyarakat Turki pada tingkat tertentu memandang kehadiran militer negaranya di Suriah berkaitan dengan keamanan perbatasan dan menghadapi YPG serta pasukan SDF; tetapi perang Yaman tidak memiliki hubungan langsung seperti itu dengan keamanan Turki.
Akibatnya, masuknya langsung militer Turki ke dalam perang Yaman untuk membela Saudi dapat menghadapi penolakan dari sebagian opini publik. Bahkan di antara para pendukung Partai Keadilan dan Pembangunan, meyakinkan masyarakat untuk mengirim pasukan ke dalam perang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan keamanan Turki dapat menjadi hal yang sulit bagi pemerintah.
Di sisi lain, teks lengkap kesepakatan pertahanan Mekkah dan rincian mengenai komitmen para anggota belum tersedia secara transparan bagi publik, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai sejauh mana komitmen militer Turki.
Tentu saja, dalam teks kesepakatan terdapat klausul yang menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota; klausul yang secara konseptual mengingatkan pada Pasal 5 Pakta NATO mengenai pertahanan kolektif. Namun, keberadaan klausul tersebut saja tidak berarti bahwa Turki dalam setiap konflik Saudi harus memasukkan pasukan militernya ke medan perang; melainkan cara pelaksanaan komitmen tersebut dan tingkat respons masing-masing anggota juga bergantung pada ketentuan kesepakatan serta mekanisme hukum dan politik domestik mereka.
Ketiga, Pemilu 2028 dan biaya politik keterlibatan dalam perang. Faktor penting lainnya adalah perhitungan elektoral Erdoğan. Turki sedang menuju pemilihan presiden 2028 dan Erdoğan, untuk melanjutkan kehadiran politiknya, membutuhkan pemeliharaan basis sosial dan basis suaranya. Dalam kondisi seperti ini, keterlibatan langsung Turki dalam perang Yaman dapat menimbulkan biaya politik yang signifikan baginya.
Dalam kasus Suriah, Erdoğan mampu mengaitkan kehadiran militer Turki dengan masalah keamanan perbatasan dan menghadapi ancaman langsung terhadap negara; tetapi di Yaman, alasan seperti itu tidak ada. Oleh karena itu, jika Turki memasuki perang untuk membela Saudi, sebagian masyarakat mungkin menilai tindakan tersebut bukan dalam rangka kepentingan langsung Turki, melainkan sebagai dukungan terhadap Saudi.
Dalam kondisi seperti itu, keterlibatan dalam perang Yaman dapat mengurangi basis suara Erdoğan; terutama jika langkah tersebut disertai penolakan dari opini publik dan biaya manusia serta ekonominya juga meningkat.
Dari sudut pandang ini, bagi Erdoğan mungkin lebih masuk akal untuk mendukung Saudi dalam bentuk bantuan militer, teknis, dan pertahanan daripada terlibat langsung dalam perang; metode yang sekaligus menunjukkan komitmen Turki terhadap Saudi dan membawa biaya politik yang lebih rendah bagi pemerintah.
Sikap Ankara
Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, pada 19 September, sebagai tanggapan terhadap serangan Ansarullah terhadap Saudi, mengatakan bahwa Riyadh mungkin membutuhkan beberapa kebutuhan militer karena serangan-serangan tersebut, khususnya di bidang teknis, dan Turki siap memberikan bantuan dalam kerangka kesepakatan trilateral.
Pernyataan ini penting dari satu sisi: Fidan berbicara mengenai kesiapan Turki untuk memenuhi kebutuhan militer Saudi, tetapi tidak memberikan pengumuman mengenai pengiriman langsung pasukan militer Turki ke Yaman.
Oleh karena itu, setidaknya pada tahap saat ini, dapat dibedakan antara dua tingkat komitmen; pertama, bantuan militer, teknis, dan pertahanan kepada Saudi, dan kedua, keterlibatan langsung pasukan Turki dalam perang Yaman. Tingkat pertama telah disebutkan dalam pernyataan Fidan, tetapi mengenai tingkat kedua, belum ada keputusan atau pengumuman resmi yang serupa.
Kesimpulan
Perang Yaman kini menjadi salah satu ujian serius pertama bagi kesepakatan pertahanan Mekkah; sebuah kesepakatan yang sebelumnya ditekankan oleh media Turki mengenai penting dan dampaknya serta ditafsirkan sebagai faktor bagi peran Ankara dalam tatanan regional baru. Namun, Turki untuk saat ini tidak akan memasuki medan perang demi kepentingan Saudi.
Meskipun dalam beberapa hari terakhir muncul laporan mengenai jatuhnya drone-drone Saudi dengan merek drone Akıncı buatan Turki, hal ini tidak serta-merta berarti bantuan atau dukungan militer langsung Turki kepada Saudi.
Turki selama bertahun-tahun, dalam kerangka kebijakan ekspor persenjataannya, telah menjual drone militer, termasuk Akıncı dan Bayraktar, kepada berbagai negara dan Saudi juga merupakan salah satu pembeli persenjataan tersebut. Riyadh telah memasuki proses pembelian drone Turki sejak lama, dan penggunaan drone-drone tersebut dalam operasi baru-baru ini, pada tahap pertama, dapat dikaji dalam kerangka kerja sama persenjataan dan kontrak penjualan antara kedua negara. (*)
Sumber: Mehr News
Editor: Ufqil Mubin
