BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, menilai bahwa kondisi Kukar sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan konsekuensi logis dari luas wilayah dan besarnya populasi yang dimiliki kabupaten tersebut.
Namun, Sopian menegaskan bahwa hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera diatasi melalui strategi yang lebih tepat dan berbasis data.
Luas wilayah serta jumlah penduduk yang cukup tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Kaltim, menurutnya, tak sebanding dengan besaran APBD Kukar.
APBD Kukar, kata dia, tak cukup untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat Kukar. “Maka dari itu, identifikasi tentang nomor dua kemiskinan itu wajar saja. Tinggal pemerintah daerah ini menyikapi untuk mengurangi kemiskinan itu,” ujarnya kepada awak media Berita Alternatif di Kantor DPRD Kukar pada Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, salah satu langkah awal yang mendesak adalah melakukan pendataan ulang masyarakat miskin secara komprehensif.
Ia menilai, masih banyak data yang tidak akurat karena sebagian masyarakat yang sudah mampu masih tercatat sebagai warga miskin.
“Yang perlu adalah pendataan ulang. Kemarin masyarakatnya tidak mampu berusaha, sekarang sudah mempunyai kemampuan untuk berusaha,” terangnya.
Sopian menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu tidak hanya memberikan bantuan alat atau sarana, tetapi juga memastikan adanya pembinaan, pengolahan hasil, hingga akses pasar yang jelas.
Ia mencontohkan sektor pertanian, yang mana pemerintah daerah harus melakukan pembinaan serta memastikan ketersediaan pasar bagi produk-produk pertanian di Kukar.
“Itu yang perlu pemerintah sikapi untuk melihat potensi-potensi yang ada di pertanian,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi pada sektor perikanan. Harga ikan yang tidak stabil dan dominasi tengkulak menjadi faktor yang menekan kesejahteraan nelayan di daerah.
Para nelayan, sebut Sopian, kerap tak mengetahui kenaikan dan penurunan harga ikan di pasar. Mereka hanya menjual kepada tengkulak, yang kerap membelinya dengan harga rendah.
“Ini juga bisa menyebabkan taraf kehidupan masyarakat itu masih rendah. Tidak bisa menikmati yang namanya kesejahteraan,” ujarnya.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa kemiskinan di Kukar tidak berarti masyarakat hidup dalam kelaparan, melainkan lebih pada persoalan daya beli dan produktivitas ekonomi.
Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi masyarakat terhadap perkembangan ekonomi digital dan tren pasar online yang kini mendominasi perdagangan.
Sopian berpendapat, salah satu penyebab sulitnya ekonomi lokal bergerak adalah karena masyarakat belum sepenuhnya mengikuti perubahan pola jual beli yang terjadi di era modern.
Kesulitan ekonomi bagi para pelaku usaha, menurut dia, disebabkan perkembangan dunia digital yang belum sepenuhnya diadaptasi oleh pelaku-pelaku usaha di Kukar.
“Kita tidak bisa lagi harus berjualan menggunakan pasar-pasar yang ada. Tidak bisa. Tapi pasar online ini kita imbangi juga; bagaimana masyarakat diajari tentang pemasarannya secara online,” jelasnya.
Ia menilai, kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi pemasaran digital menjadi kunci untuk memperkuat daya saing dan membuka peluang ekonomi baru.
Sopian mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Hal ini sepatutnya membuat para pelaku usaha menggeser cara pandang mereka dalam memasarkan produk mereka. “Tidak bisa lagi kita mengikuti market-market yang lama. Jadi, ada update-update penjualan-penjualan itu yang perlu kita ajarkan kepada masyarakat,” katanya.
Dia optimistis, jika masyarakat mampu beradaptasi dan pemerintah fokus pada pendataan serta pembinaan sektor produktif, maka angka kemiskinan di Kukar bisa ditekan secara signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung soal ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yang berdampak pada kemampuan Kukar dalam membiayai berbagai program pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan.
Sopian menegaskan, APBD Kukar memang tergolong besar dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, maka anggaran tahunan tersebut tergolong kecil.
“Kita anggap itu minim sekali untuk bagaimana pengembangan infrastruktur, bagaimana pendidikan yang ada di Kutai Kartanegara, ini memang tidak cukup,” ujarnya.
Selain keterbatasan fiskal, dia menyoroti kurangnya tenaga aparatur di sejumlah wilayah yang menyebabkan pelayanan publik belum berjalan optimal.
Ia menyarankan pemerintah daerah melakukan pembenahan secara bertahap sehingga kebutuhan pegawai di setiap kecamatan terpenuhi.
Sopian juga menekankan bahwa pembangunan daerah harus fokus dalam setiap tahun anggaran. “Kalau misalnya mau fokuskan bagaimana pembenahkan infrastruktur, benahi infrastruktur semuanya,” katanya.
Dia menilai bahwa peran DPRD perlu lebih dilibatkan dalam upaya lobi anggaran ke pemerintah pusat, agar porsi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kukar dapat ditingkatkan.
Ia berpendapat, selama ini Pemkab Kukar tergolong minim melibatkan DPRD Kukar dalam lobi-lobi anggaran ke pemerintah pusat.
Pemerintah daerah, menurut Sopian, harus duduk satu meja dengan pemerintah pusat, DPRD Provinsi Kaltim dan DPR RI untuk meningkatkan DBH Kukar.
Sebagai kabupaten yang menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menurutnya, Kukar seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Politisi Gerindra ini bahkan menyarankan pemerintah pusat menjadikan Kukar sebagai daerah istimewa karena berdekatan dengan IKN Nusantara.
“Sebagai penyangga IKN, akankah nanti penyangga IKN termasuk di dalamnya adalah yang memiliki jumlah kemiskinan terbesar Indonesia? Kan tidak mungkin. Itu kan namanya mencoreng nama IKN,” ujarnya.
Sopian menegaskan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan di Kukar bukan hanya demi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga demi menjaga citra daerah yang kini menjadi bagian penting dari kawasan strategis nasional.
“Kita harus berpikir di situ bagaimana penurunan level kemiskinan yang ada di Kutai Kartanegara ini bisa menjadi zero. Bisa menjadi nol,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin
