BERITAALTERNATIF – Di tengah krisis politik dan militer yang berlapis-lapis dan semakin memperburuk kondisi rezim Zionis dalam beberapa tahun terakhir, komunitas Haredi atau Yahudi Ortodoks ultra-konservatif kembali muncul sebagai salah satu aktor terpenting dalam dinamika sosial dan politik Israel. Kelompok yang dikenal karena ketaatan ketat terhadap tradisi Taurat ini tidak hanya membentuk bagian penting dari struktur religius dan budaya Israel, tetapi juga mempengaruhi kebijakan kabinet melalui tuntutan mereka. Aksi demonstrasi besar-besaran baru-baru ini di Yerusalem, yang dikenal sebagai “pawai jutaan”, menjadi gambaran nyata dari konfrontasi antara dua kutub utama masyarakat Israel: tradisionalisme religius dan sekularisme negara. Aksi itu berlangsung pada saat rezim Zionis masih terjebak dalam perang Gaza dan berbagai krisis dalam negeri. Kehadiran masif kaum Haredi di jalan-jalan bukan semata protes keagamaan, melainkan tanda dari pertarungan lebih dalam tentang identitas, keadilan sosial, dan legitimasi negara sekuler.
Meninjau Demonstrasi Terbaru Kaum Haredi
Baru-baru ini, Yerusalem menjadi saksi salah satu demonstrasi keagamaan terbesar dalam sejarahnya. Menurut media Israel, lebih dari 200 ribu penganut Haredi turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan pengecualian wajib militer bagi para pelajar sekolah agama. Aksi yang dijuluki “pawai jutaan” itu melumpuhkan sistem transportasi publik dan menutup akses utama kota.
Demonstrasi dimulai dengan ketertiban khas ritual keagamaan, namun cepat berubah menjadi aksi politik. Seruan seperti “Taurat adalah perisai kami” dan “Belajar agama adalah bentuk pelayanan sejati” terdengar di seluruh kerumunan. Para peserta yang mengenakan pakaian hitam tradisional membawa poster-poster bertema religius, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar protes sipil, melainkan bentuk “perlawanan spiritual”.
Para pemimpin agama dalam pidatonya menyatakan bahwa penghapusan pengecualian militer adalah “pelanggaran terhadap dasar-dasar keimanan Yahudi” dan tidak ada kekuasaan duniawi yang dapat membenarkannya. Bentrokan kecil terjadi antara polisi dan sejumlah demonstran. Namun tragedi menimpa ketika seorang remaja berusia 15 tahun tewas akibat jatuh dari ketinggian, yang membuat aksi ini semakin menjadi sorotan media. Setelah kejadian itu, sebagian masyarakat Israel memandang aksi tersebut sebagai contoh ketidakpedulian Haredi terhadap hukum dan keselamatan publik, sementara para peserta menyebut insiden itu sebagai “pengorbanan demi iman”.
Dampak politik dari demonstrasi besar ini sangat signifikan. Partai-partai agama yang mewakili komunitas Haredi, seperti Shas dan Yahadut HaTorah, menggunakan aksi tersebut sebagai alat tekanan terhadap kabinet Netanyahu untuk mengembalikan pengecualian militer dan memulihkan anggaran sekolah agama. Sebaliknya, partai-partai sekuler dan kelompok moderat menganggap aksi itu sebagai bentuk ketidakadilan dan upaya menghindari kewajiban nasional, terutama di tengah perang Gaza. Dengan demikian, demonstrasi tersebut bukan hanya fenomena keagamaan, tapi penanda dari krisis legitimasi politik dan semakin dalamnya jurang antara kelompok religius dan non-religius dalam masyarakat Israel.
Siapa Kaum Haredi dan Apa Saja Tuntutan Mereka?
Kaum Haredi merupakan cabang ekstrem dari Yudaisme Ortodoks yang muncul pada abad ke-19 di Eropa Timur. Kata “Haredi” berasal dari akar kata Ibrani “harad” yang berarti “takut kepada Tuhan”, mencerminkan keyakinan bahwa interaksi dengan dunia modern dapat mengancam kemurnian agama. Para tokoh pembentuk gerakan ini, seperti Rabbi Moshe Sofer, menolak keras gerakan pencerahan Yahudi (Haskalah) dan menganggap kembali pada tradisi otentik Taurat sebagai satu-satunya cara menjaga identitas agama. Setelah keruntuhan komunitas Yahudi di Eropa, banyak pengikut Haredi bermigrasi ke wilayah pendudukan Israel dan membentuk komunitas-komunitas tertutup di beberapa wilayah.
Populasi Haredi di Israel saat ini mencapai sekitar 1,3 juta jiwa, atau sekitar 13–14 persen dari total populasi. Dalam kehidupan sosial, para pria menghabiskan sebagian besar waktu mereka di “yeshiva” (seminari agama) untuk mempelajari Taurat dan umumnya tidak bekerja. Peran ekonomi keluarga ditanggung oleh perempuan, meskipun penghasilan mereka rata-rata lebih rendah.
Dalam aspek teologis, Haredi berpegang pada interpretasi literal Taurat dan Talmud. Mereka meyakini bahwa dunia dijalankan berdasarkan 613 hukum agama (mitzvot), dan bahwa keberlangsungan Israel lebih bergantung pada keberlanjutan studi agama dibanding kekuatan militer. Dari keyakinan ini, sebagian besar dari mereka memandang demokrasi dan Zionisme sebagai konsep sekuler yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan ilahi.
Tuntutan utama Haredi terhadap pemerintah Israel dapat disimpulkan dalam tiga hal: pertama, dukungan finansial berkelanjutan untuk sekolah agama, yang menelan biaya lebih dari satu miliar shekel setiap tahun; kedua, penerapan ketat hukum Sabat dan pelarangan aktivitas publik pada hari Sabtu; ketiga, pemisahan gender secara ketat di ruang publik dan pendidikan. Menurut mereka, tuntutan ini bukanlah keistimewaan, tetapi benteng untuk mempertahankan iman di tengah derasnya pengaruh dunia modern.
Salah satu isu paling mendasar yang memperdalam ketegangan antara Haredi dan pemerintah adalah wajib militer. Sejak berdirinya Israel pada 1948, pemerintah memberikan pengecualian terbatas bagi pelajar agama sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi religius. Pengecualian sementara ini berubah menjadi kebijakan permanen, dan kini sekitar 13 ribu orang memanfaatkannya setiap tahun. Pertumbuhan cepat populasi Haredi membuat isu ini menjadi semakin sensitif. Bagi Haredi, dinas militer bertentangan dengan prinsip agama: lingkungan yang campur, suasana sekuler, pelanggaran Sabat, dan jarak dari pusat belajar agama dianggap sebagai hambatan syar’i. Namun bagi masyarakat sekuler, pengecualian ini dianggap tidak adil karena membebani kelompok lain dengan kewajiban militer.
Kesimpulan
Keputusan Mahkamah Agung Israel pada Juni 2024 untuk membatalkan pengecualian militer dan menghentikan pendanaan yeshiva memicu krisis politik besar. Partai-partai Haredi keluar dari pemerintahan dan isu ini menjadi penyebab utama dari demonstrasi besar pada Oktober 2025. Para pemimpin agama menyebut keputusan itu sebagai “serangan terhadap dasar-dasar iman”, sementara para penentang melihatnya sebagai langkah penting menuju keadilan sosial. Konflik ini telah melampaui isu hukum dan berubah menjadi benturan antara dua cara pandang: satu berlandaskan otoritas agama, dan satu lagi berdasarkan hukum sipil.
Pada akhirnya, kaum Haredi kini menjadi simbol perlawanan terhadap proses sekularisasi di wilayah pendudukan. Dengan populasi yang terus bertambah dan pengaruh politik yang kuat, mereka tidak hanya mempertahankan masa lalu, tetapi juga membentuk masa depan rezim Israel. Tantangan internal semacam ini, di samping tekanan eksternal, menunjukkan bahwa rezim Zionis kini tengah menghadapi krisis berlapis yang mengguncang fondasinya. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
