BERITAALTERNATIF.COM – Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, angkat bicara terkait kepindahan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dari PDI Perjuangan ke Partai Gerindra.
Yani mengaku langkah tersebut telah menimbulkan kekecewaan mendalam bagi internal partai, khususnya kader PDI Perjuangan di Kukar.
Menurut dia, Aulia memperoleh mandat sebagai Bupati Kukar melalui dukungan PDI Perjuangan bersama dua partai lainnya, yakni Partai Gelora dan Partai Demokrat.
Oleh karena itu, sambungnya, keputusan pindah partai dianggap mencederai komitmen awal saat pencalonan.
“Karena beliau itu jadi bupati berdasarkan mandat dari PDI Perjuangan,” tegasnya kepada awak media Berita Alternatif di Kantor DPRD Kukar pada Rabu (26/11/2025).
Ia menambahkan, kepindahan tersebut dapat memengaruhi “situasi kebatinan” kader dan keluarga besar PDI Perjuangan di Kukar.
Mengingat sejak awal, ada kesepakatan bahwa Aulia menjalankan tugas sesuai semangat kepartaian dan ideologi partai-partai pengusung.
Yani menyebut saat ini pihaknya belum melakukan pembahasan internal terkait langkah strategis yang akan diambil. Namun, persoalan ini akan dibawa secara berjenjang melalui struktur organisasi partai.
“Belum ada komunikasi internal sama sekali. Ini akan dibawa ke DPC, lalu ke DPD, dan selanjutnya ke DPP. Sikapnya tentu ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui keputusan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” jelasnya.
Meski demikian, PDI Perjuangan disebut masih memiliki peran dalam pemerintahan daerah, mengingat posisi Wakil Bupati Kukar saat ini berasal dari kader PDI Perjuangan. Hal ini membuka ruang komunikasi dan kerja sama dalam mendukung program pembangunan daerah.
Dia menyebut setidaknya ada beberapa kemungkinan sikap PDI Perjuangan ke depan: Tetap menjadi partai pendukung pemerintah daerah, menjadi kekuatan pengawas atau kontrol kebijakan, atau mengambil sikap politik tertentu sesuai keputusan pusat.
“Karena Wakil Bupati masih dari PDI Perjuangan, mungkin masih ada celah komunikasi agar program pemerintah bisa terealisasi, terawasi, dan teranggarkan dengan baik,” ujarnya.
Yani memastikan PDI Perjuangan Kukar akan menunggu keputusan resmi dari DPP terkait kepindahan kader sekaligus kepala daerah tersebut. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin
