BERITAALTERNATIF.COM – Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mencuat selama bertahun-tahun. Sejumlah tokoh masyarakat di wilayah Pisisir, Tengah, dan Hulu pernah menyuarakan wacana ini. Namun, wacana tersebut tak kunjung terwujud.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman Samarinda Aji Sofyan Effendi menyebut “tembok politik” menjadi penghalang utama yang membuat wacana pemekaran wilayah Kukar tak kunjung terealiasi.
Papua, kata dia, dimekarkan oleh pemerintah pusat karena memenuhi syarat dari segi kajian politik.
“Kajian ekonomi dan sosial hanya melengkapi saja. Yang lebih utama kajian politik,” tegasnya kepada awak media Berita Alternatif pada Jumat (27/6/2025) siang.
Ia pun mendorong para tokoh yang mewacanakan pemekaran wilayah Kukar untuk menuntaskan kajian politik sebelum memperjuangkan ide tersebut.
Apabila kajian politik tak terpenuhi, sebut Sofyan, maka sampai kapan pun wacana tersebut akan sulit terwujud.
“Karena mereka yang berkuasa saat ini persoalan politik, bukan persoalan ekonomi,” ujarnya.
Secara umum, dia mengaku setuju dengan pemekaran wilayah Kukar. Dalihnya, daerah ini memiliki wilayah yang sangat luas dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur.
Pemekaran wilayah Kukar dinilainya bisa mendekatkan pelayanan publik, khususnya bagi warga Kukar yang kini bermukim di Pesisir dan Hulu, yang memiliki jarak tempuh yang jauh dari ibu kota kabupaten ini.
Ia mencontohkan warga yang bermukim di Pesisir seperti Muara Jawa, Marangkayu, dan Muara Badak.
Warga di wilayah tersebut, sambung Sofyan, harus melewati Samarinda terlebih dahulu sebelum sampai ke Tenggarong, yang merupakan pusat pelayanan publik di Kukar.
“Kalau bicara hakikat pemekaran wilayah itu untuk mendekatkan pelayanan publik, pemekaran wilayah Kukar itu bagus,” terangnya.
Dari segi ekonomi, kata dia, pemekaran wilayah memerlukan kajian yang dalam, matang, dan menyeluruh. Kajian ekonomi tersebut meliputi aspek pertumbuhan ekonomi, sebaran penduduk, potensi ekonomi, perikanan, pertanian, jasa, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perekonomian wilayah.
“Saya belum bisa memberikan penjelasan secara mendetail sebelum melakukan penelitian,” ucapnya.
Wilayah Pesisir, jelas dia, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena wilayah tersebut mempunyai minyak dan gas yang cukup melimpah dibandingkan wilayah lain di Kukar.
“Karena sumber daya alamnya besar, prospek dia untuk mandiri jauh lebih bagus ketimbang dia bergabung dengan Kutai Kartanegara,” katanya.
Ia menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah Pesisir akan menghadapi tantangan “ketidakrelaan” pemerintahan di wilayah induk untuk melepas wilayah tersebut karena potensi ekonominya yang melimpah.
Sofyan menjelaskan, pemekaran wilayah Pesisir akan menurunkan secara drastis anggaran pendapatan dan belanja daerah Kukar. “Apakah rela pendapatan Kukar Rp 12 triliun menjadi Rp 7 triliun?” ucapnya.
Atas dasar itu, lanjut dia, kesuksesan pemekaran wilayah lebih banyak dipengaruhi aspek politik ketimbang aspek sosial dan ekonomi.
“Pemekaran wilayah ini kan lebih banyak karena kelayakan politik. Ekonomi layak, sosial layak, politiknya enggak layak, pemekaran itu enggak jadi. Maka yang pertama yang harus dibereskan adalah kelayakan politik,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
