BERITAALTERNATIF.COM – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai, dan pihak perusahaan untuk membahas keselamatan pelayaran serta rencana pelayanan pemanduan atau penundaan kapal, di Ruang Rapat Ketua DPRD, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani. Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Kukar Eko Wulandanu serta sejumlah pihak terkait yang terlibat dalam aktivitas kepelabuhanan di perairan Desa Batuq.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mencakup kebutuhan penyusunan peta laut, kejelasan titik koordinat wilayah pemanduan, hingga pengaturan aktivitas kepelabuhanan di Kukar.
Ketua Komisi II DPRD Kukar Eko Wulandanu mengatakan, keberadaan peta laut dan koordinat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemanduan kapal di luar batas wilayah pandu atau pandu luar biasa.
Menurut Eko, kejelasan titik koordinat penting untuk memastikan lokasi kegiatan pemanduan dan mendukung keselamatan aktivitas pelayaran.
Selain persoalan teknis, RDP juga membahas usulan pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang kegiatan kepelabuhanan.
Dia berharap regulasi tersebut dapat mengatur aktivitas kepelabuhanan di Kukar dan membuka peluang kerja sama dengan perusahaan daerah.
Eko menilai, keterlibatan perusahaan daerah perlu menjadi bagian dari pengaturan tersebut agar kegiatan kepelabuhanan di wilayah Kukar turut memberikan kontribusi bagi daerah.
“Tadi juga didorong adanya koordinat atau peta laut untuk kegiatan pandu luar biasa di Desa Batuq. Hal ini penting agar pelaksanaan kegiatan pemanduan kapal memiliki acuan yang jelas dan memperhatikan keselamatan pelayaran,” ujar Eko. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
