BERITAALTERNATIF.COM – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar pada Rabu (10/9/2025).
Koordinator lapangan aksi, M. Ady Ariansyah, menyampaikan bahwa aksi ini digelar untuk mendesak Kejari Kukar terkait penanganan dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, khususnya pada bidang ekonomi kreatif.
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tiga aspirasi. “Pertama, meminta kejelasan daripada Kejaksaan Kutai Kartanegara terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara di bidang ekonomi kreatif,” ujarnya.
Dia melanjutkan, tuntutan kedua PMII Kukar adalah mendorong Kejari Kukar menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
“Kami meminta agar oknum-oknum yang terbukti memiliki kaitan dari kegiatan korupsi tersebut segera ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Tuntutan ketiga, PMII Kukar mendesak Kejari Kukar untuk terus mengusut berbagai kasus korupsi di Kukar.
Ady menuturkan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya dari pemberitaan di berbagai media, dugaan korupsi di bidang ekonomi kreatif Dispar Kukar saat ini masih berada pada tahap penyelidikan. Hal itu mendorong PMII Kukar meminta kejelasan langsung kepada Kejari Kukar.
“Maka dari itu, kami dari mahasiswa meminta kejelasan, dan dari pihak Kejaksaan pun menyanggupi apa yang menjadi tuntutan yang kami bawakan,” katanya.
Dia menegaskan bahwa PMII Kukar akan terus mengawal perkembangan penyelidikan kasus ini.
“Langkah konkretnya pasti kami dari PMII Kutai Kartanegara akan terus mengawal kasus ini sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani bersama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Aksi yang digelar di depan Kantor Kejari Kukar ini berlangsung tertib. Para peserta aksi menyampaikan orasi secara bergantian untuk menegaskan sikap organisasi mereka terhadap isu korupsi di Kukar, sekaligus menyerukan komitmen penegakan hukum yang tegas dan transparan.
“Ini langkah awal kami untuk memastikan penegakan hukum di Kutai Kartanegara benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutupnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Ufqil Mubin
