BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat Timur Tengah Ismail Amin Pasannai menilai sikap tegas Pemerintah Iran dalam menindak pejabat yang bergaya hidup mewah mencerminkan standar moral yang telah lama menjadi tradisi politik di negeri itu.
“Memang tidak tertulis dalam undang-undang, namun di Iran sudah menjadi standar baku. Pejabat di level apa pun atau wakil rakyat di parlemen dilarang keras untuk bergaya hidup mewah, apalagi melakukan flexing,” tulis Ismail sebagaimana dikutip di akun Facebooknya pada Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, mereka yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik harus siap hidup sederhana dan tidak menampilkan diri berada jauh di atas masyarakat kelas menengah.
“Di Iran, sedikit saja pejabat menunjukkan gaya hidup bertolak belakang dengan rakyat kebanyakan, konsekuensinya tegas: dicopot, dipulangkan, bahkan bisa selesai karier politiknya,” tambah dia.
Contoh terbaru, kata Ismail, terlihat ketika Wakil Presiden Iran Shahram Dabiri dipecat oleh Presiden Masoud Pezeshkian. Pemecatan itu dilakukan setelah beredar foto Dabiri bersama istrinya berpose dekat kapal pesiar mewah Plancius saat berlibur ke Antartika dengan biaya pribadi.
“Presiden Pezeshkian menilai tindakan itu tidak bisa dibela dan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang harus diterapkan pemerintah,” jelasnya.
Kasus serupa juga terjadi pada Mohsen Moradian, Duta Besar Iran untuk Denmark, yang dipanggil pulang setelah putranya kedapatan menggelar pesta mewah.
“Karena itu, jangan harap ada tipikal pejabat seperti di Indonesia yang gemar flexing di media sosial, pamer koleksi mobil sport, arloji ratusan juta, atau rumah bak istana. Di Iran, pejabat lebih dituntut menjaga citra sebagai pelayan rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, di Iran, etika berkuasa tidak hanya soal kecakapan teknis atau politik, melainkan juga keteladanan moral.
Seorang pejabat, lanjutnya, adalah cermin masyarakat. “Kalau cerminnya berkarat karena kesombongan dan gaya hidup hedonis, bagaimana rakyat bisa percaya pada perjuangan dan pengorbanan yang selalu mereka dengungkan?” tegasnya.
Ismail kemudian membandingkan dengan situasi di Indonesia. Menurutnya, di Tanah Air pamer kekayaan sering dianggap hal biasa, bahkan kadang dipakai untuk menaikkan pamor politik.
“Padahal, di tengah ketidakadilan ekonomi, flexing pejabat hanya akan memperlebar jurang antara yang berkuasa dan yang dikuasai,” tuturnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa di Iran, kesederhanaan bukan sekadar gaya hidup, melainkan sebuah prinsip politik dan moral yang wajib dijalankan setiap pejabat publik. (*)
Editor: Ufqil Mubin
