BERITAALTERNATIF.COM – Pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang lahir dari keluarga mampu. Karena itu, rencana pemerintah memperluas pendidikan gratis dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi negeri dinilai dapat menjadi langkah penting untuk memperluas kesempatan belajar dan membuka mobilitas sosial bagi seluruh anak Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Nur Ihsan Zaidi, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI, menanggapi hasil rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas percepatan pendidikan gratis di sekolah negeri mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan dasar dan menengah. Untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah juga diminta menyiapkan program kuliah gratis secepat mungkin dengan pelaksanaan secara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
“Pendidikan gratis harus menjadi jalan mewujudkan keadilan sosial. Jangan sampai seorang anak kehilangan kesempatan meraih masa depan hanya karena kondisi ekonomi keluarganya,” ujar Ihsan.
Menurutnya, gagasan memperluas akses pendidikan pada hakikatnya sejalan dengan amanat konstitusi. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sementara pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar. Konstitusi juga menempatkan pendidikan dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Ini bukan semata-mata persoalan program pemerintah. Pendidikan adalah bagian dari amanat konstitusi. Negara mempunyai tanggung jawab memastikan setiap warga negara mendapatkan kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan,” katanya.
Dia menilai, ketika biaya menjadi salah satu hambatan bagi keluarga dalam menyekolahkan anak, negara perlu menghadirkan kebijakan yang memperluas akses dan mengurangi beban tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa pendidikan gratis tidak boleh berhenti pada persoalan biaya.
“Gratis harus dibarengi dengan mutu. Kita jangan hanya bertanya apakah sekolahnya gratis, tetapi juga apakah anak-anak mendapatkan guru yang berkualitas, fasilitas yang memadai, pembelajaran yang baik, serta pendidikan karakter yang kuat,” ujarnya.
Ihsan melihat pendidikan memiliki posisi strategis sebagai instrumen mobilitas sosial. Melalui pendidikan yang berkualitas, anak dari keluarga sederhana dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup.
“Pendidikan adalah salah satu tangga mobilitas sosial. Anak seorang petani, nelayan, buruh, pedagang kecil atau keluarga kurang mampu harus mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sarjana, profesional, pengusaha, guru, ilmuwan maupun pemimpin,” katanya.
Karena itu, menurut dia, kebijakan pendidikan gratis perlu dirancang dengan perspektif pemerataan kesempatan.
Pemerintah tidak cukup hanya memastikan sekolah tersedia, tetapi juga perlu memperhatikan kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah, ketersediaan guru, sarana dan prasarana, akses teknologi, serta kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Kalau kita ingin membangun Indonesia yang maju, jangan sampai kualitas pendidikan ditentukan oleh alamat tempat seorang anak dilahirkan atau kemampuan ekonomi orang tuanya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan pembiayaan. Rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri, misalnya, sedang dimatangkan pemerintah dengan memperhitungkan berbagai komponen pembiayaan dan kemampuan fiskal negara.
Ihsan berpendapat, kehati-hatian dalam menyiapkan skema pembiayaan penting agar kebijakan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Yang kita harapkan bukan sekadar kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi program yang benar-benar dapat dilaksanakan dan dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Dia juga mendorong agar perluasan akses pendidikan disertai penguatan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah sendiri dalam ratas tersebut menekankan peningkatan kualitas guru melalui berbagai program pelatihan.
Sebagai tokoh yang aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah, ia menilai pendidikan nasional juga harus memberi perhatian serius terhadap pembentukan karakter.
Ihsan menyebut Indonesia tidak hanya membutuhkan generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga generasi yang memiliki integritas, akhlak, tanggung jawab, kedisiplinan dan kepedulian terhadap sesama.
“Kita tidak cukup hanya mencetak manusia yang pintar, tetapi harus melahirkan manusia yang berilmu sekaligus berkarakter. Ilmu pengetahuan harus menjadi kekuatan untuk membangun kemaslahatan masyarakat dan bangsa,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, dia menilai madrasah, pesantren, sekolah berbasis keagamaan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan keluarga memiliki kontribusi penting dalam membangun ekosistem pendidikan nasional.
Ihsan menyebut pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kualitas masa depan Indonesia.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkan seluruh potensi tersebut.
“Kalau kita ingin Indonesia Emas, maka manusia Indonesia harus dipersiapkan sejak sekarang. Investasi terbesar bangsa adalah investasi pada manusia,” katanya.
Dia berharap kebijakan pendidikan gratis dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Negara, masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, guru, orang tua dan dunia usaha harus membangun ekosistem pendidikan secara bersama-sama,” tuturnya.
Pada akhirnya, Ihsan berharap pendidikan benar-benar menjadi sarana membuka kesempatan, bukan menciptakan kesenjangan baru.
Dia menegaskan, pendidikan harus menjadi tangga bagi anak-anak Indonesia untuk naik kelas secara sosial, ekonomi dan intelektual.
Ia menyebut kemiskinan tidak boleh diwariskan karena akses pendidikan yang terbatas. “Sebaliknya, melalui pendidikan yang gratis, bermutu dan berkarakter, anak-anak Indonesia harus memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengubah masa depan dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan bangsanya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Akbar Ramadhan
Editor: Ufqil Mubin
