BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjamin keselamatan para santri di wilayah rawan bencana melalui program renovasi dan pendampingan teknis bagi pesantren.
Program ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Muhaimin menjelaskan bahwa fokus utama renovasi akan diberikan pada pesantren yang berada di wilayah dengan risiko bencana tinggi, memiliki jumlah santri di atas seribu orang, dan belum memiliki kemampuan finansial untuk membangun mandiri.
“Renovasi akan diprioritaskan bagi pesantren yang rawan, berjumlah santri di atas seribu, dan benar-benar tidak mampu melanjutkan pembangunan. Pemerintah ingin semua santri belajar dalam lingkungan yang aman,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kemenag telah memulai pemetaan menyeluruh terhadap lembaga keagamaan yang memiliki risiko struktural tinggi.
“Kami bersama seluruh jajaran vertikal Kementerian Agama, dari Kanwil hingga KUA, sedang melakukan pemetaan gedung-gedung keagamaan yang rawan, termasuk pesantren di daerah miring, pinggir sungai, atau yang berusia di atas seratus tahun,” jelasnya.
Nasaruddin menambahkan, perguruan tinggi keagamaan negeri yang memiliki fakultas teknik juga akan dilibatkan untuk melakukan asesmen forensik bangunan pesantren dan madrasah.
“Kami ingin memastikan setiap pesantren terdata dengan baik. Semua pesantren adalah aset bangsa yang harus dijaga keselamatannya, tanpa membedakan status negeri atau swasta,” tegasnya.
Dari sisi teknis, Menteri PUPR Dody Hanggodo memaparkan langkah konkret berupa pemeriksaan keandalan bangunan, pendampingan perizinan, hingga penyediaan prototipe desain pesantren melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
“Kami sudah mulai melakukan asesmen keandalan bangunan di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumsel, Sulsel, dan Kalsel,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 80 pesantren besar dijadikan contoh pembelajaran bersama untuk membangun kesadaran dan penerapan standar keselamatan bangunan.
Selain itu, Kementerian PUPR juga membuka hotline 158 dan layanan WhatsApp untuk memfasilitasi pengaduan dan permintaan pendampingan teknis dari pengelola pesantren dan pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari pemberdayaan, Kementerian PUPR juga menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi santri secara gratis.
“Kami ingin semangat gotong royong di pesantren diperkuat dengan keahlian. Santri akan kami latih agar bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan rasa bangga,” tambahnya.
Program lintas kementerian ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia sekaligus melindungi para santri dari risiko bencana. (*)
Sumber: kemenag.go.id
Editor: Ufqil Mubin
