BERITAALTERNATIF – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa Special Mission Vehicle (SMV) di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki peran strategis sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peran tersebut semakin penting dalam mendukung pembangunan daerah serta memaksimalkan keterlibatan dana swasta dalam berbagai proyek pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan Suahasil saat menjadi pembicara dalam Forum Bisnis SMV 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (25/11/2025). Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat kolaborasi antara SMV, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan pembangunan di Indonesia.
Suahasil menjelaskan bahwa SMV merupakan salah satu inovasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih modern dan fleksibel. Melalui SMV, belanja negara dapat dikombinasikan dengan aktivitas badan usaha sehingga dana APBN mampu memicu masuknya investasi swasta atau crowding in private money. Dengan skema tersebut, SMV tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana publik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong peran aktif sektor swasta dalam pembangunan.
“SMV di bawah Kementerian Keuangan bisa berbentuk badan layanan umum, bisa badan usaha milik negara, dan juga lembaga yang berada dalam pembinaan serta pengawasan Kementerian Keuangan. Tugas utamanya adalah menjalankan misi pembangunan, bukan semata-mata mencari keuntungan,” ujar Suahasil. Ia menegaskan bahwa keberadaan SMV dirancang untuk menjembatani kepentingan pembangunan nasional dengan mekanisme pasar yang sehat.
Lebih lanjut, Suahasil memaparkan sejumlah contoh SMV yang telah berkontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia. Salah satunya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang berfungsi sebagai development financial institution. PT SMI telah banyak menyalurkan pembiayaan infrastruktur dan pembangunan daerah, termasuk pembiayaan untuk penanganan pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.
Selain itu, PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) juga berperan dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk sektor perumahan. Peran PT SMF bahkan mendapat pengakuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang turut meningkatkan likuiditas sektor perumahan melalui pembelian surat berharga.
SMV lainnya yang dinilai strategis adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang berperan sebagai pemberi penjaminan pemerintah untuk berbagai proyek infrastruktur, baik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun proyek non-KPBU. Peran penjaminan ini dinilai krusial untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek-proyek infrastruktur nasional.
Di sisi lain, Indonesia Eximbank juga memiliki peran penting dalam mendukung kinerja ekspor nasional melalui pembiayaan dan penjaminan bagi pelaku usaha. Sementara itu, PT Geodipa Energi turut berkontribusi dalam pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.
Suahasil berharap Forum Bisnis SMV 2025 dapat melahirkan diskusi yang produktif dan mempererat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, SMV, dan sektor swasta. Ia menekankan bahwa SMV merupakan salah satu bentuk dukungan APBN yang dilakukan tidak semata melalui belanja langsung, tetapi melalui instrumen badan usaha yang mampu memperluas dampak pembangunan.
Melalui penguatan peran SMV, Kementerian Keuangan optimistis pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang semakin solid antara sektor publik dan swasta juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah di seluruh Indonesia. (*)
Sumber: Kemenkeu.go.id
Editor: Ali Hadi Assegaf
