BERITAALTERNATIF.COM – Dilansir Kantor Berita Mehr, surat kabar Lebanon Al-Akhbar menerbitkan dokumen Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang diajukan kepada pemerintahan Donald Trump dengan judul “Bagaimana Menyingkirkan Hizbullah”. Surat kabar tersebut mengulas secara terperinci isi rencana itu.
Rencana tersebut menekankan peralihan AS menuju kebijakan “tekanan maksimum” terhadap masyarakat pendukung perlawanan melalui sanksi ekonomi dan pembatasan akses terhadap layanan. Pada saat yang sama, Washington berupaya menjalankan kebijakan yang bertumpu pada pemberian “insentif ekonomi dan sosial” melalui pemerintah Lebanon.
Para penyusun dokumen menilai bahwa upaya “memutus hubungan antara Hizbullah dan basis sosial pendukungnya” merupakan faktor utama dalam pelaksanaan strategi tersebut. Untuk mencapai tujuan itu, mereka mengusulkan sejumlah langkah, di antaranya memprioritaskan penduduk Lebanon selatan dalam program rekonstruksi, pembayaran kompensasi, dan penyediaan layanan publik. Langkah lainnya mencakup pengembalian simpanan perbankan serta penciptaan lapangan kerja.
AS meyakini bahwa langkah-langkah tersebut secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan komunitas Syiah terhadap jaringan layanan sosial Hizbullah.
Dokumen itu juga menyerukan agar pemerintah menghindari “retorika penghukuman dan penghinaan” terhadap para pendukung Hizbullah, sembari mengisolasi inti kekuatan militer dan keamanannya.
Strategi AS ini didasarkan pada anggapan bahwa basis sosial perlawanan telah melemah akibat perang dan berbagai krisis. Menurut asumsi tersebut, apabila pemerintah benar-benar mampu melakukan rekonstruksi, membayar kompensasi, dan menyediakan layanan publik, masyarakat mungkin akan mempertimbangkan kembali sikap serta pilihan politik mereka.
Sebelumnya, AS telah menerapkan pola serupa di sejumlah negara, termasuk Jepang, Jerman, dan Irlandia Utara. Kini, Washington berupaya memanfaatkan pengalaman tersebut di Lebanon tanpa sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah.
Padahal, dokumen itu sendiri mengakui keterbatasan dalam membandingkan Lebanon dengan negara-negara lain. Perbedaan struktur politik, sosial, dan sejarah membuat pengalaman rekonstruksi serta model yang diterapkan di Jerman, Jepang, dan Irlandia Utara tidak dapat begitu saja direplikasi di Lebanon.
Menghapus Identitas Budaya Lebanon
Meskipun mengakui keterbatasan tersebut, langkah-langkah yang diusulkan dalam dokumen itu tidak menunjukkan penerapan nyata atas pengakuan tersebut. Para penyusunnya justru kembali menawarkan apa yang disebut sebagai “resep-resep lama”.
Konsep yang disinggung dalam dokumen tersebut adalah “Indianisasi” dan “Palestinisasi” Lebanon. Pemikir Palestina, Munir al-Akkash, juga membahas konsep tersebut dalam analisisnya mengenai pengalaman kolonialisme AS.
Dasar kebijakan ini adalah penghapusan identitas budaya dan sejarah suatu masyarakat, sebagaimana yang dialami masyarakat pribumi Amerika, serta pembentukan kembali ingatan kolektif mereka. Tujuannya adalah menjadikan kolonialisme sebagai sebuah model yang dianggap wajar sekaligus menumbuhkan rasa malu terhadap identitas asli masyarakat yang dijajah.
Dalam model tersebut, warisan budaya hanya dipertahankan sebagai “folklor” atau tradisi budaya, tanpa dikaitkan dengan hak-hak historis dan politik pemiliknya.
Dengan kata lain, model ini bertujuan membentuk manusia yang menerima kolonialisme sebagai kenyataan final, sehingga tidak lagi memperjuangkan pemulihan hak-hak nasional maupun identitas historisnya.
Dalam pendekatan ini, masyarakat Palestina tidak harus sepenuhnya meninggalkan identitas nasional mereka. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah mengatur ulang prioritas mereka secara bertahap.
Caranya, dengan menempatkan stabilitas ekonomi, kehidupan sosial, dan jaminan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari sebagai sesuatu yang lebih penting daripada memperjuangkan hak-hak nasional atau melanjutkan perlawanan.
Faktor-Faktor Kegagalan Rencana AS di Lebanon
Gagasan yang tertuang dalam dokumen AS tersebut sebenarnya bukan hal baru. Sebagian besar isinya sejalan dengan gagasan dan pendekatan yang sebelumnya pernah diajukan oleh para peneliti serta pejabat Israel untuk melemahkan Hizbullah dan mengurangi keterikatannya dengan lingkungan sosial pendukungnya.
Namun, perhitungan mengenai karakter masyarakat Lebanon dan Palestina menunjukkan keterbatasan strategi tersebut. Sebab, perbaikan kondisi ekonomi dalam sejumlah aspek tidak pernah secara otomatis mengakhiri perlawanan di tengah masyarakat Palestina.
Sebuah studi yang diterbitkan oleh Institut Studi Keamanan Nasional Israel pada 2009 menegaskan bahwa perluasan kerja sama ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Tepi Barat tidak serta-merta mengubah keyakinan mendasar masyarakat Palestina maupun pandangan mereka mengenai perjuangan.
Peneliti Israel, Dani Berkovich, dalam sebuah buku yang diterbitkan pada 2007, mengusulkan sejumlah kebijakan untuk melemahkan “kekuatan perlawanan yang mengakar kuat di tengah masyarakat”.
Ia menguraikan dua pendekatan utama. Pertama, memperkuat lembaga-lembaga negara Lebanon melalui dukungan regional dan internasional. Dengan demikian, pemerintah Lebanon diharapkan dapat secara bertahap memperluas kehadirannya serta memberlakukan pembatasan terhadap Hizbullah.
Kedua, melemahkan ikatan sosial antara Hizbullah dan para pengikutnya melalui pengurangan kemampuan ekonomi organisasi tersebut serta pelemahan jaringan dukungan dan layanan sosial yang membantu memperkuat keberadaannya di tengah masyarakat.
Hampir dua dekade kemudian, pendekatan serupa kembali dikemukakan dalam sebuah studi yang diterbitkan pada Juni 2026 oleh Jeffrey Willman, mantan diplomat AS, melalui lembaga Brookings Institution.
Willman mengulangi logika yang sama. Menurutnya, pelemahan basis politik dan sosial Hizbullah mengharuskan pemerintah Lebanon membuktikan kemampuannya dalam menyediakan layanan publik, lapangan kerja, dan keamanan dengan kualitas yang melampaui apa yang ditawarkan Hizbullah.
Namun, pengalaman sejarah memunculkan pertanyaan serius mengenai ketepatan pendekatan tersebut.
Pengalaman Palestina dan Lebanon sebelumnya menunjukkan bahwa keterikatan terhadap perjuangan nasional bukan sekadar persoalan “kepentingan ekonomi”. Hubungan masyarakat dengan cita-cita dan perjuangan mereka tidak dapat disederhanakan menjadi perhitungan mengenai pendapatan dan layanan publik.
Dengan demikian, pendekatan yang terinspirasi oleh pengalaman Jerman, Jepang, dan Irlandia Utara ketika diterapkan di Palestina dan Lebanon bertentangan dengan realitas serta struktur historis, sosial, dan politik kedua wilayah tersebut.
Perubahan kondisi kehidupan dan penyediaan alternatif ekonomi tidak selalu berarti perubahan kesadaran politik. Hal itu juga tidak serta-merta membuat masyarakat meninggalkan pilihan-pilihan yang telah terbentuk melalui perjuangan selama puluhan tahun dan pengalaman sejarah mereka. (*)
Sumber: Mehr News
