BERITAALTERNATIF – Menurut laporan Al Mayadeen, sejak diumumkannya rencana kunjungan Abu Muhammad Julani—pemimpin “pemerintahan” swadaya di Suriah—ke Washington hingga ia keluar dari Gedung Putih usai bertemu Presiden AS Donald Trump, percakapan tentang peristiwa itu terus menjadi sorotan di seluruh Suriah.
Julani: Dari Buronan Teroris Menjadi Tamu Gedung Putih
Sosok yang beberapa bulan lalu masih masuk daftar teroris internasional dengan imbalan penangkapan senilai 10 juta dolar, tiba-tiba muncul sebagai tamu resmi Gedung Putih. Hal ini terjadi setelah pemerintahan Trump mengupayakan keras untuk menghapus nama Julani dari daftar teroris—langkah yang sangat jarang dilakukan AS.
Masyarakat Suriah dan dunia memahami bahwa Trump melihat politik, ekonomi, dan perang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan demi kepentingan strategis AS. Namun pertanyaannya: transaksi apa yang diinginkan Trump dari kepemimpinan baru Suriah, dan apakah Julani mampu memberi keuntungan yang dicari Trump?
Belum lama ini, Assad al-Shaybani—menteri luar negeri pemerintahan Julani—mengunggah video di Instagram saat transit dari Brasil ke AS. Dalam rekaman itu, Julani terlihat berada di lapangan basket bersama Brett Cooper, komandan CENTCOM, dan Kevin Lambert dari koalisi internasional anti-ISIS. Banyak yang menilai ini adalah bagian dari kampanye pencitraan khas pemerintahan Julani menjelang agenda internasional penting.
Sebagian warga Suriah menilai langkah-langkah Julani hanyalah permainan berbahaya yang mempertaruhkan masa depan bangsa. Semua yang dilakukan Julani dipandang sebagai upaya mati-matian untuk mendapatkan restu kekuatan asing, dengan konsekuensi mengorbankan kedaulatan Suriah.
Di saat masyarakat tengah terhimpit perang berkepanjangan, hiperinflasi, dan krisis ekonomi yang menghancurkan kehidupan sehari-hari, mereka masih menghadapi represi dari pemerintahan Julani serta serangan udara Israel yang makin intens.
Kesepakatan Besar yang Dibidik Trump dari Suriah
Pada Senin pagi pekan lalu, Julani tiba di Gedung Putih dengan berbagai “berkas” yang ia harapkan bisa menghasilkan konsesi besar dari AS. Namun masyarakat Suriah yakin bahwa Julani tidak akan pernah mendapatkan keuntungan tanpa membayar harga politik yang mahal.
Indikasi yang berkembang menunjukkan bahwa Trump melihat Julani sebagai mitra potensial yang dapat membantu menyelesaikan beberapa agenda strategis, termasuk kemungkinan normalisasi antara pemerintahan Julani dan Israel. Trump sempat menyinggung hal ini setelah bertemu pejabat Arab Saudi, Qatar, dan Turki. Tetapi sejumlah anggota Kongres, Senat, dan lembaga pemerintah AS menolak keras kebijakan Trump tersebut.
Contohnya, Bryan Mast—ketua Komite Urusan Luar Negeri Senat yang pro-Israel—menolak penghapusan penuh sanksi terhadap Suriah.
Dengan kondisi keuangan AS yang sedang buntu, Trump sebenarnya tidak dapat mencabut seluruh sanksi. Namun ia telah menggunakan kewenangan eksekutifnya untuk menangguhkan beberapa ketentuan Undang-Undang Caesar selama 180 hari. Keputusan terbaru AS memperbolehkan pengiriman barang dan teknologi tertentu untuk keperluan sipil di Suriah, meski tetap memerlukan izin khusus. Departemen Keuangan juga menyatakan bahwa tidak akan ada sanksi menyeluruh seperti sebelumnya.
Trump mendorong kementerian-kementerian eksekutif untuk mengurangi batasan perdagangan terhadap Suriah. Namun Departemen Perdagangan AS tetap menegaskan bahwa Suriah wajib menghentikan seluruh transaksi komersial dengan Rusia.
Kompensasi yang Diinginkan Trump dari Julani: Keuntungan untuk Israel
Berkas paling penting bagi Trump terkait Suriah adalah isu-isu yang langsung menyangkut kepentingan Israel, khususnya keamanan di wilayah selatan Suriah dan kemungkinan masuknya Suriah ke dalam kesepakatan normalisasi.
Informasi yang beredar menunjukkan bahwa AS, melalui utusan Tom Barrack serta mediator dari Arab Saudi, Turki, dan Qatar, telah menyampaikan kepada pemerintahan Julani bahwa mereka harus siap menandatangani peta keamanan baru di selatan Suriah yang menjamin kepentingan Israel.
Rancangan dokumen tersebut disiapkan untuk ditandatangani dalam pertemuan antara Julani dan Netanyahu yang direncanakan berlangsung di New York pada bulan lalu. Namun Netanyahu menolak hadir dan meminta revisi dokumen tersebut.
Revisi yang diminta Netanyahu menetapkan pembagian “zona penyangga” di selatan Suriah menjadi empat lingkaran, dengan perluasan kendali keamanan Israel hingga Bandara Damaskus, kawasan Sahnaya dan Jaramana, pinggiran barat Daraa, dan seluruh Quneitra. Selain itu, koridor yang menghubungkan desa Hadar di Quneitra ke Tha’la di Suwaida, melewati wilayah Dael di Daraa dekat perbatasan Yordania, juga akan dibuka.
Menurut catatan, pemerintahan Julani meminta AS menjamin penuh pelaksanaan kesepakatan ini, termasuk pendirian pangkalan militer AS di selatan Damaskus sebagai pusat pemantauan dan pencegah serangan Israel terhadap Damaskus. Di titik inilah terjadi perbedaan pendapat antara AS dan Israel mengenai mekanisme implementasi.
Pengamat Suriah memperingatkan bahwa kesepakatan keamanan antara Julani dan Israel bisa memecah belah masyarakat Suriah. Kelompok-kelompok bersenjata radikal bisa merasa terancam dan memberontak, memicu krisis internal besar yang dapat mengguncang stabilitas Suriah dan menghancurkan ambisi Julani untuk mengokohkan kekuasaannya.
Potensi Krisis Internal yang Membayangi Suriah
Jika kesepakatan tersebut benar terjadi, Suriah berpotensi menghadapi gelombang instabilitas baru. Kelompok-kelompok ekstremis kemungkinan menilai Julani telah mengkhianati prinsip perjuangan, sementara kelompok masyarakat lainnya merasa kehilangan kendali atas masa depan negeri mereka.
Situasi ini tidak hanya mengganggu keamanan, tetapi juga dapat mengacaukan peta politik Suriah yang rapuh. Julani, yang selama ini berusaha membangun legitimasi internal, mungkin justru memicu gerakan tandingan yang bisa berkembang menjadi konflik besar.
Kesimpulan
Kebijakan Trump terhadap Suriah menunjukkan bahwa negara itu telah menjadi “aset transaksi” dalam strategi geopolitik AS. Julani, yang kini berubah dari buronan menjadi mitra politik Washington, ditempatkan pada posisi yang menuntut kompromi ekstrem dan pengorbanan besar bagi kedaulatan Suriah.
Apakah kesepakatan ini akan membawa stabilitas atau justru memicu badai baru di Suriah, semuanya kini bergantung pada bagaimana Julani dan para pendukung regionalnya mengelola konsekuensi berbahaya dari “kesepakatan politik bergaya Trump”. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
