BERITAALTERNATIF – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat memimpin Rapat Koordinasi penyelesaian dualisme kepengurusan cabang olahraga di Graha Kemenpora, Jakarta, Kamis, 27 November 2025. Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persoalan dualisme dalam dunia olahraga nasional segera dituntaskan demi kepastian pembinaan atlet.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang dipimpin Sekretaris Jenderal Wijaya Mithuna Noeradi, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang diwakili Sekjen Lukman Djajadikusuma, serta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) yang dipimpin Wakil Ketua Umum III Reza Oktoberia. Turut mendampingi Wamenpora dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Andry M Ginting, serta Tenaga Ahli Bidang Hukum Ronald Panjaitan.
Dalam pembukaannya, Wamenpora Taufik menegaskan bahwa rapat ini dilaksanakan atas arahan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Presiden, kata Taufik, memberikan perhatian serius terhadap seluruh cabang olahraga agar dapat berjalan secara sehat, tertib, dan berorientasi pada prestasi.
Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapat mandat langsung dari Presiden untuk menyelesaikan persoalan fundamental dalam dunia olahraga, khususnya dualisme kepengurusan induk cabang olahraga yang selama ini dinilai menghambat pembinaan atlet.
Taufik menegaskan bahwa pemerintah ingin agar mulai tahun depan pembinaan atlet bisa dilakukan dengan lebih fokus dan terarah. Pemerintah juga menyiapkan prioritas bagi sejumlah cabang olahraga untuk pembinaan jangka panjang hingga tahun 2028.
Menurutnya, penyelesaian dualisme menjadi syarat utama agar pembinaan tidak terhambat oleh konflik organisasi. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional.
Dalam rapat tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah dualisme keanggotaan cabang olahraga yang terdaftar di lebih dari satu komite, yakni di KONI dan Kormi. Kemenpora ingin memastikan cabang-cabang olahraga tersebut ditempatkan secara jelas sesuai fungsi dan level pembinaannya.
Pemerintah ingin mengetahui secara pasti cabang olahraga mana saja yang seharusnya berada di bawah pembinaan KONI dan mana yang seharusnya berada di bawah Kormi, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Selain itu, rapat juga membahas cabang olahraga yang hingga saat ini masih mengalami dualisme kepengurusan di tingkat induk organisasi. Kemenpora meminta laporan perkembangan penyelesaian konflik tersebut dari masing-masing komite.
Menurut Taufik, persoalan dualisme yang terus berlarut-larut akan merugikan atlet karena menghambat program pelatnas, pembinaan prestasi, hingga keikutsertaan dalam ajang internasional. Presiden bahkan menaruh perhatian khusus terhadap masalah tersebut karena dampaknya langsung dirasakan oleh atlet.
Wamenpora berharap KONI dan KOI dapat segera mengambil peran lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan cabang-cabang olahraga yang masih mengalami dualisme. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin seluruh konflik tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu dekat.
Pemerintah menargetkan dengan terselesaikannya masalah dualisme, pembinaan atlet nasional dapat berjalan lebih efektif, terarah, serta mampu mendorong prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional secara berkelanjutan. (*)
Sumber: Kemenpora.go.id
Editor: Ali Hadi Assegaf
