BERITAALTERNATIF – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pentingnya akurasi dan integrasi data sebagai dasar bagi seluruh kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.
Rakornas yang mengusung tema “Statistik untuk Keadilan Sosial” ini dihadiri oleh para kepala dinas sosial serta kepala BPS dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Acara ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengelolaan data nasional sebagai dasar kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang tepat sasaran.
Data Tunggal Sebagai Basis Kebijakan
Dalam sambutannya, Seskab Teddy menekankan bahwa data yang akurat dan terpadu menjadi kunci utama keberhasilan program pemerintah, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ia menyebut masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai era baru dalam pengelolaan data nasional, di mana seluruh data sosial dan ekonomi disatukan di bawah koordinasi BPS.
“Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data. Sekarang di masa pemerintahan Bapak Prabowo, data itu dikumpulkan menjadi satu di BPS. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh data dikumpulkan dan dijadikan acuan bersama bagi semua kementerian dan lembaga,” ujar Seskab Teddy di hadapan peserta Rakornas.
Ia juga meminta seluruh kepala dinas sosial dan kepala BPS daerah untuk memastikan keakuratan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar setiap kebijakan dan program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Tidak boleh ada lagi data yang salah, tidak boleh ada penerima bantuan yang tidak terdata, dan tidak boleh ada masyarakat yang berhak tetapi terlewatkan,” tegasnya.
Seskab Teddy turut menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras membangun sistem data nasional yang akurat dan terintegrasi.
“Salam hormat dan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto atas kerja keras dan pengabdian Bapak dan Ibu semua, sehingga kebijakan pemerintah dapat dijalankan dengan baik hingga hari ini dan ke depan,” ujarnya.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sambutannya mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPS, dan pemerintah daerah yang telah berkomitmen mewujudkan satu sistem data nasional yang dapat menjadi acuan lintas sektor.
“Kita bersyukur karena kehadiran Bapak dan Ibu semua hari ini benar-benar mempertajam arah pertemuan ini. Kita menjadi lebih tahu secara detail dan siap menindaklanjuti hasilnya secara konkret,” tutur Mensos.
Senada dengan itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, tetapi cerminan nyata kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang harus dijaga akurasinya.
“Data ini adalah potret kehidupan masyarakat kita. Jika datanya tidak akurat, kebijakan pun akan salah arah,” ujarnya.
Dialog dengan Daerah: Tantangan dan Harapan
Selain memberikan arahan, Seskab Teddy juga mengadakan dialog langsung dengan para kepala dinas sosial dan kepala BPS daerah untuk mendengarkan aspirasi dan tantangan di lapangan dalam pelaksanaan pendataan sosial ekonomi.
“Ternyata betul, ini seluruh Indonesia ada di sini. Kita minta perwakilan dari Aceh, Papua, Sulawesi Utara, dan NTT. Saya ingin mendengar langsung cerita dari Bapak dan Ibu semua,” kata Seskab.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Keerom, Papua, Kornelia Pekey, mengungkapkan bahwa kondisi geografis dan biaya transportasi yang tinggi menjadi kendala utama dalam melakukan pendataan di wilayah perbatasan.
“Untuk sampai ke desa terjauh yang berbatasan dengan Papua Nugini, biaya perjalanan bisa mencapai Rp16 juta pulang pergi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, Bahagiawati, menyampaikan kesulitannya dalam menjangkau wilayah pedalaman serta menyoroti pentingnya pemerataan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan sekolah rakyat.
“Masyarakat Aceh Tenggara sangat menantikan kembali hadirnya sekolah rakyat, Pak,” katanya.
Dari Sulawesi Utara, Kepala BPS Kota Manado, Novri Poultje Mokoagouw, menyebut masih adanya masyarakat yang mempertanyakan klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN. Namun ia meyakini kerja sama lintas instansi akan memperkuat validitas data di lapangan.
“Sering ada warga yang datang meminta agar tingkat kesejahteraannya diubah, tetapi kami berpegang pada metodologi yang sudah ditetapkan dan masyarakat akhirnya dapat memahami,” jelas Novri.
Adapun Kepala BPS Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur, Yustinus Siga, menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah untuk membentuk sistem data tunggal.
“Selama 30 tahun saya mengabdi, baru kali ini saya melihat seluruh Indonesia menggunakan satu sistem data yang terintegrasi di bawah BPS. Ini sebuah kemajuan besar,” ungkapnya.
Komitmen Pemerintah Menindaklanjuti
Menanggapi berbagai masukan dari daerah, Seskab Teddy memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar proses pendataan sosial ekonomi berjalan cepat dan tepat.
“Saya pastikan semua akan diselesaikan. Memang Indonesia ini luas, kita butuh waktu, tetapi kita pastikan penyelesaiannya dilakukan secepat mungkin,” ujarnya menutup pertemuan.
Rakornas DTSEN menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola data nasional sebagai fondasi pembangunan sosial ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, diharapkan seluruh kebijakan yang berbasis data dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di seluruh penjuru negeri. (*)
Sumber: Setkab.go.id
Editor: Ali Hadi Assegaf
