BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan intervensi pangan bagi masyarakat yang mengalami gagal panen atau puso akibat kekeringan selama musim kemarau.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar, Ananias, mengatakan pemerintah akan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) apabila hasil verifikasi di lapangan memastikan tanaman pertanian mengalami gagal panen akibat kekeringan ekstrem.
“Kalau ternyata memang kekeringannya ekstrem, kemudian gagal panen, baru kita lakukan upaya tindakan penyaluran cadangan pangan pemerintah,” katanya kepada awak media di Halaman Kantor BPBD Kukar pada Jumat (11/9/2026) pagi.
Menurut dia, laporan gagal panen telah diterima dari sejumlah wilayah di Kukar. Saat ini pemerintah masih melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan luas lahan terdampak serta jumlah masyarakat yang mengalami dampak akibat gagal panen.
Beberapa wilayah yang telah masuk dalam laporan antara lain Kecamatan Tenggarong, Loa Janan, dan Loa Kulu. Di Tenggarong, laporan berasal dari Kelurahan Bukit Biru dan Kelurahan Panji. Selain itu, terdapat laporan dari Loa Duri Seberang, Loa Janan, dan Sumber Sari.
“Loa Kulu sudah ada laporan. Yang lainnya masih kita tunggu laporan dari teman-teman di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, verifikasi diperlukan karena bantuan cadangan pangan pemerintah diberikan berdasarkan data by name by address. Pemerintah harus memastikan jumlah jiwa yang terdampak, bukan hanya luas lahan yang mengalami kekeringan.
“Jadi, jiwa yang kita hitung, sehingga kita harus cross check ke lapangan dari luasan yang terdampak kekeringan yang mengalami gagal panen itu berapa jiwa yang terdampak,” jelasnya.
Setelah data final, bantuan akan segera disalurkan. Bahkan, apabila verifikasi dapat diselesaikan hari ini, penyaluran bantuan diupayakan dapat dilakukan keesokan harinya. “Kalau bantuan secepatnya,” katanya.
Bantuan yang diberikan berupa pangan pokok, khususnya beras. Berdasarkan peraturan daerah yang menjadi acuan, masyarakat yang mengalami gagal panen akan mendapatkan bantuan selama dua bulan atau 60 hari.
Setiap jiwa mendapatkan alokasi 300 gram beras per hari. Dengan demikian, total bantuan untuk satu orang selama dua bulan mencapai 18 kilogram.
Ananias menegaskan tidak ada skala prioritas dalam penyaluran bantuan tersebut. Setiap warga yang terbukti mengalami gagal panen akan mendapatkan intervensi pemerintah.
“Bahkan untuk satu dua jiwa yang mengalami gagal panen akan kita bantu,” tegasnya.
Disketapang Kukar juga menggandeng kepala desa dan penyuluh pertanian untuk memastikan pendataan masyarakat terdampak berjalan akurat. “Harapan kami tidak ada warga yang tertinggal,” ujarnya.
Dia mengatakan musim kemarau yang masih berlangsung membuat potensi gagal panen tetap terbuka di sejumlah wilayah Kukar.
Karena itu, pemerintah tidak hanya menyiapkan bantuan bagi warga yang sudah mengalami gagal panen, tetapi juga berupaya meminimalkan dampak kekeringan terhadap tanaman yang masih dapat diselamatkan.
Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya memberikan bantuan pompa serta mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan pertanian.
“Karena kemarau masih belum berakhir ya, otomatis tetap akan ada potensi-potensi gagal panen di beberapa tempat,” jelasnya.
Menurutnya, seluruh komoditas pertanian yang mengalami gagal panen akibat kekeringan akan mendapatkan intervensi sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan percepatan bantuan menjadi penting karena kondisi gagal panen dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat Kutai Kartanegara ini mengalami kekurangan pangan, khususnya pangan pokok dalam hal ini beras,” pungkas Ananias. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Ufqil Mubin
